Media Informasi dan Publikasi Pengadilan Agama Pandeglang

Logo Artikel

PUTUSAN SUDAH INKRACHT, EKSEKUSI PUN DIMOHONKAN… NAMUN YANG TERJADI JUSTRU DI LUAR DUGAAN

Informasi Pengadilan

PUTUSAN SUDAH INKRACHT, EKSEKUSI PUN DIMOHONKAN… NAMUN YANG TERJADI JUSTRU DI LUAR DUGAAN

Diposting pada

Panitera Pengadilan Agama Pandeglang mencatat pelaksanaan putusan perkara kewarisan.
Foto: Tim Dokumentasi PA Pandeglang
Pandeglang, 11 Maret 2026 — Pengadilan Agama Pandeglang mencatat pelaksanaan putusan perkara kewarisan yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak dalam perkara eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Pdlg. Perkara ini merupakan tindak lanjut dari putusan perkara kewarisan Nomor 1326/Pdt.G/2019/PA.Pdlg yang telah berkekuatan hukum tetap setelah melalui proses hingga tingkat Mahkamah Agung. Perkara tersebut berkaitan dengan pembagian harta warisan almarhumah R binti S. Berdasarkan putusan pengadilan, para ahli waris telah ditetapkan beserta bagian masing-masing atas harta peninggalan yang menjadi objek sengketa.

Objek warisan tersebut berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 160 seluas kurang lebih 957 meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko yang terletak di Desa Pasireurih, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang. Sebelum pelaksanaan eksekusi, Pengadilan Agama Pandeglang telah melakukan konstatering atau pencocokan objek pada tanggal 5 November 2025 untuk memastikan kesesuaian objek sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.

Pada tanggal 12 Maret 2026, para pihak menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela. Pernyataan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan para pihak dan berita acara pelaksanaan eksekusi yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan dilakukan tanpa adanya paksaan atau tindakan eksekusi paksa oleh pengadilan. Berdasarkan kondisi tersebut, Ketua Pengadilan Agama Pandeglang menetapkan bahwa putusan perkara kewarisan dimaksud telah dilaksanakan secara sukarela oleh Termohon Eksekusi, sehingga tidak diperlukan tindakan eksekusi paksa lebih lanjut.

Dalam penetapan tersebut juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mencatat pelaksanaan putusan tersebut dalam register perkara eksekusi serta memerintahkan para pihak untuk mengurus pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 160 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana amar putusan. Pelaksanaan putusan secara sukarela ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap putusan pengadilan dapat terwujud melalui kesadaran hukum para pihak. Hal ini sekaligus menjadi contoh penyelesaian perkara yang lebih efektif, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

GRATIS! Penerbitan Buku Nikah Pengganti di KUA Tanpa Dipungut Biaya

Diposting pada

Menurut Pasal 47 Permenag Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, buku nikah yang rusak dan hilang dapat diterbitkan kembali bukan lagi dalam bentuk duplikat buku nikah, namun dalam bentuk buku nikah pengganti dengan tanpa biaya alias gratis, karena menurut PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, tidak mengatur sama sekali tentang biaya pengurusan penerbitan buku nikah pengganti
Foto: ilustrasi infografis penerbitan duplikat buku nikah, dikutip dari laman website https://kemenag.go.id/nasional/gratis-ganti-buku-nikah-yang-hilang-atau-rusak-1qgpk3
Keinginan Penulis untuk menulis artikel edukasi hukum ini disebabkan kegelisahan penulis selama persidangan perceraian yang sering mendengar keluh kesah para pencari keadilan yang dirugikan atas tarikan pungli untuk penerbitan duplikat buku nikah atau buku nikah pengganti oleh oknum pegawai KUA (Kantor Urusan Agama). Keluh kesah ini ditemukan penulis selama menyidangkan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Para pihak berperkara tersebut menyampaikan ditarik biaya dengan nilai fantastis dan beragam mulai dari ratusan ribu rupiah hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Walaupun banyak juga pihak berperkara yang menyampaikan tidak dipungut biaya sama sekali dalam penerbitan duplikat buku nikah. Hal ini menunjukan masih ada oknum yang berani mengambil pungli, padahal Kemenag dan satuan kerja di bawahnya sedang gencar-gencarnya mencapai predikat WBK WBBM. Sehingga oknum-oknum tersebut jelas sangat merugikan Kemenag di tengah usaha jerih payah tersebut.
 
Buku Nikah Sebagai syarat Legal Standing Pengajuan Perceraian di Pengadilan
Buku nikah merupakan dokumen penting yang digunakan sebagai bukti legal standing dalam pengajuan perceraian di pengadilan. Buku Nikah adalah dokumen akta otentik petikan Akta Nikah yang termuat dalam register induk pernikahan di KUA dalam bentuk buku. Jadi, buku nikah merupakan bukti seseorang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agamanya dan resmi secara hukum negara, sebagaimana maksud Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 
Di Indonesia, menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dalam bentuk apapun yang dilangsungkan di luar Pengadilan tidak diakui dan dikenal, karena Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Majelis Hakim dalam Sidang Pengadilan. Lebih lanjut di atur dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pintu masuk seseorang yang ingin mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan adalah pernikahan yang resmi dan dicatat melalui Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, atau Kantor Dukcapil bagi yang beragama di luar Islam. Hal ini menjadikan buku nikah sangatlah penting sebagai bukti tertib administrasi hukum perkawinan dan hukum perceraian di Indonesia.
 
Lalu bagaimana apabila pernikahannya tidak resmi dan tidak tercatat, namun orang tersebut tetap ingin mengajukan perceraian secara resmi di Pengadilan? Secara pragmatis, pasti sebagian besar ahli hukum akan menjawab tidak bisa orang tersebut mengajukan perceraian di Pengadilan, karena pernikahannya tidak tercatat. Namun karena tingkat kesadaran hukum di Indonesia yang masih lemah, di mana masih banyak masyarakat yang pernikahannya belum tercatat, maka Pemerintah menerbitkan Kompilasi Hukum Islam (melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) untuk memberikan solusi hukum bagi orang tersebut, untuk dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) sekaligus mengajukan perceraian dalam satu budel nomor perkara yang sama (komulasi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
 
Jika Rusak dan Hilang, Pasangan Suami Istri Berhak Meminta Buku Nikah Pengganti Secara Gratis
Berdasarkan penjelasan singkat tentang pentingnya kepemilikan buku nikah bagi mereka yang ingin bercerai di Pengadilan, lalu timbul pertanyaan, bagaimana apabila buku nikah tersebut hilang atau rusak? Apakah pihak tersebut tidak bisa mengajukan perceraian di Pengadilan? Jawabanya adalah tetap bisa, tapi mereka harus mengurus buku nikah pengganti. Menurut Pasal 1 angka 11 Permenag Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Buku Nikah Pengganti adalah dokumen kutipan Akta Nikah sebagai pengganti Buku Nikah yang rusak atau hilang. Dalam Pasal 47 lebih lanjut dijelaskan bahwa dokumen Buku Nikah Pengganti memang sengaja dicetak untuk menjaga-jaga apabila terdapat Buku Nikah yang rusak atau hilang. Penerbitan Buku Nikah Pengganti sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan rusak atau hilang. Permohonan Buku Nikah yang rusak, harus disertai dengan buku nikah yang rusak. Artinya pihak tersebut harus membawa buku nikahnya yang telah rusak ke KUA atau Dukcapil tersebut untuk pemeriksaan keabsahan identitas. Sedangkan apabila hilang, permohonan Buku Nikah yang hilang harus disertai dengan surat keterangan hilang dari kepolisian. Dan yang paling terpenting, menurut aturan ini, Buku Nikah Pengganti diterbitkan hanya untuk Buku Nikah yang rusak atau hilang, bukan untuk peristiwa pernikahan yang tidak tercatat, hal ini untuk menghindari penyelewengan dan penyelundupan hukum.
 
