Media Informasi dan Publikasi Pengadilan Agama Pandeglang

Logo Artikel

PERCAMPURAN ANTARA HALAL DAN HARAM SERTA METODE PEMISAHANNYA DALAM HUKUM ISLAM

Arsip Artikel

PARADIGMA DISRUPSI DALAM DUNIA PERADILAN INDONESIA

Diposting pada

SOBANDI
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung
 
Pendahuluan
Mahkamah Agung (MA) selama 10 tahun terakhir telah melaksanakan transformasi digital untuk “memanjakan” masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan. Sebut saja e-court dan e-Berpadu yang disediakan oleh MA bagi masyarakat untuk mengkases keadilan kapan saja, dimana saja, dan biaya yang murah. Pimpinan MA memberikan apresiasi atas perubahan tersebut seraya “bermimpi” kiranya akan terjadi pula perubahan pada budaya kerja dari seluruh aparatur peradilan.
Dalam hal kedua perubahan dimaksud “ada” di MA maka tidaklah berlebihan jika dinyatakan bahwa MA telah berhasil menjadikan lembaga peradilan sebagai epicentrum of justice, suatu tempat yang melahirkan keadilan yang selama ini “didam-idamkan” oleh masyarakat, pencari keadilan. Oleh karena itu, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H., Ketua MA saat ini meminta seluruh aparatur peradilan untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi pelayanan berbasis Teknologi Informasi (TI) yang bermanfaat bagi masyarakat. “Berkreasilah, ciptakan yang terbaik, jika inovasi itu bagus dan bermanfaat, bisa dijadikan aplikasi nasional”, begitulah pesan dalam pidato Beliau. 
Sebagaimana kita ketahui bersama, TI memberikan kemudahan di hampir seluruh sektor kehidupan belakangan ini. Tidak hanya merambah dunia industri dan usaha, kemudahan ini juga “menembus dinding”  sektor pemerintahan yang mendorong sisi birokrasinya untuk merubah diri menjadi efisien dan sederhana. Beginilah situasi dan kondisi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia saat ini, yang seolah-olah memiliki kemampuan untuk menerka secara akurat (disrupsi) tentang pemenuhan kebutuhan di masa mendatang. Pertanyaannya, apakah MA dapat menerka apa kebutuhan masyarakat dalam dunia peradilan di masa depan dan bagaimana cara untuk memenuhinya?
 
Disrupsi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disrupsi memiliki arti hal yang tercabut dari akarnya. Apabila ditarik ke fenomena saat ini maka disrupsi diartikan sebagai keadaan dimana terjadi suatu perubahan yang besar, yang menyebabkan berubahnya sebagian besar atau bahkan keseluruhan tatanan dalam kehidupan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan dalam KBBI, Era Disrupsi adalah masa dimana perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya inovasi yang begitu hebat sehingga mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Kata disrupsi ini pertama kali diperkenalkan oleh Clayton Christensen melalui bukunya yang berjudul The Innovator’s Dilemma, pada tahun 1997.
Rhenald Kasali pada tahun 2017 menulis Buku berjudul “Disruption: Menghadapi Lawan-Lawan Tak Kelihatan dalam Peradaban Uber”. Menurut Rhenald, Disruption is a theory to predict the future, where the new things (distruptive) make the old ones obsolete (Terjemahan: Disrupsi adalah sebuah teori untuk memprediksi masa depan, dimana hal-hal baru menjadikan yang lama menjadi kuno). Perubahan yang begitu cepat melahirkan berbagai terobosan di banyak bidang, yang memberikan solusi efektif dan ekonomis terhadap permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang. Beliau mencontohkan perubahan dunia bisnis transportasi pasca lahirnya Uber. Uber mampu menjawab kebutuhan banyak orang untuk mendapatkan trasnportasi dengan cara yang mudah serta murah. Model bisnis yang  kebanyakan menggunakan aplikasi ini mampu memangkas banyak biaya sehingga membuat harga produk dan jasa menjadi lebih murah. Sebuah pasar baru dari masyarakat kelas bawah pun mulai terbentuk karena harga yang ditawarkan relatif lebih murah dengan kualitas yang  tidak kalah.
Terdapat sejumlah peristiwa disrupsi belakangan ini. Sekarang kita mengenal go-jek yang mampu melayani kebutuhan calon penumpangnya yang tersebar luas dan menyediakan layanan jasa lain seperti pesan makanan, jasa pijat, jasa pindahan dan lain-lain yang menyebabkan ojek pangkalan (opang) terdisrupsi. Berikutnya, Grab mendisrupsi keberadaan perusahaan-perusahaan taksi, bahkan mampu melemahkan perusahaan sekelas Bluebird perusahaan taksi terbesar dan terkenal di Indonesia. Di bidang perdagangan barang, Tokopedia dan Shopee, telah mempermudah pemasok-pemasok kecil bergabung menyediakan semua kebutuhan konsumen dan banyak diantara kita yang sudah terbiasa belanja di kedua toko online tersebut. Hal ini kemudian menyebabkan supermarket konvesional terdisrupsi. Pasar lainnya adalah perubahan telegraf menjadi telepon, menjadi ponsel, kemudian menjadi smartphone adalah peristiwa disruption.
 
Disrupsi di Bidang Peradilan
Perubahan yang terjadi secara massive dimulai sejak munculnya revolusi industri 4.0 yang dikaitkan pada kemajuan teknologi dalam berbagai kegiatan masyarakat sehari-hari. Menurut Cowan Schwartz dalam buku Mathias Klang yang berjudul Disruptive Technology: Effect of Technology Regulation on Democracy (2006), disrupsi teknologi akan berdampak pada keadaan sosial yang ada di sekitarnya. Hal ini menuntut manusia untuk segera beradaptasi, agar tidak tertinggal oleh perubahan yang terjadi sedemikian cepat. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah meminta kementerian dan lembaga negara untuk bersiap menghadapi disrupsi dengan menciptakan berbagai inovasi. Kecepatan teknologi dan informasi menuntut reformasi Birokrasi pemerintahan. Karenanya efek disrupsi dirasakan merambah ke berbagai pola kerja Birokrasi dan sistem pemerintahan. Kemajuan teknologi diharapkan dapat mewujudkan terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan efisien.
 
