PEMBUKTIAN DAN PROBLEMATIKANYA (Studi Kasus: Alat Bukti Asli di Pihak Lawan)

Oleh: Ama Khisbul Maulana

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
   Dalam proses persidangan perkara perdata, pembuktian merupakan agenda terpenting bagi para pencari keadilan. Pada tahap tersebut pihak berperkara diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran dari suatu peristiwa atau fakta yang didalilkan. Baik dalam perkara voluntair bagi pihak yang mengajukan permohonan, maupun dalam hal adanya persengketaan bagi para pihak yang bersengketa.
   Pembuktian dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan atau memberikan kepastian tentang benar terjadinya peristiwa tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan oleh hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh Pengadilan.[1] Pembuktian dalam perkara perdata merupakan pembuktian dalam arti yuridis, yaitu memberi kepastian berdasarkan hokum atau ketentuan undang-undang. Dalam pembuktian ini, kebenaran yang dicari bukanlah kebenaran yang mutlak. Sebab, menurut hukum tidak dimungkinkan memberikan kepastian yang mutlak. Oleh karenanya, terbuka bagi pihak lawan untuk mengajukan bukti-bukti perlawanan.[2] Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Seorang Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar terjadi,
   
   [1] Achmad Ali, Hukum Pembuktian Perdata, Kencana, Jakarta, 2012, Hal. 21
   [2] Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Cet. III, Jaudar Press, Surabaya, 2020, Hal. 404

yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.3

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia telah diatur dalam HIR, R.Bg, dan BW (KUH Perdata). Sistem pembuktian tersebut mendasarkan penilaian alat bukti berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti yang sah (yang telah ditentukan oleh undang-undang) mengikat hakim, sehingga hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim dapat memutus. Dalam hal ini, tidak secara tegas disyaratkan adanya keyakinan hakim terhadap kebenaran suatu peristiwa.

Sementara itu, kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang bersifat formil. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara. Sehingga hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih dari yang dituntut.4

Untuk mencapai kepada kebenaran itu, di sinilah letak pentingnya pembuktian. Masing-masing dari para pihak harus dapat membuktikan apa yang ia tuntut dalam dalil-dalil gugatannya maupun yang dibantah. Untuk itu, dalam hal adanya sengketa, hakim wajib menentukan kepada siapa pembuktian dibebankan. Sebagai pedoman, Pasal 163 HIR/pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW (KUH Perdata), telah menyebutkan bahwa barang siapa yang mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, serta membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang dan patut. Pihak yang dibebankan wajib bukti mengandung resiko bahwa jika tidak

---

[3] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. IX, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, Hal. 140

[4] Ibid, Hal. 144

berhasil maka ia dikalahkan. Dalam hal ini baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan pembuktian.5

Alat-alat bukti yang sah digunakan dalam pembuktian telah diatur secara limitatif oleh undang-undang. Disebutkan pada pasal 164 HIR/248 R.Bg dan pasal 1866 BW (KUH Perdata), alat-alat bukti tersebut di antaranya:

1. Alat bukti surat.
2. Alat bukti saksi.
3. Alat bukti persangkaan.
4. Alat bukti pengakuan, dan
5. Alat bukti sumpah.

Selain alat-alat bukti di atas, undang-undang juga menentukan alat-alat bukti lainnya, di antaranya: pemeriksaan setempat,6 keterangan ahli atau saksi ahli,7 pembukuan8 dan pengetahuan hakim.9 Di antara alat-alat bukti yang sah, alat bukti surat merupakan bukti utama dalam perkara perdata. Sebab, dalam setiap terjadi peristiwa hukum hampir tidak terlepas dari surat, sebagai sarana untuk mencatat peristiwa hukum tersebut guna dijadikan tanda bukti bahwa peristiwa hukum tersebut benar-benar terjadi.10 Bahkan dalam KUH Perdata terdapat beberapa pasal yang mengharuskan suatu perjanjian dituangkan dalam suatu surat atau akta, yaitu pasal 1610, 1767, dan 1851.11 Demikian juga dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana mengharuskan perkawinan dicatat.12 Penuangan

---

[5] Ibid, Hal. 142

[6] Daitur dalam pasal 153 HIR/180 R.Bg.