Lalu bagaimana dengan biayanya? Ini yang menjadi inti pembahasan artikel ini. Penulis telah menelusuri berbagai aturan baik itu selevel Undang-Undang, maupun Peraturan Menteri, bahkan aturan teknis setingkat Surat Keputusan. Tidak ada satu pun peraturan yang mengatur adanya biaya resmi dalam penerbitan Buku Nikah Pengganti. sebagaimana diketahui, Buku Nikah Pengganti merupakan dokumen resmi pengganti buku nikah yang merupakan akta otentik. Dia merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat umum yang berwenang karena telah ditunjuk berdasarkan Undang-Undang dan bentuknya pun diatur melalui peraturan teknis terkait. Sehingga biaya penerbitannya secara mutatis mutandis dibebankan kepada negara, apabila tidak ada aturan yang mengatur bahwa penerbitannya dibebankan kepada pasangan suami istri yang memohonkan penerbitan.
 
Dalam PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, tidak mengatur sama sekali tentang biaya pengurusan penerbitan Buku Nikah Pengganti. Dalam peraturan tersebut, tepatnya Pasal 5, justru mengatur bahwa setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Dalam hal nikah atau rujuk yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, baru dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, yaitu sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk per peristiwa nikah atau rujuk. Dengan demikan jelas lah sudah, bahwa yang dikenakan biaya itu adalah biaya transportasi dan jasa profesi untuk pegawai pencatat nikah/ Penghulu Nikah yang datang ke tempat pernikahan, karena pernikahannya berlangsung di luar Kantor Urusan Agama. Sehingga penerbitan Buku Nikah Pengganti tidak lah dikenakan biaya apapun alias gratis.
 
Penulis: Azhar Nur Fajar Alam, S.H., M.H.

Quo Vadis Status “Kawin Belum Tercatat” dan “Cerai Belum Tercatat” Dalam Dokumen Kependudukan: Antara Ancaman Kemunduran Kesadaran Hukum dan Penertiban Data Kependudukan

Diposting pada

Foto: ilustrasi kolom “kawin belum tercatat” dalam kartu keluarga
Pengantar
Dalam empat tahun terakhir, terjadi pergeseran signifikan dalam tata kelola administrasi kependudukan di Indonesia. Melalui Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (2), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) memperkenalkan status baru dalam dokumen kependudukan termasuk Kartu Keluarga (KK) yaitu status “kawin belum tercatat” dan “cerai belum tercatat”. Pencatatan ini, termasuk untuk Akta Kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat, yang diakomodasi dengan pengisian Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat.
Kebijakan ini langsung menimbulkan polemik tajam di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Satu pandangan menyatakan bahwa pencatatan ini murni merupakan administrasi pendataan status keluarga untuk penertiban data kependudukan (Single Identity Number) dan sama sekali bukan pengakuan negara terhadap sahnya perkawinan atau perceraian yang belum tercatat. Namun, pandangan tersebut justru mengabaikan sebuah aspek krusial yang terancam semakin tergerus, yaitu tingkat kesadaran hukum (Legal Consciousness) masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan yang sah menurut undang-undang.

Definisi dan Indikator Tingkat Kesadaran Hukum
Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk memahami esensi dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum (Legal Consciousness) dapat didefinisikan sebagai perasaan (feelings), pendapat dan pemahaman (collection of ideas, views and understandings), serta sikap dan perilaku (legal attitudes and behaviors) individu atau masyarakat tentang keberadaan dan urgensi hukum dalam mengatur kehidupan sosial.
Kesadaran hukum memiliki beberapa tingkatan yang menentukan kualitas negara hukum berhasil menegakkan hukumnya (rule of law). Sebagai ilustrasi, Seorang sarjana hukum yang sangat pandai memahami dan menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUHPerdata (kognitif) belum bisa dikategorikan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, namun ketika sarjana tersebut melakukan perbuatan hukum perjanjian, dan dia menerapkan seluruh syarat sah perjanjian yang termaktub dalam KUHPerdata, barulah kesadaran hukum yang tinggi itu akan terwujud (Konatif). Maka, seseorang yang hanya memahami dan mengetahi bahwa perkawinan harus dicatat, memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Namun, ketika ia benar-benar menikah dan mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dukcapil untuk mencatatkan perkawinannya, barulah kesadaran hukumnya berada pada level yang sempurna.
Tingkat kesadaran hukum konatif pencatatan perkawinan di lapangan menunjukkan realitas yang memprihatinkan. Sebagai sampling,  Penulis memperoleh data dari Dukcapil Kabupaten Pandeglang yang menunjukkan 211.00 (dua ratus sebelas ribu) pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat dan 7000 (tujuh ribu) pasangan suami istri yang perceraiannya tidak tercatat. Data ini sangat memprihatinkan, mengingat kewajiban pencatatan perkawinan telah diundangkan sejak tahun 1974 melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Hal ini berarti 51 tahun lamanya, tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pandeglang tentang pencatatan perkawinan masih sangat rendah.

Ancaman Kemunduran Kesadaran Hukum Semakin Nyata
Awalnya kebijakan Dukcapil yang mengakomodasi status “belum tercatat” didasari oleh alasan penertiban data kependudukan dan perlindungan terhadap istri dan anak-anak yang secara faktual sudah hidup dalam status berkeluarga, meskipun perkawinan mereka belum tercatat karena berbagai sebab, seperti: multitafsir UU Perkawinan, rendahnya kesadaran hukum, maraknya perkawinan adat dan nikah siri, serta perkawinan beda agama.
Namun, dari sudut pandang kesadaran hukum, terobosan administratif ini justru membawa dampak serius yang bersifat kontradiktif dan destruktif terhadap fondasi negara hukum khususnya perintah pencatatan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor di bawah ini:

1. Disharmonisasi dan Inkonsistensi Norma Hukum
Kebijakan Permendagri ini secara jelas tidak sinkron dan disharmonis dengan norma hukum yang lebih tinggi dan bersifat khusus (lex superior dan lex specialis), yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019). UU Perkawinan secara tegas mewajibkan pencatatan perkawinan.
Tindakan Dukcapil menciptakan ketidakpastian hukum dalam administrasi kependudukan: pada satu sisi, terdapat asas keharusan (wajib catat), namun di sisi lain muncul kebolehan (dicatat sebagai belum tercatat). Negara, melalui Dukcapil, justru ikut andil dalam melegitimasi sebuah peristiwa yang belum sempurna sebagai peristiwa hukum perkawinan dengan mencatatkannya dalam dokumen hukum resmi (KK dan KTP).