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi memiliki peran yang besar untuk dapat melakukan berbagai inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Sejak tahun 2018 sebelum pandemi copid 19, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang kemudian dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, bertujuan untuk memenuhi azas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. PERMA ini merupakan landasan dari implementasi aplikasi e-Court di dunia peradilan Indonesia. E-Court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (e-filing), taksiran dan pembayaran panjar biaya secara online (e-payment), , pemanggilan secara online (e-summons) dan persidangan secara online (e-litigation), mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan). Keberadaan aplikasi e-Court diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pelayanan terkait perkara yang dilakukan secara online tentunya dapat menghemat waktu dan biaya para pencari keadilan. Contoh nyata peran jurusita pengadilan yang dahulu menggunakan relaas panggilan dan pemberitahuan  putusan   terdisrupsi oleh e-summons dan kemudian oleh pos tercatat dengan biaya lebih murah dan lebih cepat.
Inovasi berikutnya adalah Elektronik Berkas Pidana Terpadu yang disingkat e-BERPADU melalui kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 merupakan aplikasi yang meliputi berbagai macam pelayanan, berupa pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan pembantaran penahanan secara elektronik, permohonan peangguhan secara elektronik, permohonan izin besuk tahanan secara elektronik, permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, permohonan penetapan diversi secara elektronik dan persidangan perkara pidana secara elektronik (e–criminal). Aplikasi ini bertujuan membantu dan memberikan kemudahan bagi pelaksanaan tugas pengadilan dan aparat penegak hukum terkait dalam rangka menyelenggarakan proses peradilan bagi para pihak. Aplikasi e-BERPADU tidak hanya digunakan dan dimanfaatkan oleh MA, melainkan juga digunakan dan dimanfaatkan  oleh penyidik kepolisian, kejaksaan, KPK, dan penyidik lain seperti BNN atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pentuntut umum kejaksaan dan KPK, Lembaga Pemasyakatan (LP)/Rumah Tahanan (Rutan), terdakwa atau keluarganya, advokat dan masyarakat umum lainnya terutama masyarakat pencari keadilan.
Peristiwa disrupsi pengadilan selanjutnya adalah Smart Majelis, aplikasi robotika berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk memilih majelis hakim secara otomatis, dengan menggunakan berbagai faktor antara lain pengalaman, kompetensi dan beban kerja hakim, mempertimbangkan jenis perkara yang akan diadili agar para hakim yang dipilih memiliki keahlian yang sesuai dengan perkara yang ditangani. Selain itu ada pula Court live streaming, yakni aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyaksikan pembacaan amar putusan kasasi dan penijauan kembali secara langsung melalui live streaming.  
 
Faktor Pendukung Terjadinya Disrupsi Peradilan
Terdapat beberapa faktor penting yang menjadi pendorong terjadinya disrupsi. Pertama, pemimpin yang open minded. Mengutip pernyataan Steve Jobs, “kalau perekonomian masih tumbuh, sementara usaha anda mengalami kemunduran, itu pertanda ada lawan-lawan baru yang tidak terlihat, temukanlah, gunakan ilmunya untuk menciptakan sesuatu yang baru”. Kedua, operator/pelaksana yang milenial new mindset. Peter Drucker berpandangan bahwa new technology X oldminset = fail, gelombang ketiga atau era milineal sebuah komunitas global elektronik saat manusia begitu mudah menjangkau segala jasa dan informasi tanpa batas dan membangun komunitasnya, berinteraksi bukan berdasarkan jarak geografi melainkan karena kesamaan minat. Ketiga, kebijakan/regulasi yang mendukung disruption. Terkait hal ini Mark Zuckerberg memberikan pernyataan bahwa, “sukses pada kemampuan kita menyelaraskan iteration (membuat hal lama menjadi lebih baik – doing the some thing), innovation (membuat hal-hal baru – doing the new thing), disruption (membuat banyak hal baru sehingga yang lama menjadi ketinggalan, kuno dan tidak terpakai (doing the differently-so others will be absolute). Keempat,  konsumen atau masyarakat. Pemimpin dan operator/pelaksana harus  memahami apa yang disebut pain (penderitaan) dan gain (manfaat yang dicari). Keluhan pengacara kondang Hotman Paris yang menunggu jadwal persidangan berjam-jam lamnya terjawab dengan e-litigation, beliau tidak harus datang ke pengadilan hanya untuk menyerahkan surat jawaban atas gugatan. Kelima, sarana prasarana Teknologi Informasi (TI) yang mumpuni. kelima faktor tersebut merupakan elemen-elemen penting dalam mendorong suksesnya disrupsi.
Apabila kelima faktor dimaksud selanjutnya kita aplikasikan ke dalam terjadinya disrupsi di MA maka faktor nomor 2 masih menjadi kendala. Infrastruktur di MA melalui aplikasi berbasis teknologi informasi yang lengkap tentunya tidak dapat berjalan baik tanpa adanya operator, yakni sumber daya manusia yang cakap dan menguasai teknologi. Kebutuhan akan sumber daya tersebut juga bersifat full time, mengingat layanan peradilan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja selama berlakunya jam kerja pengadilan. Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H., WKMA Bidang Yudisial sekaligus sebagai Plt. WKMA Bidang Non Yudisial menyampaikan bahwa, “kita berada di era Revolusi Industri 5.0 (Society 5.0), bersandingnya manusia dan teknologi informasi agar berjalan beriringan, mengutip Dory Reiling (hakim Belanda) Artificial Intelegence (AI) mampu membantu individu, pihak yang berperkara, dan hakim dalam mengatur informasi namun Artificial Intelegence tidak dapat menggantikan peran hakim karena hakekatnya Artificial Intelegence hanya dapat membantu dalam memberikan nasehat dan saran saja.
Dalam menghadapi fenomena disrupsi, Hakim dan aparatur peradilan selaku operator/pelaksana, tidak boleh meninggalkan 10  prinsip pedoman perilaku hakim adil, jujur, arif bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjungjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, profesional dan  7 nilai utama peradilan, kemandirian kekuasaan kehakiman, integritas dan kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidak berpihakan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk menjaga agar hakim dan aparatur peradilan memegang teguh dan mengamalkan 10 prinsip dan 7 nilai utama tersebut harus diperhatikan faktor keamanan dan kesejehteraan mereka agar tidak terancam atau tergoda oleh kekuasaan lain seperti suap, gratifikasi dan lain-lain. Kita harus kawatir jaminan keamananan hakim dan aparat peradilan tidak memadai karena lebih dari sewindu  gaji pokok hakim tidak ada kenaikan dan fasilitas keamanan dan kesejahteraan hakim yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2012 belum dipenuhi semua. Kebijakan Mahkamah Agung tentang  Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan yang Berada di Bawah Mahkamah Agung dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184/KMA/SK.KP5.2/IX/2023 yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Mahkamah Agung menjadi harapan kesejateraan baru bagi para hakim.
Selain faktor keamanan dan kesejahteraan, kebutuhan akan SDM yang memiliki minat yang sama untuk membangun MA menjadi faktor penentu dapat terjadi atau tidaknya disrupsi di peradilan Indonesia. Rekrutmen hakim belum ada aturan yang jelas mekanisme penerimaannya, terakhir pada 2017 dengan mekanisme rekrutmen calon hakim, kemudian pada 2021 mekanisme melalui rekrutmen Analis Perkara Peradilan (APP) yang sampai saat ini belum diseleksi menjadi calon hakim. MA harus segera mendorong Peraturan Presiden tentang seleksi calon hakim diterbitkan.
 
