ma            

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Pandeglang Kelas 1B

Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Pandeglang Kecamatan Majasari
Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 42217
Telp: (0253) 201031 Fax : (0253) 5207755 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Zona Integritas PA Pandeglang

Menjadi salah satu progam prioritas, Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan agama merupakan upaya Pengadilan Agama Pandeglang Mewujudkan Pelayanan yang Bebas Korupsi dan Melayani Masyarakat.
Zona Integritas PA Pandeglang

Written by Super User on . Hits: 376

PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN

 

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tahun 1989

Jenis Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989
Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama

Dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman,tenteram, dan, tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar HaluanNegara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dankepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salahsatunya adalah Badan Peradilan Agama. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Badan Peradilan Agama sebelum Undang-undang ini adalah: 

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad 1882Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);

2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuksebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad 1937 Nomor638 dan Nomor 639);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).

Keragaman dasar hukum Peradilan Agama tersebut mengakibatkan beragamnya pula susunan, kekuasaan, dan hukum acara Peradilan Agama.Dalam rangka penerapan Wawasan Nusantara di bidang hukum yang merupakan pengejawantahan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka keragaman tersebut perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dantata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut di atas dan menyesuaikannya dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan induk dan kerangka umum serta merupakan asas dan pedoman bagi semua lingkungan peradilan. Dengan demikian, Undang-undang yang mengatur Susunan, Kekuasaan, dan Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan asas yang tercantum dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

 

Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tahun 2006

Jenis Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006
Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yangterdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang menyatakan: Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus.

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,sebagaimana terakhir telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 4Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula halnya telah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dengan undang-undang. Olehkarena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama perlu diatur pula dalam Undang-Undang ini.

Penggantian dan perubahan kedua Undang-Undang tersebut secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi, danfinansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Dengandemikian, organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan dilingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya masih berada di bawahDepartemen Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama perlu disesuaikan. Berdasarkan ketentuanUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,Pengalihan ke Mahkamah Agung telah dilakukan. Untuk memenuhi ketentuan dimaksud perlu pula diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tahun 2009

Jenis Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009
Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

 

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ke tatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 

 

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Pandeglang

Jl. Raya Labuan KM.03 Maja, Sukaratu, Pandeglang

Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang

Provinsi Banten 42217

Telp:

Telepon : (0253) 201031

WhatsApp : 0813 8256 6656

Fax : (0253) 5207755

E-Mail :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook instagram

Info Perkara PA

SIPP PA

SIPP PA

SIPP PA

SIPP PA

 

Pengadilan_Agama_Pandeglang@2021