2. Erosi Kesadaran Hukum Masyarakat (Legal Consciousness)
Ancaman terbesar dari kebijakan ini adalah degradasi kesadaran hukum warga negara dalam pencatatan perkawinan. Dengan adanya kolom “kawin belum tercatat” dalam KK, kelompok masyarakat yang selama ini berpendapat bahwa nikah siri sah secara agama namun belum tercatat secara negara, akan merasa lebih aman dan seakan-akan terlindungi. Pencatatan di KK ini berpotensi memberikan “rasa aman semu” yang pada akhirnya justru menghambat motivasi mereka untuk mengurus Isbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) di Pengadilan Agama. Hal ini bukan semata-mata asumsi, namun berdasarkan fakta yang Penulis temukan dalam persidangan. Terdapat 20 perkara pengesahan nikah di PA Pandeglang yang telah Penulis wawancara selama pemeriksaan persidangan terkait mengapa mereka tidak mencatatkan perkawinannya dan tidak mengurus segera pencatatan perkawinan. Mereka pun menjawab dengan jawaban yang senada, yaitu karena kekurangan biaya, telah memiliki kartu keluarga sehingga menunda pengurusan pengesahan nikah, dan baru mengurus pengesahan nikah karena ada kebutuhan mendesak yang mengharuskan kepemilikan buku nikah, seperti pembuatan paspoor untuk keberangkatan umroh dan haji.
Penulis menggarisbawahi pernyataan para pihak yang menyatakan “telah memiliki kartu keluarga sehingga menunda pengurusan pengesahan nikah”. Terdapat pemahaman para pihak yang “merasa aman” dan “merasa perkawinannya telah diakui oleh negara”, karena status perkawinannya dimuat dalam kartu keluarga. Hal inilah yang akhirnya menjadi motivasi mereka untuk menunda-nunda pengajuan pengesahan perkawinan di Pengadilan.
Ketika sebagian masyarakat yang pernikahannya tidak tercatat “merasa aman” dan “merasa perkawinannya telah diakui oleh negara” karena diakomodir dalam kartu keluarga, maka ancaman selanjutnya tentunya akan terjadinya peningkatan nikah tidak tercatat yang baru dan akan terus bertambah.
Hal ini juga akan menjadi salah satu hambatan baru dalam program sosialisasi perkawinan tercatat yang digadang kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Agama dan Mahkamah Agung (melalui sidang terpadu Isbat Nikah), yang gencar mensosialisasikan kewajiban pencatatan perkawinan demi kepastian hukum.

3. Menurunkan Nilai Sakral Perkawinan
Secara filosofis, perkawinan dalam Islam dikenal sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang agung dan kokoh). Kewajiban Pencatatannya oleh Negara justru untuk memperkuat posisi perkawinan sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang agung dan kokoh) menjadi peristiwa hukum yang dilindugi negara karena mengandung konsekuensi hak dan kewajiban hukum suami dan istri yang patut dilindungi. Kebijakan Dukcapil yang membolehkan pencatatan status “belum tercatat” tanpa disertai sanksi atau kewajiban untuk segera mencatatkan secara sah, secara implisit mendegradasi nilai mulia perkawinan seakan-akan hanya menjadi urusan administrasi, dan bukan lagi sebagai perjanjian mulia yang wajib dilindungi hukum negara.

Kesimpulan
Kolom “kawin belum tercatat” dan “cerai belum tercatat” dalam dokumen kependudukan, meskipun memiliki niat baik untuk perlindungan perempuan dan anak dan penertiban data kependudukan, pada hakikatnya dari perspektif kesadaran hukum (Legal Consciousness)justru merupakan langkah mundur dalam upaya penegakan rule of law dan penertiban administrasi perkawinan di Indonesia. Tindakan ini mengancam penurunan kesadaran hukum masyarakat, menciptakan disharmonisasi peraturan, dan melunturkan nilai kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan.
Oleh karena itu, Penulis berpendapat: Perkawinan yang tidak tercatat (yang berarti belum menjadi perbuatan/peristiwa hukum yang dilindungi secara penuh) tidak patut diberi ruang untuk dicatatkan dalam dokumen kependudukan resmi seperti Kartu Keluarga dan KTP sebagai status yang dilegitimasi secara administratif.

Penulis: Azhar Nur Fajar Alam, S.H., M.H

Kaidah Hukum: Aspek Kepentingan Terbaik Anak Dalam Sengketa Harta Bersama

Diposting pada

Gugatan Pembagian Harta Bersama Yang Objeknya Terbukti Satu-Satunya Rumah Tempat Tinggal Anak, Dapat Dikabulkan. Akan Tetapi Pembagiannya Dilaksanakan Setelah Anak Tersebut Dewasa (Berusia 21 Tahun) Atau Sudah Menikah.
Foto Gedung Mahkamah Agung RI. Foto: Dokumentasi Mahkamah Agung RI
Pengantar
Mayoritas sengketa harta bersama di Pengadilan Agama, diputuskan pembagiannya secara normatif masing-masing ½ bagian sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus-kasus tertentu pembagiannya disesuaikan dengan besaran kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan harta bersama tersebut. Kemudian secara teori dan praktek, dalam pemeriksaan sengketa, Majelis Hakim biasanya akan fokus memeriksa beberapa aspek, yaitu waktu perolehan harta bersama apakah sebelum perkawinan, dalam perkawinan atau setelah perkawinan. kemudian asal perolehan harta bersama, apakah harta bawaan salah satu pihak, atau pemberian orang tuanya dari hibah, wasiat atau waris, dan seterusnya. Dan ada atau tidak adanya suatu perjanjian perkawinan (pisah harta) atas harta tersebut, dan aspek keadilan distributif, dalam menentukan besaran pembagiannya memperhatikan aspek besaran kontribusi perolehan harta antara suami dan istri.
Namun dalam perkembangan hukum terkini, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan yang sangat progresif yang keluar dari kebiasaan best practice dari pemeriksaan aspek hukum harta bersama di atas, di mana Mahkamah Agung melihat aspek lain yang harus diperhitungkan yaitu aspek kepentingan terbaik bagi anak. Melalui Putusan nomor 159 K/Ag/2018, Mahkamah Agung RI memperkenalkan kaidah hukum baru, bahwa pentingnya untuk memperhatikan aspek kepentingan terbaik anak khususnya apabila tempat tinggal satu-satunya bagi anak tersebut digugat dalam sengketa harta bersama oleh orang tuanya.