[7] Daitur dalam pasal 154 HIR/181 R.Bg.

[8] Daitur dalam pasal 167 HIR/296 R.Bg.

[9] Daitur dalam pasal 178 (1) HIR dan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

[10] Sarmin Syukur, Hukum Acara, Hal. 419

[11] Lihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

[12] Lihat pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perbuatan hukum ke dalam surat atau akta bukanlah dimaksudkan sebagai sarat sah, namun untuk lengkapnya dan sempurnanya. Hal ini mengingat pentingnya catatan tersebut di kemudian hari, baik untuk pembuktian maupun keperluan lainnya.16

Menurut bentuknya, alat bukti surat dibagi menjadi dua, yaitu surat akta dan surat bukan akta. Surat akta adalah surat yang ditandatangani yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dengan sengaja dibuat untuk pembuktian.[2] Sedangkan surat bukan akta yaitu surat yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti dan belum tentu ditandatangani.[3]

Surat Akta dibedakan menjadi dua macam, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik merupakan surat yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta atau surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, tanpa bantuan pejabat atau pegawai umum, yang bertujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang peristiwa yang tercantum di dalamnya.[4]

Kedua surat akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda menurut undang-undang. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya mempunyai kekuatan pembuktian secara formil maupun materiil. Kekuatan pembuktiannya telah melekat pada akta itu secara sempurna. Hakim harus yakin dan percaya akan kebenarannya. Sedangkan akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil jika telah dibuktikan kekuatan formilnya. Kekuatan formil tersebut baru terjadi setelah pihak-pihak yang bersangkutan mengakui isi dan cara pembuatan akta, dan bagi hakim merupakan bukti bebas.17

---

[1] Sarmin Syukur, Hukum Acara, Hal. 419

[2] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal. 166

[3] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, hal. 148

[4] Sarmin Syukur, Hukum Acara, Hal. 422

[5] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, hal. 150

Mengenai penggunaan alat-alat bukti surat tersebut dalam proses pembuktian, undang-undang telah menentukan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti surat terletak pada aslinya.[1] Artinya, seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara haruslah dapat ditunjukkan aslinya. Dalam praktiknya, aturan itu kemudian memunculkan permasalahan jika ternyata surat akta yang asli telah hilang atau dalam keadaan di mana surat akta yang asli berada di pihak lawan. Sementara para pihak hanya memiliki fotokopinya saja. Tentu keadaan seperti ini akan menyulitkan pihak berperkara untuk dapat membuktikan dalil-dalilnya, pun juga bagi hakim yang kemudian bertugas menilai alat bukti fotokopi tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang kerap ditemui dalam praktik proses pembuktian di atas, penulis mencoba mengulas secara deskriptif analitis tentang alat bukti fotokopi yang berada di pihak lawan serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti fotokopi dalam hukum acara perdata?
2. Bagaimana sikap hakim terhadap alat bukti fotokopi jika bukti asli surat berada di pihak lawan?
3. Bagaimana hakim menilai bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya?

---

[1] Lihat Pasal 301 ayat (1) R.Bg.