Penutup
Paradigma disrupsi dunia peradilan Indonesia bergantung pada kesungguhan transformasi administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang merupakan pembaruan dalam rangka mencapai cita-cita untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan tetap berpegang pada 10 prinsip pedoman perilaku hakim dan 7 nilai utama peradilan. Mewujudkan keadilan merupakan esensi dari pembentukan UU Kekuasaan Kehakiman, yakni UU No. 48 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman secara lugas menyatakan, “Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan”. Oleh karena itu Mahkamah Agung dan Pengadilan tidak boleh berhenti untuk senantiasa melakukan transformasi dalam proses peradilan. Selanjutnya paradigma tersebut menjadi terwujud apabila MA dan Pengadilan mendapatkan jaminan keamanan dan kesejahteraan yang yang memadai dan mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang cakap dan menguasai teknologi informasi serta memiliki passion yang kuat untuk membangun “industri” peradilan.

PEMBUKTIAN DAN PROBLEMATIKANYA (Studi Kasus: Alat Bukti Asli di Pihak Lawan)

Diposting pada

Oleh: Ama Khisbul Maulana

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah
    Dalam proses persidangan perkara perdata, pembuktian merupakan agenda terpenting bagi para pencari keadilan. Pada tahap tersebut pihak berperkara diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran dari suatu peristiwa atau fakta yang didalilkan. Baik dalam perkara voluntair bagi pihak yang mengajukan permohonan, maupun dalam hal adanya persengketaan bagi para pihak yang bersengketa.
    Pembuktian dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan atau memberikan kepastian tentang benar terjadinya peristiwa tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan oleh hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh Pengadilan.[1] Pembuktian dalam perkara perdata merupakan pembuktian dalam arti yuridis, yaitu memberi kepastian berdasarkan hokum atau ketentuan undang-undang. Dalam pembuktian ini, kebenaran yang dicari bukanlah kebenaran yang mutlak. Sebab, menurut hukum tidak dimungkinkan memberikan kepastian yang mutlak. Oleh karenanya, terbuka bagi pihak lawan untuk mengajukan bukti-bukti perlawanan.[2] Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Seorang Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar terjadi,

    [1] Achmad Ali, Hukum Pembuktian Perdata, Kencana, Jakarta, 2012, Hal. 21
    [2] Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Cet. III, Jaudar Press, Surabaya, 2020, Hal. 404

yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.3

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia telah diatur dalam HIR, R.Bg, dan BW (KUH Perdata). Sistem pembuktian tersebut mendasarkan penilaian alat bukti berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti yang sah (yang telah ditentukan oleh undang-undang) mengikat hakim, sehingga hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim dapat memutus. Dalam hal ini, tidak secara tegas disyaratkan adanya keyakinan hakim terhadap kebenaran suatu peristiwa.

Sementara itu, kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang bersifat formil. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara. Sehingga hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih dari yang dituntut.4

Untuk mencapai kepada kebenaran itu, di sinilah letak pentingnya pembuktian. Masing-masing dari para pihak harus dapat membuktikan apa yang ia tuntut dalam dalil-dalil gugatannya maupun yang dibantah. Untuk itu, dalam hal adanya sengketa, hakim wajib menentukan kepada siapa pembuktian dibebankan. Sebagai pedoman, Pasal 163 HIR/pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW (KUH Perdata), telah menyebutkan bahwa barang siapa yang mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, serta membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang dan patut. Pihak yang dibebankan wajib bukti mengandung resiko bahwa jika tidak

[3] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. IX, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, Hal. 140

[4] Ibid, Hal. 144

berhasil maka ia dikalahkan. Dalam hal ini baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan pembuktian.5

Alat-alat bukti yang sah digunakan dalam pembuktian telah diatur secara limitatif oleh undang-undang. Disebutkan pada pasal 164 HIR/248 R.Bg dan pasal 1866 BW (KUH Perdata), alat-alat bukti tersebut di antaranya:

  1. Alat bukti surat.
  2. Alat bukti saksi.
  3. Alat bukti persangkaan.
  4. Alat bukti pengakuan, dan
  5. Alat bukti sumpah.

Selain alat-alat bukti di atas, undang-undang juga menentukan alat-alat bukti lainnya, di antaranya: pemeriksaan setempat,6 keterangan ahli atau saksi ahli,7 pembukuan8 dan pengetahuan hakim.9 Di antara alat-alat bukti yang sah, alat bukti surat merupakan bukti utama dalam perkara perdata. Sebab, dalam setiap terjadi peristiwa hukum hampir tidak terlepas dari surat, sebagai sarana untuk mencatat peristiwa hukum tersebut guna dijadikan tanda bukti bahwa peristiwa hukum tersebut benar-benar terjadi.10 Bahkan dalam KUH Perdata terdapat beberapa pasal yang mengharuskan suatu perjanjian dituangkan dalam suatu surat atau akta, yaitu pasal 1610, 1767, dan 1851.11 Demikian juga dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana mengharuskan perkawinan dicatat.12 Penuangan

[5] Ibid, Hal. 142

[6] Daitur dalam pasal 153 HIR/180 R.Bg.