Duduk Perkara dan Riwayat Putusan
            Putusan Kasasi Nomor 159 K/Ag/2018, berawal seorang istri (Penggugat) mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (Tergugat) di Pengadilan Agama Ambon, yang digabungkan dengan gugatan hak asuh (hadhanah) atas dua anak mereka yang masih kecil, masing-masing berusia 4 dan 7 tahun. Selain itu, ia juga menggugat pembagian harta bersama berupa satu buah rumah permanen berukuran 6 x 12 M2. Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Ambon memutus perkara ini melalui Putusan Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab tertanggal 28 November 2016. Dalam amar putusannya, pengadilan mengabulkan perceraiannya dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat kepada Penggugat, Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Hak hadhanah atau pengasuhan atas kedua anak diberikan kepada Penggugat, dan untuk rumah tersebut dikabulkan ditetapkan sebagai harta bersama yang wajib dibagi ke masing-masing pihak sama rata yaitu seperdua bagian.
Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Ambon melalui Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB tanggal 2 Februari 2017 menguatkan amar putusan Pengadilan Agama Ambon yaitu perceraiannya dikabulkan, hak pengasuhan atas kedua anak tetap diberikan kepada Penggugat, dan harta bersama rumah tersebut dibagi secara sama rata antara Penggugat dan Tergugat (masing-masing mendapat ½ bagian). Namun demikian, ada yang berbeda dari putusan tingkat banding ini yaitu PTA Ambon tidak membebankan kewajiban kepada suami untuk membayar nafkah kedua orang anak.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 tanggal 28 Maret 2018 melakukan koreksi terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung tetap mengabulkan perceraian, menetapkan hak asuh anak ke istri/Penggugat, dan mengembalikan amar putusan tingkat pertama yang dihilangkan tingkat banding, yang mana sebelumnya telah menetapkan bahwa Tergugat tetap berkewajiban membayar nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan koreksi amar penambahan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya. Akan tetapi Mahkamah Agung berbeda pendapat dengan tingkat pertama dan tingkat banding terhadap gugatan harta bersama, yaitu Mahkamah Agung menyatakan gugatan harta bersama berupa rumah tersebut tidak dapat diterima, karena rumah yang disengketakan merupakan satu-satunya tempat tinggal bagi kedua anak tersebut, apabila tetap dikabulkan maka manfaat dari rumah bagi si anak akan hilang, karena rumah itu akan menjadi tidak utuh lagi karena dijual/ dilelang untuk keperluan kelancaran eksekusi pelaksanaan putusan kedepannya. Putusan kasasi tersebut kemudian diajukan upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali, akan tetapi alasan-alasan peninjauan kembali yang dijukan pemohon ditolak, dan Majelis Hakim Pemeriksa pada tingkat peninjauan kembali, tetap memperkuat putusan kasasi tersebut melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 6 PK/Ag/2019.

Penerapan Prinsip The Best Interest of The Child dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag/2018
Apabila diperhatikan dengan seksama, Putusan tingkat pertama dan banding menunjukkan putusan yang bersifat legalistik-positivistik yaitu Putusan hakim yang menekankan kepatuhan pada hukum secara literal normative, secara teoritis Majelis Hakim lebih mengedepankan pencapaian tujuan hukum kepastian hukum. Majelis Hakim Judex Facti, lebih memilih menerapkan aturan normatif pembagian harta bersama yaitu masing-masing ½ bagian sesuai Pasal 97 KHI, jo. Pasal 128 KUHPerdata, jo. Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974.
Sedangkan putusan pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Judex Juris memilih untuk menerapkan tujuan hukum kemanfaatan dan keadilan berimbang. Berani untuk keluar dari pakem aturan normatif untuk meraih keadilan yang lebih substantif dan progresif, yaitu memilih untuk mengedepankan keadilan bagi anak-anak korban perceraian yang selama ini tidak menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam sengketa harta bersama.

Prinsip The Best Interest of The Child merupakan  prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak, yang menekankan bahwa dalam setiap keputusan yang mempengaruhi anak, kepentingan terbaik mereka harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini diakui secara internasional dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dan telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui ratifikasi Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang artinya Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari segala ketentuan yang berlaku dalam Konvensi Hak Anak tersebut. Dalam peradilan, konsep kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya mewajibkan para pihak yang menyelenggarakan proses peradilan dan mereka yang terlibat dalam proses tersebut untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, tetapi peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan anak itu sendiri harus sejalan dengan asas tersebut. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menyatakan: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahetraan sosial publik maupun swasta, pengadilan otoritas administrative atau badan legislative, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.”
Mengenai tempat tinggal, disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) yang mewajibkan negara untuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi nasional dan kemampuan Negara dalam membantu orang tua dan Negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hak atas standar hidup yang layak. Hak atas tempat tinggal yang layak jika mengacu pada prinsip HAM secara umum berhubungan dengan keberlanjutan dalam kebijakan tempat tinggal.
Mahkamah Agung sebagai otoritas lembaga peradilan tingkat kasasi mengambil peran penting untuk mewujudkan prinsip tersebut, untuk melengkapi putusan tingkat pertama dan banding, yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip tersebut. Mahkamah Agung menilai bahwa pembagian ½ harta bersama yang merupakan rumah satu-satunya tempat tinggal si anak dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan anak di bawah umur yang masih memerlukan dukungan tempat tinggal yang layak dari kedua orang tuanya. Dengan menunda pembagian harta tersebut hingga anak mencapai usia dewasa, Mahkamah Agung berupaya memastikan bahwa anak tetap mendapatkan manfaat maksimal rumah tersebut selama masa pertumbuhannya.
Putusan Mahkamah Agung telah selaras dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: “Setelah putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”. Frasa “bertanggung jawab” dalam pasal tersebut melekat kepada kedua orang tua anak yang bercerai untuk ikut memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak anak baik secara langsung maupun tidak langsung. “bertanggung jawab” dalam hal ini adalah untuk memastikan hak anak seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal dapat terpenuhi dengan optimal. Begitu pula ditegaskan dalam Pasal 52 ayat 2 bahwa anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Frasa “perlindungan” dalam pasal tersebut diinterpretasikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan (tempat tinggal).

Putusan tingkat kasasi tersebut juga telah sejalan dengan pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa: “Setelah putusnya perkawinan, seroang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Melalui Putusannya Mahkamah Agung ingin mempertegas posisinya sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang ingin ikut berperan dalam usaha pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak-hak anak (the obligation to fulfill the rights of children). Original intent yang digunakan dalam penafsiran pasal tersebut, menghadirkan pandangan hukum yang progresif berpihak kepada kepentingan anak pasca perceraian. Pasal tersebut melegitimasi putusan Mahkamah Agung untuk dapat keluar dari aturan hukum positif normative, dan dapat menyatakan harta bersama yang merupakan rumah satu-satunya bagi si anak untuk tidak dapat diterima demi kepentingan tempat tinggal anak. Karena apabila rumah tersebut tetap dikabulkan sebagai harta bersama yang dibagi seperdua bagian, kemudian dieksekusi, dijual dan dilelang, maka rumah tersebut menjadi tidak utuh lagi, dan manfaatnya sebagai tempat tinggal si anak menjadi hilang, yang berakibat kepada tidak terpenuhinya hak atas tempat tinggal bagi si anak atau sekurang-kurangnya mengurangi penikmatan atas hak asasi tempat tinggal si anak.

