Meningkatkan Kesadaran Hukum: FGD Pengadilan Agama Pandeglang Hadirkan Kemenag dan Disdukcapil

Pandeglang – Pengadilan Agama Pandeglang menggelar Forum Group Discussion (FGD) di ruang sidang utama pada Rabu, 12 Maret 2025, menghadirkan perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang. FGD ini membahas permasalahan pencatatan perkawinan, status hukum, serta implikasi bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang. Turut hadir dalam kegiatan ini tim dari Disdukcapil Kabupaten Pandeglang, yakni Raden Yunce Dewi, S.E. selaku Sekretaris Dinas, Yusli Hidayatih selaku Penata Kependudukan, serta Nasyaruddin selaku Staf IT. Sementara dari Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang diwakili oleh Maman Mansur, yang hadir mewakili Kepala Kemenag, serta Dedi Mulyadi, S.Ag., M.Sy., selaku Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Cabang 1 Pandeglang.

Ketua Pengadilan Agama Pandeglang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antarinstansi guna mempercepat pengesahan pernikahan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Berdasarkan data yang ada, terdapat 212.466 pasangan suami istri yang menikah tanpa mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), serta 24.082 pasangan yang telah bercerai tetapi tidak tercatat secara resmi. Hal ini berdampak pada kesulitan penerbitan akta kelahiran anak, hak waris, dan administrasi kependudukan lainnya.

FGD ini membahas berbagai kendala dalam pencatatan perkawinan, di antaranya:
– Nikah Sirri dan Perceraian Tidak Tercatat – Masih banyak pasangan menikah tanpa pencatatan resmi, termasuk mereka yang pernah bercerai namun tidak mencatatkan perceraiannya.
– Isbat Nikah – Permohonan isbat nikah sering diajukan sebagai solusi, tetapi banyak yang ditolak jika tidak memenuhi syarat sah perkawinan atau terdapat pelanggaran administrasi.
– Dispensasi Nikah – Minimnya perkara dispensasi nikah di pengadilan dibandingkan dengan tingginya angka persalinan ibu muda di bawah umur.
– Penerbitan Akta Kelahiran – Banyak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat mengalami kendala dalam pencatatan administrasi, termasuk pencantuman nama ayah biologis.

Dari hasil diskusi, beberapa solusi yang dirumuskan antara lain:
– Penguatan Regulasi dan Sosialisasi – Pentingnya penyuluhan kepada masyarakat terkait pencatatan perkawinan dan dampaknya.
– Optimalisasi Proses Isbat Nikah – Perlu ada standar yang jelas dan koordinasi antara PA, Kemenag, dan Disdukcapil agar permohonan dapat diproses lebih efisien.
– Peningkatan Kerja Sama Antarinstansi – Mempermudah akses pencatatan pernikahan dan perceraian dengan sistem yang terintegrasi.

Melalui FGD ini, para peserta bersepakat untuk memperkuat sinergi antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan Disdukcapil guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan meningkatkan pelayanan pencatatan perkawinan di Kabupaten Pandeglang.