[7] Daitur dalam pasal 154 HIR/181 R.Bg.

[8] Daitur dalam pasal 167 HIR/296 R.Bg.

[9] Daitur dalam pasal 178 (1) HIR dan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

[10] Sarmin Syukur, Hukum Acara, Hal. 419

[11] Lihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

[12] Lihat pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perbuatan hukum ke dalam surat atau akta bukanlah dimaksudkan sebagai sarat sah, namun untuk lengkapnya dan sempurnanya. Hal ini mengingat pentingnya catatan tersebut di kemudian hari, baik untuk pembuktian maupun keperluan lainnya.16

Menurut bentuknya, alat bukti surat dibagi menjadi dua, yaitu surat akta dan surat bukan akta. Surat akta adalah surat yang ditandatangani yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dengan sengaja dibuat untuk pembuktian.[2] Sedangkan surat bukan akta yaitu surat yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti dan belum tentu ditandatangani.[3]

Surat Akta dibedakan menjadi dua macam, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik merupakan surat yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta atau surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, tanpa bantuan pejabat atau pegawai umum, yang bertujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang peristiwa yang tercantum di dalamnya.[4]

Kedua surat akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda menurut undang-undang. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya mempunyai kekuatan pembuktian secara formil maupun materiil. Kekuatan pembuktiannya telah melekat pada akta itu secara sempurna. Hakim harus yakin dan percaya akan kebenarannya. Sedangkan akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil jika telah dibuktikan kekuatan formilnya. Kekuatan formil tersebut baru terjadi setelah pihak-pihak yang bersangkutan mengakui isi dan cara pembuatan akta, dan bagi hakim merupakan bukti bebas.17

[1] Sarmin Syukur, Hukum Acara, Hal. 419

[2] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal. 166

[3] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, hal. 148

[4] Sarmin Syukur, Hukum Acara, Hal. 422

[5] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, hal. 150

Mengenai penggunaan alat-alat bukti surat tersebut dalam proses pembuktian, undang-undang telah menentukan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti surat terletak pada aslinya.[1] Artinya, seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara haruslah dapat ditunjukkan aslinya. Dalam praktiknya, aturan itu kemudian memunculkan permasalahan jika ternyata surat akta yang asli telah hilang atau dalam keadaan di mana surat akta yang asli berada di pihak lawan. Sementara para pihak hanya memiliki fotokopinya saja. Tentu keadaan seperti ini akan menyulitkan pihak berperkara untuk dapat membuktikan dalil-dalilnya, pun juga bagi hakim yang kemudian bertugas menilai alat bukti fotokopi tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang kerap ditemui dalam praktik proses pembuktian di atas, penulis mencoba mengulas secara deskriptif analitis tentang alat bukti fotokopi yang berada di pihak lawan serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya.

b. Rumusan Masalah

    Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

    1. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti fotokopi dalam hukum acara perdata?
    2. Bagaimana sikap hakim terhadap alat bukti fotokopi jika bukti asli surat berada di pihak lawan?
    3. Bagaimana hakim menilai bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya?

    [1] Lihat Pasal 301 ayat (1) R.Bg.

    PEMBAHASAN

    1. Kekuatan Pembutian alat bukti fotokopi dalam hukum acara perdata

    Fotokopi merupakan hasil reproduksi (penggandaan) fotografis terhadap barang cetakan (tulisan).[1] Suatu fotokopi hampir sama dengan salinan surat. Menurut M. Yahya Harahap, jika dibandingkan dengan salinan, fotokopi hampir tidak ada bedanya. Namun, hukum pembuktian memberikan penilaian dan penghargaan kepada salinan jauh lebih tinggi daripada fotokopi, yang dapat dilihat dalam Pasal 1889 KUHPerdata dan Pasal 302 R.Bg. Sedangkan pada fotokopi, belum ada ketentuan yang mengakomodasi penilaiannya. Pada umumnya, keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya diakui apabila para pihak dapat menunjukkan surat aslinya.[2]

    Pengaturan mengenai kekuatan pembuktian fotokopi tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu HIR, R.Bg maupun KUH Perdata. Hal ini dikarenakan fotokopi merupakan penemuan baru dalam hal teknologi tulis menulis. Sementara HIR, R.Bg dan KUH Perdata telah disusun beberapa ratus tahun yang lalu. Dalam keadaan demikian, maka harus dilihat pada yurisprudensi.

    Menurut yurisprudensi yang ada, fotokopi yang tidak disertai dengan keterangan yang sah bahwa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, tidak dapat dinyatakan sebagai bukti tertulis yang sah. Oleh karenanya, bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memutus perkara. Yurisprudensi tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, yang menyatakan sebagai berikut:“karena judex facti mendasarkan putusan atas surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sama dengan aslinya, sedang

    [1] https://kbbi.web.id/fotokopi, diakses pada 31/10/2022

    [2] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 616-619

    terdapat di antaranya yang penting-penting secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, maka judex facti telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.”[1]

    Merujuk pada putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa alat bukti berupa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan syarat fotokopi tersebut telah dibubuhi keterangan yang sah bahwa ia sama dengan aslinya, atau dengan cara apapun secara sah menyatakan bahwa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya.[2]

    Ketentuan mengenai alat bukti fotokopi dapat juga ditemukan dalam yurisprudensi Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menetukan jika fotokopi suatu surat yang diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotokopi surat tersebut tanpa surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut, atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan demikian maka fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.[3]

    Dari beberapa ketentuan yurisprudensi di atas, alat bukti fotokopi telah nyata diakui keberadaanya dalam hukum acara perdata. Serta dapat dijadikan alat bukti yang sah jika telah dapat disesuaikan dengan aslinya. Adapun mengenai kekuatan pembuktiannya terletak pada asli suratnya. Jika fotokopi telah sesuai dengan aslinya, maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan kekuatan pembuktian surat aslinya. Artinya, jika alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

