Media Informasi dan Publikasi Pengadilan Agama Pandeglang

Logo Artikel

Era Baru Panitera: Mahkamah Agung Luncurkan 11 Transformasi Besar, Panitera PA Pandeglang Siap Adaptif

Era Baru Panitera: Mahkamah Agung Luncurkan 11 Transformasi Besar, Panitera PA Pandeglang Siap Adaptif

Diposting pada

Jakarta | 31 Oktober 2025 — Dunia kepaniteraan peradilan memasuki babak baru. Melalui kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Panitera Pengadilan Seluruh Indonesia, Plt. Panitera Mahkamah Agung RI, YM. Heru Pramono, S.H., M.H., mengumumkan sederet terobosan penting yang menandai era digitalisasi total dalam tata kelola administrasi perkara.

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Panitera tingkat banding dan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan ini menjadi momentum besar bagi satuan kerja peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pandeglang, untuk menyesuaikan diri dengan arah kebijakan baru Mahkamah Agung.

Dalam pemaparannya, YM. Heru Pramono menegaskan bahwa Panitera di semua tingkatan adalah “penjaga keotentikan hukum,” yang tak hanya bertanggung jawab atas administrasi, tetapi juga atas integritas dan akurasi proses peradilan. Digitalisasi bukan lagi sekadar kemudahan teknis, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap keadilan.

Salah satu sorotan utama adalah penerapan tampilan baru salinan putusan bertanda tangan elektronik yang mulai berlaku sejak 16 Oktober 2025. Kini, setiap halaman putusan telah menampilkan header dengan logo BSrE dan QR Code SIMARI — simbol sinergi keamanan digital dan transparansi publik. Tampilan baru ini menggantikan model lama yang hanya menampilkan tanda tangan elektronik di halaman terakhir.

Tak hanya itu, Mahkamah Agung juga menetapkan penyesuaian biaya proses pengajuan kasasi dan peninjauan kembali elektronik berdasarkan Keputusan Ketua MA Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025, serta meluncurkan layanan digital permohonan Hak Uji Materiil (e-HUM) yang dapat diakses melalui laman Kepaniteraan MA.

Pembinaan ini juga menggarisbawahi ketegasan dalam sistem pelaporan perkara pidana: laporan kasasi bagi terdakwa yang masih dalam tahanan wajib dikirim pada hari yang sama melalui aplikasi SIPP yang terhubung langsung dengan sistem SIAP Mahkamah Agung. Mekanisme ini diatur dalam Surat Panitera MA Nomor 633/PAN/HK2/VI/2025 dan menjadi tolok ukur disiplin administrasi pengadilan.

Lebih jauh, Plt. Panitera MA mengingatkan pentingnya penegakan mekanisme hukum atas permohonan peninjauan kembali yang didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat. Berdasarkan Surat Panitera MA Nomor 835/PAN/HK2/VIII/2025, tanggal diketahuinya kebohongan harus dinyatakan di bawah sumpah dan dituangkan dalam berita acara resmi. Langkah ini menjadi wujud nyata bahwa kejujuran tetap menjadi dasar dari setiap upaya hukum.

Sementara itu, bagi pengadilan yang menghadapi persoalan berkas perkara hilang, Mahkamah Agung menegaskan kembali amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952, bahwa salinan sah dapat dinyatakan sebagai dokumen autentik jika berkas asli dinyatakan hilang melalui surat keterangan yang ditandatangani hakim dan panitera.

Mahkamah Agung juga memperluas jangkauan pelayanan hukum lintas negara melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk penerapan pemanggilan pihak di luar negeri secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Semua permintaan bantuan hukum lintas negara kini wajib menggunakan dokumen elektronik dalam format PDF dan disampaikan melalui Panitera MA.

Dalam pembinaan tersebut, juga dipertegas ketentuan baru mengenai tenggat waktu kasasi dan peninjauan kembali. Perhitungan waktu kini didasarkan pada hari kalender, kecuali diatur lain dalam undang-undang khusus. Mahkamah Agung menegaskan bahwa ketepatan satu hari saja dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah upaya hukum — sebuah pesan penting bagi Panitera agar lebih teliti dan disiplin.

Di sisi lain, Panitera Mahkamah Agung juga mengingatkan bahwa tambahan memori kasasi atau peninjauan kembali di luar tenggat waktu hanya bernilai informatif dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Seluruh dokumen wajib disampaikan melalui pengadilan tingkat pertama, bukan langsung ke Mahkamah Agung.

Menutup arahannya, YM. Heru Pramono menekankan bahwa Panitera tingkat pertama hanya berwenang menilai aspek formalitas dalam permohonan peninjauan kembali, sementara aspek substansi menjadi ranah majelis hakim MA. Prinsip ini sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menegaskan batas peran administrasi dan peran yudisial agar tetap terjaga secara proporsional.

Panitera Pengadilan Agama Pandeglang yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pembinaan ini menjadi cermin arah baru kepaniteraan peradilan agama. Di tengah percepatan transformasi digital, keakuratan data, kepatuhan prosedur, dan tanggung jawab etika menjadi fondasi utama pelayanan kepaniteraan.

“Transformasi digital tidak akan berarti tanpa integritas. Panitera harus menjadi garda pertama yang memastikan setiap berkas, setiap putusan, dan setiap data perkara berjalan dalam kejujuran dan akurasi,”
ungkap Panitera PA Pandeglang usai kegiatan.

Kegiatan pembinaan ini menjadi tonggak penting menuju era baru peradilan modern — di mana teknologi dan tanggung jawab moral berjalan seiring dalam menjaga marwah keadilan.
Skip to content