Penyempurnaan Kaidah Hukum Melalui SEMA 1 Tahun 2022
Putusan Kasasi tersebut tidak menjelaskan umur dewasa mana yang digunakan sebagai parameter, gugatan dapat diajukan kembali, apakah 21 tahun? 18 tahun? Atau 19 tahun?. Dalam Pertimbangan Putusan No.159/K/Ag/2018, Majelis Kasasi tidak menjelaskan spesifikasi umur

dewasa anak yang dimaksud dalam frasa “harta bersama tersebut belum dapat dibagi sampai kedua orang anak tersebut dewasa”, spesifikasi umur dewasa dalam putusan tersebut hanya ditemukan pada amar putusan tentang pembebanan nafkah anak yaitu 21 tahun. Hal ini menimbulkan potensi konflik dan ambiguitas nanti ketika pelaksanaan pengajuan gugatan harta bersama kembali untuk membagi harta bersama. Mengingat ada 3 umur dewasa anak yang dikenal di Indonesia yaitu di UU Perlindungan Anak dan turunannya memakai 18 tahun, di UU Perkawinan menggunakan umur 19 tahun, dan di Pasal 330 dan 1330 KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam menggunakan umur 21 tahun;
Untuk memberikan jaminan kepastian hukum, Mahkamah Agung menyempurnakan kaidah hukum yang terdapat dalam putusan tersebut, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022, Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a, bahwa: “Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah”. Dalam SEMA tersebut, umur dewasa yang digunakan adalah 21 tahun, dan gugatan harta bersama untuk objek yang terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, tetap dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah. Hal ini sedikit berbeda dengan Putusan Kasasi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, yang berkonsekuensi pengajuan gugatan kembali di kemudian hari. Menurut Penulis, SEMA tersebut ingin lebih memberikan kejelasan kepastian status hukum terdapat objek sengketa, yaitu dengan tetap menetapkan objek rumah sebagai harta bersama, namun eksekusi pembagiannya ketika anak tersebut dewasa. Sehingga tidak perlu lagi para pihak mengajukan gugatan ulang, karena objeknya telah ditetapkan sebagai harta bersama.

Penulis: Azhar Nur Fajar Alam, S.H., M.H.

PARADIGMA DISRUPSI DALAM DUNIA PERADILAN INDONESIA

Diposting pada

SOBANDI
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung
 
Pendahuluan
Mahkamah Agung (MA) selama 10 tahun terakhir telah melaksanakan transformasi digital untuk “memanjakan” masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan. Sebut saja e-court dan e-Berpadu yang disediakan oleh MA bagi masyarakat untuk mengkases keadilan kapan saja, dimana saja, dan biaya yang murah. Pimpinan MA memberikan apresiasi atas perubahan tersebut seraya “bermimpi” kiranya akan terjadi pula perubahan pada budaya kerja dari seluruh aparatur peradilan.
Dalam hal kedua perubahan dimaksud “ada” di MA maka tidaklah berlebihan jika dinyatakan bahwa MA telah berhasil menjadikan lembaga peradilan sebagai epicentrum of justice, suatu tempat yang melahirkan keadilan yang selama ini “didam-idamkan” oleh masyarakat, pencari keadilan. Oleh karena itu, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H., Ketua MA saat ini meminta seluruh aparatur peradilan untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi pelayanan berbasis Teknologi Informasi (TI) yang bermanfaat bagi masyarakat. “Berkreasilah, ciptakan yang terbaik, jika inovasi itu bagus dan bermanfaat, bisa dijadikan aplikasi nasional”, begitulah pesan dalam pidato Beliau. 
Sebagaimana kita ketahui bersama, TI memberikan kemudahan di hampir seluruh sektor kehidupan belakangan ini. Tidak hanya merambah dunia industri dan usaha, kemudahan ini juga “menembus dinding”  sektor pemerintahan yang mendorong sisi birokrasinya untuk merubah diri menjadi efisien dan sederhana. Beginilah situasi dan kondisi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia saat ini, yang seolah-olah memiliki kemampuan untuk menerka secara akurat (disrupsi) tentang pemenuhan kebutuhan di masa mendatang. Pertanyaannya, apakah MA dapat menerka apa kebutuhan masyarakat dalam dunia peradilan di masa depan dan bagaimana cara untuk memenuhinya?
 
Disrupsi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disrupsi memiliki arti hal yang tercabut dari akarnya. Apabila ditarik ke fenomena saat ini maka disrupsi diartikan sebagai keadaan dimana terjadi suatu perubahan yang besar, yang menyebabkan berubahnya sebagian besar atau bahkan keseluruhan tatanan dalam kehidupan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan dalam KBBI, Era Disrupsi adalah masa dimana perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya inovasi yang begitu hebat sehingga mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Kata disrupsi ini pertama kali diperkenalkan oleh Clayton Christensen melalui bukunya yang berjudul The Innovator’s Dilemma, pada tahun 1997.
Rhenald Kasali pada tahun 2017 menulis Buku berjudul “Disruption: Menghadapi Lawan-Lawan Tak Kelihatan dalam Peradaban Uber”. Menurut Rhenald, Disruption is a theory to predict the future, where the new things (distruptive) make the old ones obsolete (Terjemahan: Disrupsi adalah sebuah teori untuk memprediksi masa depan, dimana hal-hal baru menjadikan yang lama menjadi kuno). Perubahan yang begitu cepat melahirkan berbagai terobosan di banyak bidang, yang memberikan solusi efektif dan ekonomis terhadap permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang. Beliau mencontohkan perubahan dunia bisnis transportasi pasca lahirnya Uber. Uber mampu menjawab kebutuhan banyak orang untuk mendapatkan trasnportasi dengan cara yang mudah serta murah. Model bisnis yang  kebanyakan menggunakan aplikasi ini mampu memangkas banyak biaya sehingga membuat harga produk dan jasa menjadi lebih murah. Sebuah pasar baru dari masyarakat kelas bawah pun mulai terbentuk karena harga yang ditawarkan relatif lebih murah dengan kualitas yang  tidak kalah.
Terdapat sejumlah peristiwa disrupsi belakangan ini. Sekarang kita mengenal go-jek yang mampu melayani kebutuhan calon penumpangnya yang tersebar luas dan menyediakan layanan jasa lain seperti pesan makanan, jasa pijat, jasa pindahan dan lain-lain yang menyebabkan ojek pangkalan (opang) terdisrupsi. Berikutnya, Grab mendisrupsi keberadaan perusahaan-perusahaan taksi, bahkan mampu melemahkan perusahaan sekelas Bluebird perusahaan taksi terbesar dan terkenal di Indonesia. Di bidang perdagangan barang, Tokopedia dan Shopee, telah mempermudah pemasok-pemasok kecil bergabung menyediakan semua kebutuhan konsumen dan banyak diantara kita yang sudah terbiasa belanja di kedua toko online tersebut. Hal ini kemudian menyebabkan supermarket konvesional terdisrupsi. Pasar lainnya adalah perubahan telegraf menjadi telepon, menjadi ponsel, kemudian menjadi smartphone adalah peristiwa disruption.
 
