Kaidah Hukum: Aspek Kepentingan Terbaik Anak Dalam Sengketa Harta Bersama

Gugatan Pembagian Harta Bersama Yang Objeknya Terbukti Satu-Satunya Rumah Tempat Tinggal Anak, Dapat Dikabulkan. Akan Tetapi Pembagiannya Dilaksanakan Setelah Anak Tersebut Dewasa (Berusia 21 Tahun) Atau Sudah Menikah.

Foto Gedung Mahkamah Agung RI. Foto: Dokumentasi Mahkamah Agung RI

Pengantar
Mayoritas sengketa harta bersama di Pengadilan Agama, diputuskan pembagiannya secara normatif masing-masing ½ bagian sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus-kasus tertentu pembagiannya disesuaikan dengan besaran kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan harta bersama tersebut. Kemudian secara teori dan praktek, dalam pemeriksaan sengketa, Majelis Hakim biasanya akan fokus memeriksa beberapa aspek, yaitu waktu perolehan harta bersama apakah sebelum perkawinan, dalam perkawinan atau setelah perkawinan. kemudian asal perolehan harta bersama, apakah harta bawaan salah satu pihak, atau pemberian orang tuanya dari hibah, wasiat atau waris, dan seterusnya. Dan ada atau tidak adanya suatu perjanjian perkawinan (pisah harta) atas harta tersebut, dan aspek keadilan distributif, dalam menentukan besaran pembagiannya memperhatikan aspek besaran kontribusi perolehan harta antara suami dan istri.
Namun dalam perkembangan hukum terkini, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan yang sangat progresif yang keluar dari kebiasaan best practice dari pemeriksaan aspek hukum harta bersama di atas, di mana Mahkamah Agung melihat aspek lain yang harus diperhitungkan yaitu aspek kepentingan terbaik bagi anak. Melalui Putusan nomor 159 K/Ag/2018, Mahkamah Agung RI memperkenalkan kaidah hukum baru, bahwa pentingnya untuk memperhatikan aspek kepentingan terbaik anak khususnya apabila tempat tinggal satu-satunya bagi anak tersebut digugat dalam sengketa harta bersama oleh orang tuanya.

Duduk Perkara dan Riwayat Putusan
Putusan Kasasi Nomor 159 K/Ag/2018, berawal seorang istri (Penggugat) mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (Tergugat) di Pengadilan Agama Ambon, yang digabungkan dengan gugatan hak asuh (hadhanah) atas dua anak mereka yang masih kecil, masing-masing berusia 4 dan 7 tahun. Selain itu, ia juga menggugat pembagian harta bersama berupa satu buah rumah permanen berukuran 6 x 12 M². Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Ambon memutus perkara ini melalui Putusan Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab tertanggal 28 November 2016. Dalam amar putusannya, pengadilan mengabulkan perceraiannya dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat kepada Penggugat, Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Hak hadhanah atau pengasuhan atas kedua anak diberikan kepada Penggugat, dan untuk rumah tersebut dikabulkan ditetapkan sebagai harta bersama yang wajib dibagi ke masing-masing pihak sama rata yaitu seperdua bagian.
Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Ambon melalui Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB tanggal 2 Februari 2017 menguatkan amar putusan Pengadilan Agama Ambon yaitu perceraiannya dikabulkan, hak pengasuhan atas kedua anak tetap diberikan kepada Penggugat, dan harta bersama rumah tersebut dibagi secara sama rata antara Penggugat dan Tergugat (masing-masing mendapat ½ bagian). Namun demikian, ada yang berbeda dari putusan tingkat banding ini yaitu PTA Ambon tidak membebankan kewajiban kepada suami untuk membayar nafkah kedua orang anak.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 tanggal 28 Maret 2018 melakukan koreksi terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung tetap mengabulkan perceraian, menetapkan hak asuh anak ke istri/Penggugat, dan mengembalikan amar putusan tingkat pertama yang dihilangkan tingkat banding, yang mana sebelumnya telah menetapkan bahwa Tergugat tetap berkewajiban membayar nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan koreksi amar penambahan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya. Akan tetapi Mahkamah Agung berbeda pendapat dengan tingkat pertama dan tingkat banding terhadap gugatan harta bersama, yaitu Mahkamah Agung menyatakan gugatan harta bersama berupa rumah tersebut tidak dapat diterima, karena rumah yang disengketakan merupakan satu-satunya tempat tinggal bagi kedua anak tersebut, apabila tetap dikabulkan maka manfaat dari rumah bagi si anak akan hilang, karena rumah itu akan menjadi tidak utuh lagi karena dijual/ dilelang untuk keperluan kelancaran eksekusi pelaksanaan putusan kedepannya. Putusan kasasi tersebut kemudian diajukan upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali, akan tetapi alasan-alasan peninjauan kembali yang dijukan pemohon ditolak, dan Majelis Hakim Pemeriksa pada tingkat peninjauan kembali, tetap memperkuat putusan kasasi tersebut melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 6 PK/Ag/2019.