    [1] Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II, Hal. 318

    [2] Sarmin Syukur, Hukum Acara, Hal. 436

    [3] Ibid, hal. 437

    1. Sikap hakim terhadap alat bukti fotokopi jika bukti asli surat berada di pihak lawan

    Pada kasus di Pengadilan Agama, seringkali ditemui keadaan di mana Penggugat yang hendak membuktikan dalil-dalil gugatannya ternyata hanya memiliki alat bukti berupa fotokopi surat, sedang asli surat berada di pihak lawan (dalam kasus tertentu pihak lawan sengaja menahan dan menyembunyikan asli surat tersebut). Dalam keadaan demikian, tentu sulit dan berat bagi Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dali gugatannya. Lantas, bagaimana seharusnya tindakan seorang hakim menyikapi permasalahan tersebut?

    Permasalahan ini berkaitan erat dengan tugas dan kewajiban hakim untuk membagi pembebanan pembuktian. Seorang hakim tentu harus berhati-hati dan jeli dalam menentukan kepada siapa pembuktian itu akan dibebankan. Penentuan beban pembuktian ini tentu bukan perkara yang mudah, karena tidak disebutkan secara tegas dalam perundang-undangan. Namun sebagaimana yang telah disinggung di atas, aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan pembebanan pembuktian, yaitu pasal 163 HIR/283 R.Bg. dan Pasal 1865 BW (KUH Perdata).[1]

    Dalam praktik peradilan, hakim dapat membebankan pembuktian tersebut kepada kedua belah pihak atau hanya kepada salah satu pihak berperkara. Menurut yurisprudensi tetap, digariskan bahwa judex factie memiliki kebebasan untuk menetapkan kepada pihak yang mana pembuktian dalil harus dibebankan. Lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya.[2] Beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat, dibandingkan dengan beban pembuktian kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif.[3]

    [1] Pasal 163 HIR/pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW (KUH Perdata), menyebutkan: “Barang siapa yang mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya”.

    [2] Putusan Mahkamah Agung RI No. 549 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1972, dalam: Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 162

    [3] Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1971, dalam: Sunarto, Peran Aktif, Hal. 162

    Bertitik tolak pada koridor-koridor tersebut, menyoal pembebanan pembuktian terhadap permasalahan pada kasus di atas, maka perlu dicermati siapa yang lebih mudah untuk membuktikan. Dalam hal ini patokannya adalah siapa yang mendalilkan peristiwa yang positif, maka dialah yang patut dianggap lebih mudah membuktikan. Sehingga, sudah seharusnya kepada yang bersangkutan dibebani pembuktian.

    Jika dalam kasus di atas, Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan suatu peristiwa yang positif, maka sudah sepatutnya ia yang dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, bukan kepada tergugat selaku pihak yang menegasikan. Adapun terhadap persoalan penggugat hanya memiliki alat bukti fotokopi saja karena asli surat berada di pihak lawan merupakan persoalan lain. Hakim tidak bisa secara serta merta memerintahkan tergugat untuk menunjukkan asli surat tersebut, jika secara nyata tergugat menyangkal dalil penggugat.

    Sebagai contoh, dalam kasus sengketa harta bersama, A (mantan istri) sebagai Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang dibeli pada saat perkawinannya dengan B (mantan suami) sebagai Tergugat, yang saat ini sebidang tanah tersebut dikuasai oleh B. Dalam jawabannya B membantah dalil-dalil A. B menyatakan bahwa selama dalam perkawinan keduanya tidak pernah membeli sebidang tanah sebagaimana yang didalilkan oleh A. Kemudian pada saat pembuktian, A hanya dapat menunjukkan alat bukti fotokopi akta jual beli dan tidak dapat menunjukkan aslinya, dengan dalih asli akta berada di tangan B. Dalam kasus demikian, hakim tentu tidak boleh membebani tergugat untuk membuktikan apa yang tidak ia dalilkan secara positif. Meski hakim yakin asli surat berada di pihak tergugat, sehingga penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun oleh karena tergugat menyangkal terjadinya suatu peristiwa yang didalilkan oleh penggugat, maka tentu tidak adil bagi tergugat jika hakim memaksanya dengan memerintahkan menunjukkan aslinya. Hal itu dikarenakan bahwa dapat tidaknya

    bukti itu diajukan, akan sangat menentukan menang kalahnya pihak yang berperkara.

    Jadi, hakim tetap menerima alat bukti fotokopi dari penggugat dengan tanpa disesuaikan terhadap aslinya, untuk kemudian mempertimbangkannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanpa harus memaksa tergugat untuk menunjukkan asli suratnya. Karena tindakan yang demikian akan melanggar asas actori incumbit probatio, di mana telah nyata penggugat lah yang mendalilkan haknya, juga mencederai asas audi et alteram partem, karena terlihat seolah hakim hanya membela kepentingan penggugat.

    1. Penilaian bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya

    Untuk mendiskusikan lebih jauh penilaian terhadap alat bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terdapat beberapa yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan diskusi, yang mana secara kasuistis dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

    1. Alat bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, didukung dengan alat bukti lain

    Dalam yurisprudensi Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, ditegaskan bahwa jika fotokopi suatu surat yang diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotokopi surat tersebut tanpa surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut, atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan demikian maka fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.

    Berdasarkan yuriprudensi tersebut, dapat dipahami bahwa alat bukti fotokopi tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selain karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, juga karena telah nyata tidak didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Artinya, Mahkamah Agung telah mengakomodasi alat bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan syarat dikuatkan dengan syarat dikuatkan dengan alat bukti lainnya.[1]

    Jika dianalisis, dalam yurisprudensi ini Mahkamah Agung menerima alat bukti fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya hanya sebagai bukti permulaan, yaitu bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan alat bukti lain yang relevan. Terhadap bukti tersebut kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Hakim bebas memberikan penilaian terhadap kekuatan pembuktian fotokopi tersebut.[2]

    Lalu, apakah semua alat bukti dapat dijadikan untuk menguatkan fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya?. Menjawab pertanyaan ini maka alat bukti yang dapat digunakan hanya terbatas pada alat bukti saksi dan alat bukti surat. Alat-alat bukti tersebut tentunya harus relevan dengan fotokopi terkait, dengan kata lain saksi atau alat bukti surat yang diajukan harus berkaitan langsung dengan peristiwa hukum hendak dibuktikan oleh alat bukti fotokopi dimaksud.