Disrupsi di Bidang Peradilan
Perubahan yang terjadi secara massive dimulai sejak munculnya revolusi industri 4.0 yang dikaitkan pada kemajuan teknologi dalam berbagai kegiatan masyarakat sehari-hari. Menurut Cowan Schwartz dalam buku Mathias Klang yang berjudul Disruptive Technology: Effect of Technology Regulation on Democracy (2006), disrupsi teknologi akan berdampak pada keadaan sosial yang ada di sekitarnya. Hal ini menuntut manusia untuk segera beradaptasi, agar tidak tertinggal oleh perubahan yang terjadi sedemikian cepat. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah meminta kementerian dan lembaga negara untuk bersiap menghadapi disrupsi dengan menciptakan berbagai inovasi. Kecepatan teknologi dan informasi menuntut reformasi Birokrasi pemerintahan. Karenanya efek disrupsi dirasakan merambah ke berbagai pola kerja Birokrasi dan sistem pemerintahan. Kemajuan teknologi diharapkan dapat mewujudkan terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan efisien.
 
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi memiliki peran yang besar untuk dapat melakukan berbagai inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Sejak tahun 2018 sebelum pandemi copid 19, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang kemudian dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, bertujuan untuk memenuhi azas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. PERMA ini merupakan landasan dari implementasi aplikasi e-Court di dunia peradilan Indonesia. E-Court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (e-filing), taksiran dan pembayaran panjar biaya secara online (e-payment), , pemanggilan secara online (e-summons) dan persidangan secara online (e-litigation), mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan). Keberadaan aplikasi e-Court diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pelayanan terkait perkara yang dilakukan secara online tentunya dapat menghemat waktu dan biaya para pencari keadilan. Contoh nyata peran jurusita pengadilan yang dahulu menggunakan relaas panggilan dan pemberitahuan  putusan   terdisrupsi oleh e-summons dan kemudian oleh pos tercatat dengan biaya lebih murah dan lebih cepat.
Inovasi berikutnya adalah Elektronik Berkas Pidana Terpadu yang disingkat e-BERPADU melalui kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 merupakan aplikasi yang meliputi berbagai macam pelayanan, berupa pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan pembantaran penahanan secara elektronik, permohonan peangguhan secara elektronik, permohonan izin besuk tahanan secara elektronik, permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, permohonan penetapan diversi secara elektronik dan persidangan perkara pidana secara elektronik (e–criminal). Aplikasi ini bertujuan membantu dan memberikan kemudahan bagi pelaksanaan tugas pengadilan dan aparat penegak hukum terkait dalam rangka menyelenggarakan proses peradilan bagi para pihak. Aplikasi e-BERPADU tidak hanya digunakan dan dimanfaatkan oleh MA, melainkan juga digunakan dan dimanfaatkan  oleh penyidik kepolisian, kejaksaan, KPK, dan penyidik lain seperti BNN atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pentuntut umum kejaksaan dan KPK, Lembaga Pemasyakatan (LP)/Rumah Tahanan (Rutan), terdakwa atau keluarganya, advokat dan masyarakat umum lainnya terutama masyarakat pencari keadilan.
Peristiwa disrupsi pengadilan selanjutnya adalah Smart Majelis, aplikasi robotika berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk memilih majelis hakim secara otomatis, dengan menggunakan berbagai faktor antara lain pengalaman, kompetensi dan beban kerja hakim, mempertimbangkan jenis perkara yang akan diadili agar para hakim yang dipilih memiliki keahlian yang sesuai dengan perkara yang ditangani. Selain itu ada pula Court live streaming, yakni aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyaksikan pembacaan amar putusan kasasi dan penijauan kembali secara langsung melalui live streaming.  
 
Faktor Pendukung Terjadinya Disrupsi Peradilan
Terdapat beberapa faktor penting yang menjadi pendorong terjadinya disrupsi. Pertama, pemimpin yang open minded. Mengutip pernyataan Steve Jobs, “kalau perekonomian masih tumbuh, sementara usaha anda mengalami kemunduran, itu pertanda ada lawan-lawan baru yang tidak terlihat, temukanlah, gunakan ilmunya untuk menciptakan sesuatu yang baru”. Kedua, operator/pelaksana yang milenial new mindset. Peter Drucker berpandangan bahwa new technology X oldminset = fail, gelombang ketiga atau era milineal sebuah komunitas global elektronik saat manusia begitu mudah menjangkau segala jasa dan informasi tanpa batas dan membangun komunitasnya, berinteraksi bukan berdasarkan jarak geografi melainkan karena kesamaan minat. Ketiga, kebijakan/regulasi yang mendukung disruption. Terkait hal ini Mark Zuckerberg memberikan pernyataan bahwa, “sukses pada kemampuan kita menyelaraskan iteration (membuat hal lama menjadi lebih baik – doing the some thing), innovation (membuat hal-hal baru – doing the new thing), disruption (membuat banyak hal baru sehingga yang lama menjadi ketinggalan, kuno dan tidak terpakai (doing the differently-so others will be absolute). Keempat,  konsumen atau masyarakat. Pemimpin dan operator/pelaksana harus  memahami apa yang disebut pain (penderitaan) dan gain (manfaat yang dicari). Keluhan pengacara kondang Hotman Paris yang menunggu jadwal persidangan berjam-jam lamnya terjawab dengan e-litigation, beliau tidak harus datang ke pengadilan hanya untuk menyerahkan surat jawaban atas gugatan. Kelima, sarana prasarana Teknologi Informasi (TI) yang mumpuni. kelima faktor tersebut merupakan elemen-elemen penting dalam mendorong suksesnya disrupsi.
Apabila kelima faktor dimaksud selanjutnya kita aplikasikan ke dalam terjadinya disrupsi di MA maka faktor nomor 2 masih menjadi kendala. Infrastruktur di MA melalui aplikasi berbasis teknologi informasi yang lengkap tentunya tidak dapat berjalan baik tanpa adanya operator, yakni sumber daya manusia yang cakap dan menguasai teknologi. Kebutuhan akan sumber daya tersebut juga bersifat full time, mengingat layanan peradilan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja selama berlakunya jam kerja pengadilan. Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H., WKMA Bidang Yudisial sekaligus sebagai Plt. WKMA Bidang Non Yudisial menyampaikan bahwa, “kita berada di era Revolusi Industri 5.0 (Society 5.0), bersandingnya manusia dan teknologi informasi agar berjalan beriringan, mengutip Dory Reiling (hakim Belanda) Artificial Intelegence (AI) mampu membantu individu, pihak yang berperkara, dan hakim dalam mengatur informasi namun Artificial Intelegence tidak dapat menggantikan peran hakim karena hakekatnya Artificial Intelegence hanya dapat membantu dalam memberikan nasehat dan saran saja.
Dalam menghadapi fenomena disrupsi, Hakim dan aparatur peradilan selaku operator/pelaksana, tidak boleh meninggalkan 10  prinsip pedoman perilaku hakim adil, jujur, arif bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjungjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, profesional dan  7 nilai utama peradilan, kemandirian kekuasaan kehakiman, integritas dan kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidak berpihakan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk menjaga agar hakim dan aparatur peradilan memegang teguh dan mengamalkan 10 prinsip dan 7 nilai utama tersebut harus diperhatikan faktor keamanan dan kesejehteraan mereka agar tidak terancam atau tergoda oleh kekuasaan lain seperti suap, gratifikasi dan lain-lain. Kita harus kawatir jaminan keamananan hakim dan aparat peradilan tidak memadai karena lebih dari sewindu  gaji pokok hakim tidak ada kenaikan dan fasilitas keamanan dan kesejahteraan hakim yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2012 belum dipenuhi semua. Kebijakan Mahkamah Agung tentang  Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan yang Berada di Bawah Mahkamah Agung dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184/KMA/SK.KP5.2/IX/2023 yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Mahkamah Agung menjadi harapan kesejateraan baru bagi para hakim.
Selain faktor keamanan dan kesejahteraan, kebutuhan akan SDM yang memiliki minat yang sama untuk membangun MA menjadi faktor penentu dapat terjadi atau tidaknya disrupsi di peradilan Indonesia. Rekrutmen hakim belum ada aturan yang jelas mekanisme penerimaannya, terakhir pada 2017 dengan mekanisme rekrutmen calon hakim, kemudian pada 2021 mekanisme melalui rekrutmen Analis Perkara Peradilan (APP) yang sampai saat ini belum diseleksi menjadi calon hakim. MA harus segera mendorong Peraturan Presiden tentang seleksi calon hakim diterbitkan.
 