Penerapan Prinsip The Best Interest of The Child dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag/2018
Apabila diperhatikan dengan seksama, Putusan tingkat pertama dan banding menunjukkan putusan yang bersifat legalistik-positivistik yaitu Putusan hakim yang menekankan kepatuhan pada hukum secara literal normative, secara teoritis Majelis Hakim lebih mengedepankan pencapaian tujuan hukum kepastian hukum. Majelis Hakim Judex Facti, lebih memilih menerapkan aturan normatif pembagian harta bersama yaitu masing-masing ½ bagian sesuai Pasal 97 KHI, jo. Pasal 128 KUHPerdata, jo. Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974.
Sedangkan putusan pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Judex Juris memilih untuk menerapkan tujuan hukum kemanfaatan dan keadilan berimbang. Berani untuk keluar dari pakem aturan normatif untuk meraih keadilan yang lebih substantif dan progresif, yaitu memilih untuk mengedepankan keadilan bagi anak-anak korban perceraian yang selama ini tidak menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam sengketa harta bersama.

Prinsip The Best Interest of The Child merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak, yang menekankan bahwa dalam setiap keputusan yang mempengaruhi anak, kepentingan terbaik mereka harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini diakui secara internasional dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dan telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui ratifikasi Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang artinya Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari segala ketentuan yang berlaku dalam Konvensi Hak Anak tersebut. Dalam peradilan, konsep kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya mewajibkan para pihak yang menyelenggarakan proses peradilan dan mereka yang terlibat dalam proses tersebut untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, tetapi peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan anak itu sendiri harus sejalan dengan asas tersebut. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menyatakan: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahetraan sosial publik maupun swasta, pengadilan otoritas administrative atau badan legislative, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.”
Mengenai tempat tinggal, disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) yang mewajibkan negara untuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi nasional dan kemampuan Negara dalam membantu orang tua dan Negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hak atas standar hidup yang layak. Hak atas tempat tinggal yang layak jika mengacu pada prinsip HAM secara umum berhubungan dengan keberlanjutan dalam kebijakan tempat tinggal.
Mahkamah Agung sebagai otoritas lembaga peradilan tingkat kasasi mengambil peran penting untuk mewujudkan prinsip tersebut, untuk melengkapi putusan tingkat pertama dan banding, yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip tersebut. Mahkamah Agung menilai bahwa pembagian ½ harta bersama yang merupakan rumah satu-satunya tempat tinggal si anak dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan anak di bawah umur yang masih memerlukan dukungan tempat tinggal yang layak dari kedua orang tuanya. Dengan menunda pembagian harta tersebut hingga anak mencapai usia dewasa, Mahkamah Agung berupaya memastikan bahwa anak tetap mendapatkan manfaat maksimal rumah tersebut selama masa pertumbuhannya.
Putusan Mahkamah Agung telah selaras dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: “Setelah putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”. Frasa “bertanggung jawab” dalam pasal tersebut melekat kepada kedua orang tua anak yang bercerai untuk ikut memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak anak baik secara langsung maupun tidak langsung. “bertanggung jawab” dalam hal ini adalah untuk memastikan hak anak seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal dapat terpenuhi dengan optimal. Begitu pula ditegaskan dalam Pasal 52 ayat 2 bahwa anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Frasa “perlindungan” dalam pasal tersebut diinterpretasikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan (tempat tinggal).

