GRATIS! Penerbitan Buku Nikah Pengganti di KUA Tanpa Dipungut Biaya

Menurut Pasal 47 Permenag Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, buku nikah yang rusak dan hilang dapat diterbitkan kembali bukan lagi dalam bentuk duplikat buku nikah, namun dalam bentuk buku nikah pengganti dengan tanpa biaya alias gratis, karena menurut PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, tidak mengatur sama sekali tentang biaya pengurusan penerbitan buku nikah pengganti

Foto: ilustrasi infografis penerbitan duplikat buku nikah, dikutip dari laman website https://kemenag.go.id/nasional/gratis-ganti-buku-nikah-yang-hilang-atau-rusak-1qgpk3

Keinginan Penulis untuk menulis artikel edukasi hukum ini disebabkan kegelisahan penulis selama persidangan perceraian yang sering mendengar keluh kesah para pencari keadilan yang dirugikan atas tarikan pungli untuk penerbitan duplikat buku nikah atau buku nikah pengganti oleh oknum pegawai KUA (Kantor Urusan Agama). Keluh kesah ini ditemukan penulis selama menyidangkan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Para pihak berperkara tersebut menyampaikan ditarik biaya dengan nilai fantastis dan beragam mulai dari ratusan ribu rupiah hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Walaupun banyak juga pihak berperkara yang menyampaikan tidak dipungut biaya sama sekali dalam penerbitan duplikat buku nikah. Hal ini menunjukan masih ada oknum yang berani mengambil pungli, padahal Kemenag dan satuan kerja di bawahnya sedang gencar-gencarnya mencapai predikat WBK WBBM. Sehingga oknum-oknum tersebut jelas sangat merugikan Kemenag di tengah usaha jerih payah tersebut.

Buku Nikah Sebagai syarat Legal Standing Pengajuan Perceraian di Pengadilan
Buku nikah merupakan dokumen penting yang digunakan sebagai bukti legal standing dalam pengajuan perceraian di pengadilan. Buku Nikah adalah dokumen akta otentik petikan Akta Nikah yang termuat dalam register induk pernikahan di KUA dalam bentuk buku. Jadi, buku nikah merupakan bukti seseorang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agamanya dan resmi secara hukum negara, sebagaimana maksud Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di Indonesia, menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dalam bentuk apapun yang dilangsungkan di luar Pengadilan tidak diakui dan dikenal, karena Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Majelis Hakim dalam Sidang Pengadilan. Lebih lanjut di atur dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pintu masuk seseorang yang ingin mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan adalah pernikahan yang resmi dan dicatat melalui Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, atau Kantor Dukcapil bagi yang beragama di luar Islam. Hal ini menjadikan buku nikah sangatlah penting sebagai bukti tertib administrasi hukum perkawinan dan hukum perceraian di Indonesia.

Lalu bagaimana apabila pernikahannya tidak resmi dan tidak tercatat, namun orang tersebut tetap ingin mengajukan perceraian secara resmi di Pengadilan? Secara pragmatis, pasti sebagian besar ahli hukum akan menjawab tidak bisa orang tersebut mengajukan perceraian di Pengadilan, karena pernikahannya tidak tercatat. Namun karena tingkat kesadaran hukum di Indonesia yang masih lemah, di mana masih banyak masyarakat yang pernikahannya belum tercatat, maka Pemerintah menerbitkan Kompilasi Hukum Islam (melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) untuk memberikan solusi hukum bagi orang tersebut, untuk dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) sekaligus mengajukan perceraian dalam satu budel nomor perkara yang sama (komulasi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Jika Rusak dan Hilang, Pasangan Suami Istri Berhak Meminta Buku Nikah Pengganti Secara Gratis
Berdasarkan penjelasan singkat tentang pentingnya kepemilikan buku nikah bagi mereka yang ingin bercerai di Pengadilan, lalu timbul pertanyaan, bagaimana apabila buku nikah tersebut hilang atau rusak? Apakah pihak tersebut tidak bisa mengajukan perceraian di Pengadilan? Jawabanya adalah tetap bisa, tapi mereka harus mengurus buku nikah pengganti. Menurut Pasal 1 angka 11 Permenag Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Buku Nikah Pengganti adalah dokumen kutipan Akta Nikah sebagai pengganti Buku Nikah yang rusak atau hilang. Dalam Pasal 47 lebih lanjut dijelaskan bahwa dokumen Buku Nikah Pengganti memang sengaja dicetak untuk menjaga-jaga apabila terdapat Buku Nikah yang rusak atau hilang. Penerbitan Buku Nikah Pengganti sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan rusak atau hilang. Permohonan Buku Nikah yang rusak, harus disertai dengan buku nikah yang rusak. Artinya pihak tersebut harus membawa buku nikahnya yang telah rusak ke KUA atau Dukcapil tersebut untuk pemeriksaan keabsahan identitas. Sedangkan apabila hilang, permohonan Buku Nikah yang hilang harus disertai dengan surat keterangan hilang dari kepolisian. Dan yang paling terpenting, menurut aturan ini, Buku Nikah Pengganti diterbitkan hanya untuk Buku Nikah yang rusak atau hilang, bukan untuk peristiwa pernikahan yang tidak tercatat, hal ini untuk menghindari penyelewengan dan penyelundupan hukum.

Lalu bagaimana dengan biayanya? Ini yang menjadi inti pembahasan artikel ini. Penulis telah menelusuri berbagai aturan baik itu selevel Undang-Undang, maupun Peraturan Menteri, bahkan aturan teknis setingkat Surat Keputusan. Tidak ada satu pun peraturan yang mengatur adanya biaya resmi dalam penerbitan Buku Nikah Pengganti. sebagaimana diketahui, Buku Nikah Pengganti merupakan dokumen resmi pengganti buku nikah yang merupakan akta otentik. Dia merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat umum yang berwenang karena telah ditunjuk berdasarkan Undang-Undang dan bentuknya pun diatur melalui peraturan teknis terkait. Sehingga biaya penerbitannya secara mutatis mutandis dibebankan kepada negara, apabila tidak ada aturan yang mengatur bahwa penerbitannya dibebankan kepada pasangan suami istri yang memohonkan penerbitan.

Dalam PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, tidak mengatur sama sekali tentang biaya pengurusan penerbitan Buku Nikah Pengganti. Dalam peraturan tersebut, tepatnya Pasal 5, justru mengatur bahwa setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Dalam hal nikah atau rujuk yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, baru dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, yaitu sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk per peristiwa nikah atau rujuk. Dengan demikan jelas lah sudah, bahwa yang dikenakan biaya itu adalah biaya transportasi dan jasa profesi untuk pegawai pencatat nikah/ Penghulu Nikah yang datang ke tempat pernikahan, karena pernikahannya berlangsung di luar Kantor Urusan Agama. Sehingga penerbitan Buku Nikah Pengganti tidak lah dikenakan biaya apapun alias gratis.

Penulis: Azhar Nur Fajar Alam, S.H., M.H.

GRATIS! Penerbitan Buku Nikah Pengganti di KUA Tanpa Dipungut Biaya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Pandeglang

Tautan Web

Link Se-PTA Banten