Penutup
Paradigma disrupsi dunia peradilan Indonesia bergantung pada kesungguhan transformasi administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang merupakan pembaruan dalam rangka mencapai cita-cita untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan tetap berpegang pada 10 prinsip pedoman perilaku hakim dan 7 nilai utama peradilan. Mewujudkan keadilan merupakan esensi dari pembentukan UU Kekuasaan Kehakiman, yakni UU No. 48 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman secara lugas menyatakan, “Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan”. Oleh karena itu Mahkamah Agung dan Pengadilan tidak boleh berhenti untuk senantiasa melakukan transformasi dalam proses peradilan. Selanjutnya paradigma tersebut menjadi terwujud apabila MA dan Pengadilan mendapatkan jaminan keamanan dan kesejahteraan yang yang memadai dan mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang cakap dan menguasai teknologi informasi serta memiliki passion yang kuat untuk membangun “industri” peradilan.

PEMBUKTIAN DAN PROBLEMATIKANYA (Studi Kasus: Alat Bukti Asli di Pihak Lawan)

Diposting pada

Oleh: Ama Khisbul Maulana

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah
    Dalam proses persidangan perkara perdata, pembuktian merupakan agenda terpenting bagi para pencari keadilan. Pada tahap tersebut pihak berperkara diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran dari suatu peristiwa atau fakta yang didalilkan. Baik dalam perkara voluntair bagi pihak yang mengajukan permohonan, maupun dalam hal adanya persengketaan bagi para pihak yang bersengketa.
    Pembuktian dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan atau memberikan kepastian tentang benar terjadinya peristiwa tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan oleh hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh Pengadilan.[1] Pembuktian dalam perkara perdata merupakan pembuktian dalam arti yuridis, yaitu memberi kepastian berdasarkan hokum atau ketentuan undang-undang. Dalam pembuktian ini, kebenaran yang dicari bukanlah kebenaran yang mutlak. Sebab, menurut hukum tidak dimungkinkan memberikan kepastian yang mutlak. Oleh karenanya, terbuka bagi pihak lawan untuk mengajukan bukti-bukti perlawanan.[2] Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Seorang Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar terjadi,

    [1] Achmad Ali, Hukum Pembuktian Perdata, Kencana, Jakarta, 2012, Hal. 21
    [2] Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Cet. III, Jaudar Press, Surabaya, 2020, Hal. 404

yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.3

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia telah diatur dalam HIR, R.Bg, dan BW (KUH Perdata). Sistem pembuktian tersebut mendasarkan penilaian alat bukti berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti yang sah (yang telah ditentukan oleh undang-undang) mengikat hakim, sehingga hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim dapat memutus. Dalam hal ini, tidak secara tegas disyaratkan adanya keyakinan hakim terhadap kebenaran suatu peristiwa.

Sementara itu, kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang bersifat formil. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara. Sehingga hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih dari yang dituntut.4

Untuk mencapai kepada kebenaran itu, di sinilah letak pentingnya pembuktian. Masing-masing dari para pihak harus dapat membuktikan apa yang ia tuntut dalam dalil-dalil gugatannya maupun yang dibantah. Untuk itu, dalam hal adanya sengketa, hakim wajib menentukan kepada siapa pembuktian dibebankan. Sebagai pedoman, Pasal 163 HIR/pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW (KUH Perdata), telah menyebutkan bahwa barang siapa yang mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, serta membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang dan patut. Pihak yang dibebankan wajib bukti mengandung resiko bahwa jika tidak

[3] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. IX, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, Hal. 140

[4] Ibid, Hal. 144

berhasil maka ia dikalahkan. Dalam hal ini baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan pembuktian.5

Alat-alat bukti yang sah digunakan dalam pembuktian telah diatur secara limitatif oleh undang-undang. Disebutkan pada pasal 164 HIR/248 R.Bg dan pasal 1866 BW (KUH Perdata), alat-alat bukti tersebut di antaranya:

  1. Alat bukti surat.
  2. Alat bukti saksi.
  3. Alat bukti persangkaan.
  4. Alat bukti pengakuan, dan
  5. Alat bukti sumpah.

Selain alat-alat bukti di atas, undang-undang juga menentukan alat-alat bukti lainnya, di antaranya: pemeriksaan setempat,6 keterangan ahli atau saksi ahli,7 pembukuan8 dan pengetahuan hakim.9 Di antara alat-alat bukti yang sah, alat bukti surat merupakan bukti utama dalam perkara perdata. Sebab, dalam setiap terjadi peristiwa hukum hampir tidak terlepas dari surat, sebagai sarana untuk mencatat peristiwa hukum tersebut guna dijadikan tanda bukti bahwa peristiwa hukum tersebut benar-benar terjadi.10 Bahkan dalam KUH Perdata terdapat beberapa pasal yang mengharuskan suatu perjanjian dituangkan dalam suatu surat atau akta, yaitu pasal 1610, 1767, dan 1851.11 Demikian juga dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana mengharuskan perkawinan dicatat.12 Penuangan

[5] Ibid, Hal. 142

[6] Daitur dalam pasal 153 HIR/180 R.Bg.

[7] Daitur dalam pasal 154 HIR/181 R.Bg.

[8] Daitur dalam pasal 167 HIR/296 R.Bg.