PEMBAHASAN

1. Kekuatan Pembutian alat bukti fotokopi dalam hukum acara perdata

Fotokopi merupakan hasil reproduksi (penggandaan) fotografis terhadap barang cetakan (tulisan).[1] Suatu fotokopi hampir sama dengan salinan surat. Menurut M. Yahya Harahap, jika dibandingkan dengan salinan, fotokopi hampir tidak ada bedanya. Namun, hukum pembuktian memberikan penilaian dan penghargaan kepada salinan jauh lebih tinggi daripada fotokopi, yang dapat dilihat dalam Pasal 1889 KUHPerdata dan Pasal 302 R.Bg. Sedangkan pada fotokopi, belum ada ketentuan yang mengakomodasi penilaiannya. Pada umumnya, keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya diakui apabila para pihak dapat menunjukkan surat aslinya.[2]

Pengaturan mengenai kekuatan pembuktian fotokopi tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu HIR, R.Bg maupun KUH Perdata. Hal ini dikarenakan fotokopi merupakan penemuan baru dalam hal teknologi tulis menulis. Sementara HIR, R.Bg dan KUH Perdata telah disusun beberapa ratus tahun yang lalu. Dalam keadaan demikian, maka harus dilihat pada yurisprudensi.

Menurut yurisprudensi yang ada, fotokopi yang tidak disertai dengan keterangan yang sah bahwa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, tidak dapat dinyatakan sebagai bukti tertulis yang sah. Oleh karenanya, bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memutus perkara. Yurisprudensi tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, yang menyatakan sebagai berikut:“karena judex facti mendasarkan putusan atas surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sama dengan aslinya, sedang

---

[1] https://kbbi.web.id/fotokopi, diakses pada 31/10/2022

[2] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 616-619

terdapat di antaranya yang penting-penting secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, maka judex facti telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.”[1]

Merujuk pada putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa alat bukti berupa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan syarat fotokopi tersebut telah dibubuhi keterangan yang sah bahwa ia sama dengan aslinya, atau dengan cara apapun secara sah menyatakan bahwa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya.[2]

Ketentuan mengenai alat bukti fotokopi dapat juga ditemukan dalam yurisprudensi Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menetukan jika fotokopi suatu surat yang diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotokopi surat tersebut tanpa surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut, atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan demikian maka fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.[3]

Dari beberapa ketentuan yurisprudensi di atas, alat bukti fotokopi telah nyata diakui keberadaanya dalam hukum acara perdata. Serta dapat dijadikan alat bukti yang sah jika telah dapat disesuaikan dengan aslinya. Adapun mengenai kekuatan pembuktiannya terletak pada asli suratnya. Jika fotokopi telah sesuai dengan aslinya, maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan kekuatan pembuktian surat aslinya. Artinya, jika alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

---

[1] Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II, Hal. 318

[2] Sarmin Syukur, Hukum Acara, Hal. 436

[3] Ibid, hal. 437

1. Sikap hakim terhadap alat bukti fotokopi jika bukti asli surat berada di pihak lawan

Pada kasus di Pengadilan Agama, seringkali ditemui keadaan di mana Penggugat yang hendak membuktikan dalil-dalil gugatannya ternyata hanya memiliki alat bukti berupa fotokopi surat, sedang asli surat berada di pihak lawan (dalam kasus tertentu pihak lawan sengaja menahan dan menyembunyikan asli surat tersebut). Dalam keadaan demikian, tentu sulit dan berat bagi Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dali gugatannya. Lantas, bagaimana seharusnya tindakan seorang hakim menyikapi permasalahan tersebut?

Permasalahan ini berkaitan erat dengan tugas dan kewajiban hakim untuk membagi pembebanan pembuktian. Seorang hakim tentu harus berhati-hati dan jeli dalam menentukan kepada siapa pembuktian itu akan dibebankan. Penentuan beban pembuktian ini tentu bukan perkara yang mudah, karena tidak disebutkan secara tegas dalam perundang-undangan. Namun sebagaimana yang telah disinggung di atas, aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan pembebanan pembuktian, yaitu pasal 163 HIR/283 R.Bg. dan Pasal 1865 BW (KUH Perdata).[1]

Dalam praktik peradilan, hakim dapat membebankan pembuktian tersebut kepada kedua belah pihak atau hanya kepada salah satu pihak berperkara. Menurut yurisprudensi tetap, digariskan bahwa judex factie memiliki kebebasan untuk menetapkan kepada pihak yang mana pembuktian dalil harus dibebankan. Lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya.[2] Beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat, dibandingkan dengan beban pembuktian kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif.[3]

---

[1] Pasal 163 HIR/pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW (KUH Perdata), menyebutkan: “Barang siapa yang mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya”.