    • Alat bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dibenarkan oleh pihak lawan

    Dalam hal penilaian terhadap alat bukti fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, dapat merujuk pada yurisprudensi Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008. Kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut menegaskan, dalam keadaan tertentu fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai bukti. Dalam perkara ini, Majelis tingkat pertama menggunakan alat bukti fotokopi itu untuk menunjang pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat III, bahwa tanah sengketa semula milik orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat yang setelah beralih ke tangan Termohon Kasasi/Tergugat II kemudian dibeli oleh Termohon Kasasi/Tergugat III. Tanpa melihat konteksnya, Pengadilan Tinggi membatalkan Pengadilan Negeri atas dasar bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan pada alat bukti yang tidak sah. Menurut Majelis Hakim kasasi, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atas dasar pertimbangan yang tidak cukup.[3]

    Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta salah menerapkan hukum sebab tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Alasannya karena Majelis Hakim pada tingkat banding tidak melihat dalam konteks apa bukti fotokopi tersebut diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dinilai keliru karena Majelis Hakim pada tingkat pertama menggunakan alat bukti fotokopi tersebut untuk menunjang pengakuan Tergugat III dalam jawabannya. Menurut Mahkamah Agung, bukti fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena digunakan dalam konteks untuk menunjang pengakuan pihak lawan.

    Oleh karenanya, dalam kasus ini dapat diambil sebuah pemahaman hukum bahwa alat bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti dengan syarat tidak berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan adanya Pengakuan pihak lawan. Adapun kekuatan pembuktian alat bukti fotokopi tersebut adalah bebas.

    PENUTUP

    1. Kesimpulan
    2. Alat bukti fotokopi telah nyata diakui keberadaanya dalam hukum acara perdata serta dapat dijadikan alat bukti yang sah jika telah dapat disesuaikan dengan aslinya. Adapun mengenai kekuatan pembuktiannya terletak pada asli suratnya. Jika fotokopi telah sesuai dengan aslinya, maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan kekuatan pembuktian surat aslinya.
    3. Dalam hal alat bukti asli di pihak lawan, Hakim tetap membagi pembebanan secara adil dengan berdasar pedoman yang ada. Apabila Penggugat yang dibebani pembuktian hanya dapat mengajukan alat bukti berupa fotokopi saja, dikarenakan yang asli berada di pihak lawan, hakim tidak diperbolehkan memaksa tergugat untuk menunjukkan asli suratnya.
    4. Alat bukti surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah jika dikuatkan dengan alat bukti lain yang relevan atau telah secara jelas dibenarkan oleh pihak lawan. Alat bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian bebas.

    Daftar Pustaka

    Achmad Ali, Hukum Pembuktian Perdata, Kencana, Jakarta, 2012,

    M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

    Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II

    Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2008

    Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010

    Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. IX, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017

    Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Cet. III, Jaudar Press, Surabaya, 2020

    Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988

    Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Kencana, Jakarta, 2014.

    Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

    Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

    Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

    https://kbbi.web.id/fotokopi

    [1] Lihat, M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang, hal. 623

    [2] Lihat Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010

    [3] Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2008

    RINGKASAN MATERI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DALAM PRAKTIK PEMBUKTIAN

    Diposting pada

    – Pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo mengandung arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis, adalah memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional berarti kepastian hanya saja b­ukan kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis adalah memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

    – Berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg ditegaskan bahwa “Barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu”. Jadi, yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didalilkan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun tidak semua hak atau peristiwa dibuktikan, melainkan hanya hak atau peristiwa yang dibantah oleh pihak lawan.

    – Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan antara lain: (1) Gugatan yang diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan; (2) Hal-hal yang sudah dilihat hakim di persidangan; (3) Fakta yang telah diketahui oleh umum (Notoire feiten).

    – Dalam proses pembuktian perdata, hakim harus bersifat aktif dalam hal penetapan beban pembuktian. Hakim (judex factie) memiliki kebebasan untuk menetapkan kepada pihak yang mana pembuktian dalil harus dibebankan. (Putusan Mahkamah Agung No. 549 K/SIP/1972 tanggal 15 Maret 1972).

    – Pembagian beban pembuktian, harus seimbang dan tidak berat sebelah. Pembebanan pembuktian yang berat sebelah tentu akan membebani salah satu pihak sehingga akan menderita kekalahan karena kesulitan untuk membuktikan. Hal- hal yang sulit dibuktikan adalah pembuktian yang bersifat negatif seperti tidak membayar, tidak menerima barang dan lain sebagainya. Oleh karena i- 1tu, beban pembuktian harus diberikan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya (Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/SIP/1971 tanggal 15 Maret 1971).

    – Alat-alat bukti yang sah digunakan dalam pembuktian telah diatur secara limitatif oleh undang-undang. Disebutkan pada pasal 164 HIR/248 R.Bg dan pasal 1866 BW (KUH Perdata), alat-alat bukti tersebut di antaranya: (1) Surat; (2) Saksi; (3) Persangkaan; (4) Pengakuan; dan (5) Sumpah. Selain itu, undang-undang juga menentukan alat-alat bukti lainnya, di antaranya: (6) Pemeriksaan Setempat; (7) keterangan ahli atau saksi ahli;  (8) Pembukuan ; (9) Pengetahuan Hakim; dan (10) Alat Bukti Elektronik.

    – Terhadap alat bukti surat berupa Akta Otentik, jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, di mana keduanya sama-sama otentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Katalog 5/Yur/Pdt/2018).

    – Jika Akta otentik disangkal oleh lawan, maka pihak lawan wajib membuktikan penyangkalannya tersebut, sedangkan jika yang disangkal adalah Akta Bawah Tangan (ABT), maka pihak yang mengajukan bukti ABT itu harus membuktikan kebenarannya melalui alat bukti lain.

