Media Informasi dan Publikasi Pengadilan Agama Pandeglang

Logo Artikel

Naskah atau Semua Kebijakan Mahkamah Agung RI

1 MAIN MENU

Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Diposting pada

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

  1. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi  Masyarakat Miskin di Pengadilan. KLIK DISINI
  2. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 2017.a/DJA/OT.01.3/11/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Pedoman Pola Keuangan Perkara Pengadilan Agama. KLIK DISINI
  3. Surat Dirjen Badilag MA RI Nomor 0377.a/DjA/HM.00/2/2016, tanggal 28 Januari  2016, perihal Pedoman Pola Pelaporan Perkara Pengadilan Agama. KLIK DISINI
  4. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0550/DjA/HM.00/III/2012 tentang Penilaian Website. KLIK DISINI
  5. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0335/DjA/HM.00/II/2013 tentang Pelaporan Perkara, Sidang Keliling dan Perkara Prodeo. Lampiran : SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama. KLIK DISINI
  6. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0587/DjA/HK.05/3/2015 tentang Kewajiban Melaporkan Keuangan Perkara Atas Temuan BPK. KLIK DISINI
  7. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor :0914/DJA/HM.00/5/2015, tentang Disiplin Aparatur peradilan Agama. KLIK DISINI
  8. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor :0693/DJA.3/HK.05/4/2015, tentang Penertiban Administrasi Keuangan Perkara. KLIK DISINI
  9. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 1132/Dja/KU.01/05/2016 Tentang Biaya Perkara dan Biaya Operasional pada Pelayanan Terpadu. KLIK DISINI
  10. Surat Dirjen Badilag MA RI Nomor 2694/DjA/OT.01.3/11/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Penertiban Administrasi Perkara dan Peningkatan Kebersihan Gedung Pengadilan. KLIK DISINI
  11. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI No. 1 Tahun 2017 Tentang Formulir, SOP dan Register Induk Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana. KLIK DISINI
  12. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. KLIK DISINI
  13. Surat Dirjen Badilag MA RI Nomor 0868/Dja/HM.02.3/03/2017 Tentang Implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Peradilan. KLIK DISINI
  14. Surat Edaran Dirjen Badilag No. 03 Tahun 2018 tentang Aturan Hari kerja Sebelum dan Setelah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018. KLIK DI SINI
  15. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemanggilan Peserta Pelatihan Bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama. KLIK DISINI
  16. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor : 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengaktifan E-Court Mahkamah Agung Untuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. KLIK DISINI
  17. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Materai di Lingkungan Peradilan Agama. KLIK DISINI

Peraturan Perundang-undangan

Diposting pada

PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN

 

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tahun 1989

Jenis Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989
Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama

Dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman,tenteram, dan, tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar HaluanNegara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dankepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salahsatunya adalah Badan Peradilan Agama. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Badan Peradilan Agama sebelum Undang-undang ini adalah: 

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad 1882Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);

2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuksebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad 1937 Nomor638 dan Nomor 639);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).

Keragaman dasar hukum Peradilan Agama tersebut mengakibatkan beragamnya pula susunan, kekuasaan, dan hukum acara Peradilan Agama.Dalam rangka penerapan Wawasan Nusantara di bidang hukum yang merupakan pengejawantahan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka keragaman tersebut perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dantata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut di atas dan menyesuaikannya dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan induk dan kerangka umum serta merupakan asas dan pedoman bagi semua lingkungan peradilan. Dengan demikian, Undang-undang yang mengatur Susunan, Kekuasaan, dan Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan asas yang tercantum dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

 

Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tahun 2006

Jenis Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006
Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yangterdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang menyatakan: Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus.

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,sebagaimana terakhir telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 4Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula halnya telah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dengan undang-undang. Olehkarena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama perlu diatur pula dalam Undang-Undang ini.

Penggantian dan perubahan kedua Undang-Undang tersebut secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi, danfinansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Dengandemikian, organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan dilingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya masih berada di bawahDepartemen Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama perlu disesuaikan. Berdasarkan ketentuanUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,Pengalihan ke Mahkamah Agung telah dilakukan. Untuk memenuhi ketentuan dimaksud perlu pula diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tahun 2009

Jenis Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009
Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

 

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ke tatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 

 

 

Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan

Diposting pada

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG
 

SK Tim Pengelola Anggaran Download


No.

Nama

Alamat dan Telepon Kantor

Jabatan
1

Hatta Fajrizzaman., S.H.I.

Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031

Sekretaris

2

Ainul Wafa, S.E

Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031

Kasubbag Umum dan Keuangan

3

Yuni Wulan Legiani, S.E.

Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031

Pranata Keuangan APBN

4

Bagus Riefriandi, S.T.
Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031
Teknisi Sarana dan Prasarana

4

Innawati Ciptono, A.Md., S.H.

Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031

Panitera Pengganti

5
Nining Mursinah, S.H.


Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031
Penata Layanan Oprasional

Pengelola Barang Milik Negara (BMN)

SK Tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN)  Download

NO
Nama

Alamat dan Telepon 
 Jabatan

1

Dadi Aryandi, S.Ag.

Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031

Ketua

2

Hatta Fajrizzaman., S.H.I

Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031

Sekretaris

3

Ainul Wafa, S.E

Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031

Kasubbag Umum dan Keuangan

4

Nining Mursinah, S.H.

Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031

Penata Layanan Oprasional
 
SK Tim Pengelola Website Download
No.NamaAlamat dan Telepon KantorJabatan
1Siti Khadijah, S.H.I.Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031Wakil Ketua
2Ama’ Khisbul Maulana, S.H.I., M.HJl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031Hakim
3Hatta Fajrizzaman, S.H.I.Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031Sekertaris
4Sabriani, S.EJl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
5Ainul Wafa, S.EJl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031Kasubbag Umum & Keuangan
6Citra Ayu, S.HJl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031Web Developer
7Tesar Al AnsarJl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031Web Admin
8Abdul Hamid, S.Sos.IJl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031Web Developer

Pengelola Teknologi Informasi Download

No.

Nama
Alamat dan Telepon Kantor

Jabatan

1Siti Khadijah, S.H.I.Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031Wakil Ketua
2Ama’ Khisbul Maulana, S.H.I., M.HJl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031Hakim
Hatta Fajrizzaman, S.H.I.Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031Sekretaris
3IRVAN YUNAN, S.HJl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031Panitera

4

Sabriani, S.E

Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031

Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

5

 

Ainul Wafa, S.E		Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031

 

Kasubbag Umum & Keuangan
Kgs Muhammad Kamil Kishmada, A,MDJl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031Pengelola Perkara

6

Citra Ayu, S.HJl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031

 

 

7

Nining Mursinah, S.H.Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031Pengelola Barang dan jasa

8

Tesar Al AnsarJl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031Web Developer

9

Abdul Hamid, S.Sos.IJl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217. Telp : (0253) 201031Kepegawaian

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Diposting pada

NOPEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASILINK PDF
1Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah AgungDOWNLOAD
2KMA Nomor 1 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranPengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RIDOWNLOAD
3Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa PemerintahDOWNLOAD
4Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa PemerintahDOWNLOAD
5Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa PemerintahDOWNLOAD
6Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014DOWNLOAD
7UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikDOWNLOAD
NOPEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAILINK PDF
1Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Tahun 2012DOWNLOAD
2Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjungan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.DOWNLOAD
3Keputusan Sek. MA 008-A tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik IndonesiaDOWNLOAD
4Keputusan Sek. MA No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep. KMA No.071 Tahun 2008DOWNLOAD
5PP No. 14 tahun 1994 Tentang Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri SipilDOWNLOAD
6PP No. 3 tahun 1980 Tentang Penganatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri SipilDOWNLOAD
7PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri SipilDOWNLOAD
NOPEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAILINK PDF
1Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Tahun 2012DOWNLOAD
2Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjungan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.DOWNLOAD
3Keputusan Sek. MA 008-A tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik IndonesiaDOWNLOAD
4Keputusan Sek. MA No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep. KMA No.071 Tahun 2008DOWNLOAD
5PP No. 14 tahun 1994 Tentang Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri SipilDOWNLOAD
6PP No. 3 tahun 1980 Tentang Penganatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri SipilDOWNLOAD
7PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri SipilDOWNLOAD
8PP No. 20 tahun 1975 Tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDOWNLOAD
9PP No. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri SipilDOWNLOAD
10PP No. 08 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok KepegawaianDOWNLOAD
11PP No. 16 tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri SipilDOWNLOAD
12PP No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri SipilDOWNLOAD
13PP No. 40 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri SipilDOWNLOAD
14SK No. 070/SK/KMA/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di BawahnyaDOWNLOAD
NOPEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGANLINK PDF
1KMA 070 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di BawahnyaDOWNLOAD
2Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49PMK.022012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012DOWNLOAD
3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73PMK.052008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban BendaharaDOWNLOAD
4PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.DOWNLOAD
5SE 05 PB 2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LSDOWNLOAD
6SE 14 PB 2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja PegawaiDOWNLOAD
7SE 19 PB 2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDOWNLOAD
8SK SEKMA 002 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnyaDOWNLOAD
NOPEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASILINK PDF
1Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah AgungDOWNLOAD
2Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah AgungDOWNLOAD
3Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanDOWNLOAD
4Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah AgungDOWNLOAD
5Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan KehakimanDOWNLOAD
6Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah AgungDOWNLOAD
7Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KehakimanDOWNLOAD
8UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan AgamaDOWNLOAD

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1.