Putusan tingkat kasasi tersebut juga telah sejalan dengan pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa: “Setelah putusnya perkawinan, seroang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Melalui Putusannya Mahkamah Agung ingin mempertegas posisinya sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang ingin ikut berperan dalam usaha pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak-hak anak (the obligation to fulfill the rights of children). Original intent yang digunakan dalam penafsiran pasal tersebut, menghadirkan pandangan hukum yang progresif berpihak kepada kepentingan anak pasca perceraian. Pasal tersebut melegitimasi putusan Mahkamah Agung untuk dapat keluar dari aturan hukum positif normative, dan dapat menyatakan harta bersama yang merupakan rumah satu-satunya bagi si anak untuk tidak dapat diterima demi kepentingan tempat tinggal anak. Karena apabila rumah tersebut tetap dikabulkan sebagai harta bersama yang dibagi seperdua bagian, kemudian dieksekusi, dijual dan dilelang, maka rumah tersebut menjadi tidak utuh lagi, dan manfaatnya sebagai tempat tinggal si anak menjadi hilang, yang berakibat kepada tidak terpenuhinya hak atas tempat tinggal bagi si anak atau sekurang-kurangnya mengurangi penikmatan atas hak asasi tempat tinggal si anak.

Penyempurnaan Kaidah Hukum Melalui SEMA 1 Tahun 2022
Putusan Kasasi tersebut tidak menjelaskan umur dewasa mana yang digunakan sebagai parameter, gugatan dapat diajukan kembali, apakah 21 tahun? 18 tahun? Atau 19 tahun?. Dalam Pertimbangan Putusan No.159/K/Ag/2018, Majelis Kasasi tidak menjelaskan spesifikasi umur

dewasa anak yang dimaksud dalam frasa “harta bersama tersebut belum dapat dibagi sampai kedua orang anak tersebut dewasa”, spesifikasi umur dewasa dalam putusan tersebut hanya ditemukan pada amar putusan tentang pembebanan nafkah anak yaitu 21 tahun. Hal ini menimbulkan potensi konflik dan ambiguitas nanti ketika pelaksanaan pengajuan gugatan harta bersama kembali untuk membagi harta bersama. Mengingat ada 3 umur dewasa anak yang dikenal di Indonesia yaitu di UU Perlindungan Anak dan turunannya memakai 18 tahun, di UU Perkawinan menggunakan umur 19 tahun, dan di Pasal 330 dan 1330 KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam menggunakan umur 21 tahun;
Untuk memberikan jaminan kepastian hukum, Mahkamah Agung menyempurnakan kaidah hukum yang terdapat dalam putusan tersebut, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022, Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a, bahwa: “Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah”. Dalam SEMA tersebut, umur dewasa yang digunakan adalah 21 tahun, dan gugatan harta bersama untuk objek yang terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, tetap dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah. Hal ini sedikit berbeda dengan Putusan Kasasi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, yang berkonsekuensi pengajuan gugatan kembali di kemudian hari. Menurut Penulis, SEMA tersebut ingin lebih memberikan kejelasan kepastian status hukum terdapat objek sengketa, yaitu dengan tetap menetapkan objek rumah sebagai harta bersama, namun eksekusi pembagiannya ketika anak tersebut dewasa. Sehingga tidak perlu lagi para pihak mengajukan gugatan ulang, karena objeknya telah ditetapkan sebagai harta bersama.

Penulis: Azhar Nur Fajar Alam, S.H., M.H.

Kaidah Hukum: Aspek Kepentingan Terbaik Anak Dalam Sengketa Harta Bersama

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Pandeglang

Tautan Web

Link Se-PTA Banten