    – Jika pada bukti Akta Bawah Tangan, lawan mengakui tanda tangan namun menyangkal isinya, maka Akta tersebut dapat dianggap sebagai bukti permulaan (Putusan Mahkamah Agung No. 167 K/SIP/1959).

    – Putusan judex factie yang tidak cukup mempertimbangkan (niet voldonde gemotiveed) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, harus dibatalkan (Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/SIP/1972).

    – Menurut Hukum Acara Perdata Islam, keyakinan hakim dapat dipergunakan sebagai pembuktian untuk memutuskan suatu perkara. Mencari kebenaran materiil dapat dibenarkan jika dalam keadaan sudah sangat sulit mencari kebenaran formil (Putusan Mahkamah Agung No. 349 K/AG/2006).

    – Dalam hal Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti, sementara Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatannya, maka hakim dalam putusannya menolak gugatan Penggugat (Putusan Mahkamah Agung No. 1676 K/Pdt/2003 tanggal 17 Juni 2003).

    – Surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang yang tidak cakap hukum (onbekwan personen) tidak dapat diajukan sebagai alat bukti dipersidangan (Putusan Mahkamah Agung No. 499 K/SIP/1970 tanggal 4 Februari 1970).

    – Bukti yang diajukan dalam persidangan harus bermeterai. Jika ternyata bukti yang diajukan tidak bermeterai, maka oleh hakim harus dikesampingkan (Putusan Mahkamah Agung No. 983 K/SIP/1972).

    – Bukti fotokopi surat yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Putusan Mahkamah Agung No. 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001).

    -Namun, jika ternyata bukti fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan (Putusan Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005).

    – Bukti fotokopi surat yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, namun dapat didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998).

    – Keterangan saksi yang testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, namun kesaksian demikian dapat digunakan sebagai alat bukti persangkaan, yang dari persangkaan itu, dapat dibuktikan suatu fakta (Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959).

    – Keterangan saksi testimonium de auditu atau yang dikenal dengan istilah Syahadah al-Istifadhah dapat dibenarkan sepanjang dipergunakan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa (SEMA No. 10 Tahun 2020–Rumusan Hukum Kamar Agama).

    – Dalam pemeriksaan perkara perdata umum, seseorang yang masih ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara, maka ia tidak dapat didengar sebagai saksi atas sumpah (saksi yang sah), melainkan hanya dapat memberi keterangan saja (Pasal 145 HIR/Putusan Mahkamah Agung No. 480 K/Sip/1971 tanggal 19 Januari 1972).

    – Dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Kamar Perdata disebutkan bahwa pada prinsipnya saksi keluarga hanya pada perkara cerai dengan alasan syiqaq dan harus disumpah, dan pada perkara yang lain dapat memberikan keterangan tanpa disumpah. Namun demikian, berdasarkan penafsiran terhadap pasal 145 ayat (2) HIR/172 ayat (2) Rbg dan 1910 KUH Perdata, saksi keluarga dapat didengar sebagai saksi atas sumpah (saksi yang sah) pada semua alasan perceraian, tidak hanya terbatas pada alasan syiqaq.

    Pasal 145 HIR ayat (2):
    “Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.”

    Pasal 172 ayat (2) Rbg:
    “Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian keria berwenang untuk menjadi saksi.”

    Pasal 1910 KUH Perdata:
    “…Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda adalah cakap untuk menjadi saksi:
    1e.    Dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
    2.e.    Dalam perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
    3e.     Dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
    4e.     Dalam perkara mengenai suatu perjanjian perburuhan. Dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat yang lalu, maka mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 di bawah 1e dan 2e, tidak berhak untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.”

    – Majelis Hakim (Judex factie) dapat memberikan pembebanan bukti sumpah tambahan (suppletoir) kepada salah satu pihak penggugat atau tergugat untuk menguatkan dali-dalilnya, dengan syarat telah ada bukti permulaan dari pihak yang bersangkutan. Jika sama sekali belum terdapat bukti permulaan, maka pembebanan sumpah tambahan tidak dapat dibenarkan (Putusan Mahkamah Agung No. 316 K/Sip/1974 tanggal 25 Maret 1976).

    – Sumpah Supletoir yang dibebankan oleh Majelis Hakim kepada salah satu pihak, harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh melaksanakan sumpah tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 809 K/Sip/1973 tanggal 18 Maret 1976).

    – Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (SEMA No. 3 Tahun 2018 – Rumusan Hukum Kamar Agama).

    Bimbingan Psikologis, Kunci Persiapan Mental bagi Pemohon Dispensasi Kawin

    Diposting pada

    Oleh : Yasmita

    Maemunah964@gmail.com

    Pernikahan di usia dini atau pernikahan anak masih menjadi persoalan yang kerap terjadi di Indonesia. Meskipun regulasi terkait batas usia minimal perkawinan telah ditetapkan, namun masih banyak kasus di mana pasangan muda mengajukan dispensasi kawin untuk melangsungkan pernikahan di bawah usia yang ditetapkan. Kondisi ini tentunya mengundang keprihatinan, mengingat banyaknya dampak buruk yang dapat muncul dari pernikahan dini, baik secara fisik maupun psikologis.[1]

    Oleh karena itu, bimbingan psikologis bagi para pemohon dispensasi kawin menjadi sangat penting untuk dilakukan. Bimbingan ini bertujuan untuk mempersiapkan mental dan kematangan psikologis calon mempelai sebelum menjalani kehidupan berumah tangga. Berikut adalah uraian lebih lanjut mengenai pentingnya bimbingan psikologis bagi para pemohon dispensasi kawin.

    1. Mencegah Trauma dan Dampak Psikologis Negatif

       Pernikahan di usia dini seringkali dilakukan karena adanya faktor-faktor tertentu, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial budaya, atau kondisi ekonomi yang sulit. Namun, apabila tidak disertai dengan kesiapan mental yang matang, pernikahan dini justru dapat memicu munculnya trauma dan dampak psikologis negatif bagi pasangan muda.[2]

       Melalui bimbingan psikologis, para pemohon dispensasi kawin dapat diberikan pemahaman tentang tantangan dan konsekuensi dari pernikahan dini. Mereka juga dapat dibekali dengan strategi dan keterampilan untuk mengelola tekanan emosional, mengatasi konflik, dan membangun komunikasi yang efektif dalam hubungan suami-istri.