UU No. 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

2.

UU No. 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

3.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

4.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011

Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

5.

Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008

Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung

6.

Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011

Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA

7.

Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012

Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

8.

Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014

Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014

9.

Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005

Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN

10.

Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007

Tentang Tentang Bagan Akun Standar

11.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011

Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

12.

Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009

Tentang Perencanaan Kas

13.

Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012

Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga

14.

Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007

Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil

15.

Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007

Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011

16.

Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008

Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

17.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005

Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008

18.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005

Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN

19.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010

Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN

20.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010

Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

21.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011

Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

22.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010

Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga

23.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011

Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011

24.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

25.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011

Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar

26.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010

Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia

27.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012

28

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013

Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya

29.

Uu No 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

30.

Uu No 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

31.

Uu No 15 Tahun 2004

Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara

32.

Pp No 24 Tahun 2005

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

33.

PP NO 8 TAHUN 2006

Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM

1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002

Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

3.

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008

Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

4.

UU No. 1 Tahun 1971

Tentang Pokok Pokok Kearsipan

5.

Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004

Tentang Pedoman Kearsipan

6.

Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007

Tentang Memberlakukan Buku I

7.

PP No. 38 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

8.

Perpres No. 70 Tahun 2012

Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

9.

PMK No. 33/PMK.06/2012

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN

10.

Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012

Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

11.

Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001

Tentang Sewa Rumah Negara

12.

Permenkeu No. 96/PMK.06/2007

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN

13.

PMK No. 244/PMK.06/2012

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN

14.

PMK No. 138/PMK.06/2010

Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara

PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

1.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976

Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

2.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979

Tentang Daftar Riwayat Hidup

3.

Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974

Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

4.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975

Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976

Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

6.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977

Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979

Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

8.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980

Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980

Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil

11.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984

Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta

12.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009

Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

14.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008

Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

1.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976

Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

2.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979

Tentang Daftar Riwayat Hidup

3.

Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974

Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

4.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975

Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976

Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

6.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977

Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979

Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

8.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980

Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980

Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil

11.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984

Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta

12.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009

Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

14.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008

Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

PEDOMAN PENGELOLAAN TATA LAKSANA

1.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976

Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

2.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979

Tentang Daftar Riwayat Hidup

3.

Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974

Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

4.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975

Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976

Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

6.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977

Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979

Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

8.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980

Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980

Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil

11.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984

Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta

12.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009

Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

14.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008

Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

1.

UU No. 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

2.

UU No. 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

3.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

4.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011

Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

5.

Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008

Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung

6.

Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011

Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA

7.

Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012

Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

8.

Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014

Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014

9.

Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005

Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN

10.

Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007

Tentang Tentang Bagan Akun Standar

11.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011

Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

12.

Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009

Tentang Perencanaan Kas

13.

Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012

Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga

14.

Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007

Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil

15.

Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007

Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011

16.

Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008

Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

17.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005

Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008

18.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005

Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN

19.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010

Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN

20.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010

Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

21.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011

Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

22.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010

Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga

23.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011

Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011

24.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

25.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011

Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar

26.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010

Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia

27.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012

28

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013

Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya

29.

Uu No 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

30.

Uu No 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

31.

Uu No 15 Tahun 2004

Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara

32.

Pp No 24 Tahun 2005

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

33.

PP NO 8 TAHUN 2006

Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN

1.

UU No. 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

2.

UU No. 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

3.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

4.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011

Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

5.

Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008

Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung

6.

Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011

Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA

7.

Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012

Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

8.

Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014

Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014

9.

Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005

Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN

10.

Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007

Tentang Tentang Bagan Akun Standar

11.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011

Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

12.

Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009

Tentang Perencanaan Kas

13.

Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012

Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga

14.

Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007

Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil

15.

Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007

Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011

16.

Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008

Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

17.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005

Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008

18.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005

Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN

19.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010

Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN

20.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010

Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

21.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011

Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

22.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010

Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga

23.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011

Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011

24.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

25.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011

Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar

26.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010

Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia

27.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012

28

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013

Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya

29.

Uu No 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

30.

Uu No 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

31.

Uu No 15 Tahun 2004

Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara

32.

Pp No 24 Tahun 2005

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

33.

PP NO 8 TAHUN 2006

Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1.

UU No. 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

2.

UU No. 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

3.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

4.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011

Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

5.

Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008

Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung

6.

Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011

Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA

7.

Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012

Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

8.

Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014

Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014

9.

Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005

Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN

10.

Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007

Tentang Tentang Bagan Akun Standar

11.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011

Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

12.

Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009

Tentang Perencanaan Kas

13.

Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012

Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga

14.

Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007

Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil

15.

Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007

Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011

16.

Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008

Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

17.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005

Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008

18.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005

Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN

19.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010

Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN

20.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010

Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

21.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011

Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

22.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010

Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga

23.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011

Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011

24.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

25.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011

Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar

26.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010

Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia

27.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012

28

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013

Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya

29.

Uu No 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

30.

Uu No 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

31.

Uu No 15 Tahun 2004

Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara

32.

Pp No 24 Tahun 2005

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

33.

PP NO 8 TAHUN 2006

Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Skip to content