[2] Putusan Mahkamah Agung RI No. 549 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1972, dalam: Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 162

[3] Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1971, dalam: Sunarto, Peran Aktif, Hal. 162

Bertitik tolak pada koridor-koridor tersebut, menyoal pembebanan pembuktian terhadap permasalahan pada kasus di atas, maka perlu dicermati siapa yang lebih mudah untuk membuktikan. Dalam hal ini patokannya adalah siapa yang mendalilkan peristiwa yang positif, maka dialah yang patut dianggap lebih mudah membuktikan. Sehingga, sudah seharusnya kepada yang bersangkutan dibebani pembuktian.

Jika dalam kasus di atas, Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan suatu peristiwa yang positif, maka sudah sepatutnya ia yang dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, bukan kepada tergugat selaku pihak yang menegasikan. Adapun terhadap persoalan penggugat hanya memiliki alat bukti fotokopi saja karena asli surat berada di pihak lawan merupakan persoalan lain. Hakim tidak bisa secara serta merta memerintahkan tergugat untuk menunjukkan asli surat tersebut, jika secara nyata tergugat menyangkal dalil penggugat.

Sebagai contoh, dalam kasus sengketa harta bersama, A (mantan istri) sebagai Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang dibeli pada saat perkawinannya dengan B (mantan suami) sebagai Tergugat, yang saat ini sebidang tanah tersebut dikuasai oleh B. Dalam jawabannya B membantah dalil-dalil A. B menyatakan bahwa selama dalam perkawinan keduanya tidak pernah membeli sebidang tanah sebagaimana yang didalilkan oleh A. Kemudian pada saat pembuktian, A hanya dapat menunjukkan alat bukti fotokopi akta jual beli dan tidak dapat menunjukkan aslinya, dengan dalih asli akta berada di tangan B. Dalam kasus demikian, hakim tentu tidak boleh membebani tergugat untuk membuktikan apa yang tidak ia dalilkan secara positif. Meski hakim yakin asli surat berada di pihak tergugat, sehingga penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun oleh karena tergugat menyangkal terjadinya suatu peristiwa yang didalilkan oleh penggugat, maka tentu tidak adil bagi tergugat jika hakim memaksanya dengan memerintahkan menunjukkan aslinya. Hal itu dikarenakan bahwa dapat tidaknya

bukti itu diajukan, akan sangat menentukan menang kalahnya pihak yang berperkara.

Jadi, hakim tetap menerima alat bukti fotokopi dari penggugat dengan tanpa disesuaikan terhadap aslinya, untuk kemudian mempertimbangkannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanpa harus memaksa tergugat untuk menunjukkan asli suratnya. Karena tindakan yang demikian akan melanggar asas actori incumbit probatio, di mana telah nyata penggugat lah yang mendalilkan haknya, juga mencederai asas audi et alteram partem, karena terlihat seolah hakim hanya membela kepentingan penggugat.

1. Penilaian bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya

Untuk mendiskusikan lebih jauh penilaian terhadap alat bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terdapat beberapa yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan diskusi, yang mana secara kasuistis dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Alat bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, didukung dengan alat bukti lain

Dalam yurisprudensi Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, ditegaskan bahwa jika fotokopi suatu surat yang diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotokopi surat tersebut tanpa surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut, atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan demikian maka fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.