    2. Membangun Kesiapan Mental dan Kedewasaan Emosional

       Salah satu alasan utama mengapa pernikahan dini sering menghadapi masalah adalah kurangnya kesiapan mental dan kedewasaan emosional dari pasangan muda. Mereka belum sepenuhnya memahami tanggung jawab dan konsekuensi dari kehidupan berumah tangga.[3]

       Melalui bimbingan psikologis, para pemohon dispensasi kawin dapat diarahkan untuk membangun kesiapan mental dan kedewasaan emosional yang diperlukan dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Mereka dapat dibekali dengan pemahaman tentang dinamika hubungan suami-istri, pengelolaan konflik, dan keterampilan dalam mengambil keputusan yang bijak.

    3. Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga

       Pernikahan dini seringkali berkorelasi dengan meningkatnya risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).[4] Ketidaksiapan mental dan emosional pasangan muda dapat memicu munculnya perilaku agresif, kemarahan yang tidak terkendali, dan komunikasi yang buruk dalam hubungan suami-istri.

       Bimbingan psikologis dapat membantu para pemohon dispensasi kawin untuk mengenali tanda-tanda dan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya KDRT. Mereka juga dapat diberikan keterampilan dalam mengelola emosi, menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan pasangan.

    4. Memberikan Dukungan Psikologis dalam Menghadapi Tantangan Pernikahan

       Pernikahan dini tentunya akan menghadapi berbagai tantangan yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh pasangan muda. Tantangan-tantangan ini dapat mencakup masalah finansial, penyesuaian peran sebagai suami-istri, pengelolaan rumah tangga, dan bahkan permasalahan terkait keluarga besar.[5]

       Melalui bimbingan psikologis, para pemohon dispensasi kawin dapat diberikan dukungan dan bimbingan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Mereka dapat diajarkan strategi koping yang efektif, teknik pengelolaan stres, dan cara-cara untuk membangun resiliensi dalam menghadapi kesulitan dalam pernikahan.

    5. Mempersiapkan Keterampilan Pengasuhan Anak

       Dalam banyak kasus pernikahan dini, pasangan muda juga harus menghadapi tantangan menjadi orang tua di usia yang masih sangat muda. Hal ini tentunya dapat menjadi beban tambahan bagi mereka yang belum sepenuhnya siap secara mental dan psikologis.[6]

       Bimbingan psikologis dapat memberikan edukasi dan keterampilan yang diperlukan dalam pengasuhan anak, seperti memahami tahapan perkembangan anak, mengenali kebutuhan anak, dan membangun pola asuh yang positif. Dengan bekal ini, pasangan muda dapat lebih siap dalam menjalankan peran sebagai orang tua di usia yang masih belia.

    Pentingnya bimbingan psikologis bagi para pemohon dispensasi kawin tidak dapat dipandang sebelah mata. Bimbingan ini bukan hanya bertujuan untuk mempersiapkan mental dan kesiapan pasangan muda dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, tetapi juga untuk mencegah terjadinya dampak psikologis negatif, kekerasan dalam rumah tangga, dan membantu mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin timbul dalam pernikahan dini.[7]

    Oleh karena itu, sudah sepatutnya pihak-pihak terkait, seperti lembaga peradilan, lembaga perlindungan anak, dan lembaga konseling, untuk bekerja sama dalam menyediakan layanan bimbingan psikologis bagi para pemohon dispensasi kawin. Dengan demikian, diharapkan pernikahan dini yang terpaksa terjadi dapat dijalani dengan lebih siap dan terhindar dari berbagai dampak buruk yang mungkin timbul.

    Referensi:

    [1] UNICEF. (2019). Child Marriage Around the World. Diakses dari https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/

    [2] Sah, R. B., Gauram, P., Baral, D. D., & Jha, N. (2014). Consequences of child marriage: A study on married children in rural Kathmandu. Health Renaissance, 12(1), 20-26.

    [3] Haque, M. A., Bairagi, R., & Hoque, M. (2013). Factors affecting the competence for desired age at marriage: A study on rural area of Bangladesh. Journal of Biosocial Science, 45(6), 783-796.

    [4] Erulkar, A. (2013). Early marriage, marital relations and intimate partner violence in Ethiopia. International Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 39(1), 6-13.

    [5] Klo

    wffer, S. C., & Moore, M. (2020). What are the psychological consequences of child marriage? A review of the literature. Trauma, Violence, & Abuse, 21(4), 666-677.

    [6] Godha, D., Hotchkiss, D. R., & Gage, A. J. (2013). Association between child marriage and reproductive health outcomes and service utilization: A multi-country study from South Asia. Journal of Adolescent Health, 52(5), 552-558.

    Quote Drs. MUCHLIS, S.H., M.H.

    Diposting pada


    “Besarnya nama lembaga kita,
    bukan dibesarkan oleh individu-individu tertentu,
    tapi keberhasilan itu adalah milik bersama.
    Maka, bangunlah kerjasama dan kekompakan yang baik
    untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan bersama”

    Drs. MUCHLIS, S.H., M.H.
    (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI)

    Mengurai Benang Kusut Keadilan

    Diposting pada

    Merupakan Lomba Karya Tulis Ilmiah HUT IKAHI Ke 71 Tahun 2024

    Oleh : Mohammad Fajar Marta, S.H

    (Pengadilan Agama Teluk Kuantan)

    Abstrak

    Hukum dan keadilan merupakan jiwa dan roh manusia, manusia perlu menata karena untuk melakukan tindakan memerlukan ketenangan batin dan akal yang sehat demi terciptanya kesamaan rasa, tidak ada perbedaan satu sama lain. Memanusiakan manusia perlu sentuhan kalbu karena manusia diberikan nikmat adil oleh Tuhan, walau pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari keadilan yang hakiki hanyalah milik Tuhan. Kekhilafan dan sifat lupa melekat dalam diri manusia sehingga wajar terabaikan keadilan itu sendiri.

    Lihat Selengkapnya
    Skip to content