Media Informasi dan Publikasi Pengadilan Agama Pandeglang

Logo Artikel

Integritas Jadi Kunci! Dr. Dwiarso Tegaskan Larangan Keras untuk Panitera Pengadilan Agama dalam Pembinaan MA RI

Integritas Jadi Kunci! Dr. Dwiarso Tegaskan Larangan Keras untuk Panitera Pengadilan Agama dalam Pembinaan MA RI

Diposting pada

Jumat, 31 Oktober 2025 – Pengadilan Agama di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan pembinaan teknis yudisial yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial, Prof. Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum, yang juga menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.Dalam sambutannya, Dr. Dwiarso menekankan pentingnya penguatan integritas dan akuntabilitas kinerja di kalangan aparatur peradilan, khususnya Panitera Pengadilan Agama. Ia menyatakan bahwa integritas harus menjadi pijakan utama dalam melaksanakan tugas peradilan, yang diwujudkan melalui kedisiplinan, profesionalisme, serta menjaga harga diri dan martabat profesi.“Integritas bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan wujud nyata implementasi kode etik Panitera dan aparatur pengadilan lainnya,” ujarnya. Menurut Dr. Dwiarso, hal ini menjadi penting agar aparat peradilan dapat memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjaga kehormatan institusi.Lebih lanjut, dalam pembinaan tersebut Dr. Dwiarso menerangkan bahwa proses promosi dan mutasi di lingkungan Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya kini mengacu pada sistem profiling rekam jejak integritas. Sistem ini berlaku secara menyeluruh, tidak hanya untuk hakim tetapi juga Panitera dan seluruh aparatur peradilan di Pengadilan Agama.Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi praktik perbuatan transaksional yang dapat merusak citra pengadilan dan menimbulkan kekecewaan masyarakat. Larangan tegas juga berlaku bagi Panitera untuk memberikan jamuan kepada pimpinan pengadilan saat kunjungan resmi, sebagai bentuk komitmen menjaga integritas.Pembinaan ini menjadi bagian dari upaya strategis Mahkamah Agung untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur peradilan agama di Indonesia, demi menjalankan fungsi peradilan yang bersih dan terpercaya.
Skip to content