Berdasarkan yuriprudensi tersebut, dapat dipahami bahwa alat bukti fotokopi tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selain karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, juga karena telah nyata tidak didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Artinya, Mahkamah Agung telah mengakomodasi alat bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan syarat dikuatkan dengan syarat dikuatkan dengan alat bukti lainnya.[1]

Jika dianalisis, dalam yurisprudensi ini Mahkamah Agung menerima alat bukti fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya hanya sebagai bukti permulaan, yaitu bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan alat bukti lain yang relevan. Terhadap bukti tersebut kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Hakim bebas memberikan penilaian terhadap kekuatan pembuktian fotokopi tersebut.[2]

Lalu, apakah semua alat bukti dapat dijadikan untuk menguatkan fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya?. Menjawab pertanyaan ini maka alat bukti yang dapat digunakan hanya terbatas pada alat bukti saksi dan alat bukti surat. Alat-alat bukti tersebut tentunya harus relevan dengan fotokopi terkait, dengan kata lain saksi atau alat bukti surat yang diajukan harus berkaitan langsung dengan peristiwa hukum hendak dibuktikan oleh alat bukti fotokopi dimaksud.

• Alat bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dibenarkan oleh pihak lawan

Dalam hal penilaian terhadap alat bukti fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, dapat merujuk pada yurisprudensi Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008. Kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut menegaskan, dalam keadaan tertentu fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai bukti. Dalam perkara ini, Majelis tingkat pertama menggunakan alat bukti fotokopi itu untuk menunjang pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat III, bahwa tanah sengketa semula milik orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat yang setelah beralih ke tangan Termohon Kasasi/Tergugat II kemudian dibeli oleh Termohon Kasasi/Tergugat III. Tanpa melihat konteksnya, Pengadilan Tinggi membatalkan Pengadilan Negeri atas dasar bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan pada alat bukti yang tidak sah. Menurut Majelis Hakim kasasi, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atas dasar pertimbangan yang tidak cukup.[3]

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta salah menerapkan hukum sebab tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Alasannya karena Majelis Hakim pada tingkat banding tidak melihat dalam konteks apa bukti fotokopi tersebut diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dinilai keliru karena Majelis Hakim pada tingkat pertama menggunakan alat bukti fotokopi tersebut untuk menunjang pengakuan Tergugat III dalam jawabannya. Menurut Mahkamah Agung, bukti fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena digunakan dalam konteks untuk menunjang pengakuan pihak lawan.

Oleh karenanya, dalam kasus ini dapat diambil sebuah pemahaman hukum bahwa alat bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti dengan syarat tidak berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan adanya Pengakuan pihak lawan. Adapun kekuatan pembuktian alat bukti fotokopi tersebut adalah bebas.

PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Alat bukti fotokopi telah nyata diakui keberadaanya dalam hukum acara perdata serta dapat dijadikan alat bukti yang sah jika telah dapat disesuaikan dengan aslinya. Adapun mengenai kekuatan pembuktiannya terletak pada asli suratnya. Jika fotokopi telah sesuai dengan aslinya, maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan kekuatan pembuktian surat aslinya.
3. Dalam hal alat bukti asli di pihak lawan, Hakim tetap membagi pembebanan secara adil dengan berdasar pedoman yang ada. Apabila Penggugat yang dibebani pembuktian hanya dapat mengajukan alat bukti berupa fotokopi saja, dikarenakan yang asli berada di pihak lawan, hakim tidak diperbolehkan memaksa tergugat untuk menunjukkan asli suratnya.
4. Alat bukti surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah jika dikuatkan dengan alat bukti lain yang relevan atau telah secara jelas dibenarkan oleh pihak lawan. Alat bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian bebas.

Daftar Pustaka

Achmad Ali, Hukum Pembuktian Perdata, Kencana, Jakarta, 2012,

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II

Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2008

Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. IX, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017

Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Cet. III, Jaudar Press, Surabaya, 2020

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988

Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Kencana, Jakarta, 2014.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

https://kbbi.web.id/fotokopi

---

[1] Lihat, M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang, hal. 623

[2] Lihat Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010

[3] Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2008