RINGKASAN MATERI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DALAM PRAKTIK PEMBUKTIAN

– Pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo mengandung arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis, adalah memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional berarti kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis adalah memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

– Berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg ditegaskan bahwa “Barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu”. Jadi, yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didalilkan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun tidak semua hak atau peristiwa dibuktikan, melainkan hanya hak atau peristiwa yang dibantah oleh pihak lawan.

– Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan antara lain: (1) Gugatan yang diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan; (2) Hal-hal yang sudah dilihat hakim di persidangan; (3) Fakta yang telah diketahui oleh umum (Notoire feiten).

– Dalam proses pembuktian perdata, hakim harus bersifat aktif dalam hal penetapan beban pembuktian. Hakim (judex factie) memiliki kebebasan untuk menetapkan kepada pihak yang mana pembuktian dalil harus dibebankan. (Putusan Mahkamah Agung No. 549 K/SIP/1972 tanggal 15 Maret 1972).

– Pembagian beban pembuktian, harus seimbang dan tidak berat sebelah. Pembebanan pembuktian yang berat sebelah tentu akan membebani salah satu pihak sehingga akan menderita kekalahan karena kesulitan untuk membuktikan. Hal- hal yang sulit dibuktikan adalah pembuktian yang bersifat negatif seperti tidak membayar, tidak menerima barang dan lain sebagainya. Oleh karena i- ¹tu, beban pembuktian harus diberikan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya (Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/SIP/1971 tanggal 15 Maret 1971).

– Alat-alat bukti yang sah digunakan dalam pembuktian telah diatur secara limitatif oleh undang-undang. Disebutkan pada pasal 164 HIR/248 R.Bg dan pasal 1866 BW (KUH Perdata), alat-alat bukti tersebut di antaranya: (1) Surat; (2) Saksi; (3) Persangkaan; (4) Pengakuan; dan (5) Sumpah. Selain itu, undang-undang juga menentukan alat-alat bukti lainnya, di antaranya: (6) Pemeriksaan Setempat; (7) keterangan ahli atau saksi ahli; (8) Pembukuan ; (9) Pengetahuan Hakim; dan (10) Alat Bukti Elektronik.

– Terhadap alat bukti surat berupa Akta Otentik, jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, di mana keduanya sama-sama otentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Katalog 5/Yur/Pdt/2018).

– Jika Akta otentik disangkal oleh lawan, maka pihak lawan wajib membuktikan penyangkalannya tersebut, sedangkan jika yang disangkal adalah Akta Bawah Tangan (ABT), maka pihak yang mengajukan bukti ABT itu harus membuktikan kebenarannya melalui alat bukti lain.

– Jika pada bukti Akta Bawah Tangan, lawan mengakui tanda tangan namun menyangkal isinya, maka Akta tersebut dapat dianggap sebagai bukti permulaan (Putusan Mahkamah Agung No. 167 K/SIP/1959).

– Putusan judex factie yang tidak cukup mempertimbangkan (niet voldonde gemotiveed) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, harus dibatalkan (Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/SIP/1972).

– Menurut Hukum Acara Perdata Islam, keyakinan hakim dapat dipergunakan sebagai pembuktian untuk memutuskan suatu perkara. Mencari kebenaran materiil dapat dibenarkan jika dalam keadaan sudah sangat sulit mencari kebenaran formil (Putusan Mahkamah Agung No. 349 K/AG/2006).

– Dalam hal Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti, sementara Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatannya, maka hakim dalam putusannya menolak gugatan Penggugat (Putusan Mahkamah Agung No. 1676 K/Pdt/2003 tanggal 17 Juni 2003).

– Surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang yang tidak cakap hukum (onbekwan personen) tidak dapat diajukan sebagai alat bukti dipersidangan (Putusan Mahkamah Agung No. 499 K/SIP/1970 tanggal 4 Februari 1970).

– Bukti yang diajukan dalam persidangan harus bermeterai. Jika ternyata bukti yang diajukan tidak bermeterai, maka oleh hakim harus dikesampingkan (Putusan Mahkamah Agung No. 983 K/SIP/1972).

– Bukti fotokopi surat yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Putusan Mahkamah Agung No. 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001).

-Namun, jika ternyata bukti fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan (Putusan Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005).

– Bukti fotokopi surat yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, namun dapat didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998).

– Keterangan saksi yang testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, namun kesaksian demikian dapat digunakan sebagai alat bukti persangkaan, yang dari persangkaan itu, dapat dibuktikan suatu fakta (Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959).

– Keterangan saksi testimonium de auditu atau yang dikenal dengan istilah Syahadah al-Istifadhah dapat dibenarkan sepanjang dipergunakan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa (SEMA No. 10 Tahun 2020–Rumusan Hukum Kamar Agama).

– Dalam pemeriksaan perkara perdata umum, seseorang yang masih ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara, maka ia tidak dapat didengar sebagai saksi atas sumpah (saksi yang sah), melainkan hanya dapat memberi keterangan saja (Pasal 145 HIR/Putusan Mahkamah Agung No. 480 K/Sip/1971 tanggal 19 Januari 1972).

– Dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Kamar Perdata disebutkan bahwa pada prinsipnya saksi keluarga hanya pada perkara cerai dengan alasan syiqaq dan harus disumpah, dan pada perkara yang lain dapat memberikan keterangan tanpa disumpah. Namun demikian, berdasarkan penafsiran terhadap pasal 145 ayat (2) HIR/172 ayat (2) Rbg dan 1910 KUH Perdata, saksi keluarga dapat didengar sebagai saksi atas sumpah (saksi yang sah) pada semua alasan perceraian, tidak hanya terbatas pada alasan syiqaq.

Pasal 145 HIR ayat (2):
“Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.”

Pasal 172 ayat (2) Rbg:
“Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian keria berwenang untuk menjadi saksi.”

Pasal 1910 KUH Perdata:
“…Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda adalah cakap untuk menjadi saksi:
1e.    Dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2.e.    Dalam perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3e.     Dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
4e.     Dalam perkara mengenai suatu perjanjian perburuhan. Dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat yang lalu, maka mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 di bawah 1e dan 2e, tidak berhak untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.”

– Majelis Hakim (Judex factie) dapat memberikan pembebanan bukti sumpah tambahan (suppletoir) kepada salah satu pihak penggugat atau tergugat untuk menguatkan dali-dalilnya, dengan syarat telah ada bukti permulaan dari pihak yang bersangkutan. Jika sama sekali belum terdapat bukti permulaan, maka pembebanan sumpah tambahan tidak dapat dibenarkan (Putusan Mahkamah Agung No. 316 K/Sip/1974 tanggal 25 Maret 1976).

– Sumpah Supletoir yang dibebankan oleh Majelis Hakim kepada salah satu pihak, harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh melaksanakan sumpah tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 809 K/Sip/1973 tanggal 18 Maret 1976).

– Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (SEMA No. 3 Tahun 2018 – Rumusan Hukum Kamar Agama).

RINGKASAN MATERI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DALAM PRAKTIK PEMBUKTIAN

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Pandeglang

Kesekretariatan MA RI

Link Se-PTA Banten