[9] Daitur dalam pasal 178 (1) HIR dan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

[10] Sarmin Syukur, Hukum Acara, Hal. 419

[11] Lihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

[12] Lihat pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perbuatan hukum ke dalam surat atau akta bukanlah dimaksudkan sebagai sarat sah, namun untuk lengkapnya dan sempurnanya. Hal ini mengingat pentingnya catatan tersebut di kemudian hari, baik untuk pembuktian maupun keperluan lainnya.16

Menurut bentuknya, alat bukti surat dibagi menjadi dua, yaitu surat akta dan surat bukan akta. Surat akta adalah surat yang ditandatangani yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dengan sengaja dibuat untuk pembuktian.[2] Sedangkan surat bukan akta yaitu surat yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti dan belum tentu ditandatangani.[3]

Surat Akta dibedakan menjadi dua macam, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik merupakan surat yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta atau surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, tanpa bantuan pejabat atau pegawai umum, yang bertujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang peristiwa yang tercantum di dalamnya.[4]

Kedua surat akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda menurut undang-undang. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya mempunyai kekuatan pembuktian secara formil maupun materiil. Kekuatan pembuktiannya telah melekat pada akta itu secara sempurna. Hakim harus yakin dan percaya akan kebenarannya. Sedangkan akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil jika telah dibuktikan kekuatan formilnya. Kekuatan formil tersebut baru terjadi setelah pihak-pihak yang bersangkutan mengakui isi dan cara pembuatan akta, dan bagi hakim merupakan bukti bebas.17

[1] Sarmin Syukur, Hukum Acara, Hal. 419

[2] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal. 166

[3] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, hal. 148

[4] Sarmin Syukur, Hukum Acara, Hal. 422

[5] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, hal. 150

Mengenai penggunaan alat-alat bukti surat tersebut dalam proses pembuktian, undang-undang telah menentukan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti surat terletak pada aslinya.[1] Artinya, seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara haruslah dapat ditunjukkan aslinya. Dalam praktiknya, aturan itu kemudian memunculkan permasalahan jika ternyata surat akta yang asli telah hilang atau dalam keadaan di mana surat akta yang asli berada di pihak lawan. Sementara para pihak hanya memiliki fotokopinya saja. Tentu keadaan seperti ini akan menyulitkan pihak berperkara untuk dapat membuktikan dalil-dalilnya, pun juga bagi hakim yang kemudian bertugas menilai alat bukti fotokopi tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang kerap ditemui dalam praktik proses pembuktian di atas, penulis mencoba mengulas secara deskriptif analitis tentang alat bukti fotokopi yang berada di pihak lawan serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya.

b. Rumusan Masalah

    Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

    1. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti fotokopi dalam hukum acara perdata?
    2. Bagaimana sikap hakim terhadap alat bukti fotokopi jika bukti asli surat berada di pihak lawan?
    3. Bagaimana hakim menilai bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya?

    [1] Lihat Pasal 301 ayat (1) R.Bg.

    PEMBAHASAN

    1. Kekuatan Pembutian alat bukti fotokopi dalam hukum acara perdata

    Fotokopi merupakan hasil reproduksi (penggandaan) fotografis terhadap barang cetakan (tulisan).[1] Suatu fotokopi hampir sama dengan salinan surat. Menurut M. Yahya Harahap, jika dibandingkan dengan salinan, fotokopi hampir tidak ada bedanya. Namun, hukum pembuktian memberikan penilaian dan penghargaan kepada salinan jauh lebih tinggi daripada fotokopi, yang dapat dilihat dalam Pasal 1889 KUHPerdata dan Pasal 302 R.Bg. Sedangkan pada fotokopi, belum ada ketentuan yang mengakomodasi penilaiannya. Pada umumnya, keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya diakui apabila para pihak dapat menunjukkan surat aslinya.[2]

    Pengaturan mengenai kekuatan pembuktian fotokopi tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu HIR, R.Bg maupun KUH Perdata. Hal ini dikarenakan fotokopi merupakan penemuan baru dalam hal teknologi tulis menulis. Sementara HIR, R.Bg dan KUH Perdata telah disusun beberapa ratus tahun yang lalu. Dalam keadaan demikian, maka harus dilihat pada yurisprudensi.

    Menurut yurisprudensi yang ada, fotokopi yang tidak disertai dengan keterangan yang sah bahwa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, tidak dapat dinyatakan sebagai bukti tertulis yang sah. Oleh karenanya, bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memutus perkara. Yurisprudensi tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, yang menyatakan sebagai berikut:“karena judex facti mendasarkan putusan atas surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sama dengan aslinya, sedang

    [1] https://kbbi.web.id/fotokopi, diakses pada 31/10/2022

    [2] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 616-619

    terdapat di antaranya yang penting-penting secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, maka judex facti telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.”[1]

    Merujuk pada putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa alat bukti berupa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan syarat fotokopi tersebut telah dibubuhi keterangan yang sah bahwa ia sama dengan aslinya, atau dengan cara apapun secara sah menyatakan bahwa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya.[2]

    Ketentuan mengenai alat bukti fotokopi dapat juga ditemukan dalam yurisprudensi Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menetukan jika fotokopi suatu surat yang diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotokopi surat tersebut tanpa surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut, atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan demikian maka fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.[3]

    Dari beberapa ketentuan yurisprudensi di atas, alat bukti fotokopi telah nyata diakui keberadaanya dalam hukum acara perdata. Serta dapat dijadikan alat bukti yang sah jika telah dapat disesuaikan dengan aslinya. Adapun mengenai kekuatan pembuktiannya terletak pada asli suratnya. Jika fotokopi telah sesuai dengan aslinya, maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan kekuatan pembuktian surat aslinya. Artinya, jika alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

    [1] Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II, Hal. 318

    [2] Sarmin Syukur, Hukum Acara, Hal. 436

    [3] Ibid, hal. 437

    1. Sikap hakim terhadap alat bukti fotokopi jika bukti asli surat berada di pihak lawan

    Pada kasus di Pengadilan Agama, seringkali ditemui keadaan di mana Penggugat yang hendak membuktikan dalil-dalil gugatannya ternyata hanya memiliki alat bukti berupa fotokopi surat, sedang asli surat berada di pihak lawan (dalam kasus tertentu pihak lawan sengaja menahan dan menyembunyikan asli surat tersebut). Dalam keadaan demikian, tentu sulit dan berat bagi Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dali gugatannya. Lantas, bagaimana seharusnya tindakan seorang hakim menyikapi permasalahan tersebut?

    Permasalahan ini berkaitan erat dengan tugas dan kewajiban hakim untuk membagi pembebanan pembuktian. Seorang hakim tentu harus berhati-hati dan jeli dalam menentukan kepada siapa pembuktian itu akan dibebankan. Penentuan beban pembuktian ini tentu bukan perkara yang mudah, karena tidak disebutkan secara tegas dalam perundang-undangan. Namun sebagaimana yang telah disinggung di atas, aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan pembebanan pembuktian, yaitu pasal 163 HIR/283 R.Bg. dan Pasal 1865 BW (KUH Perdata).[1]

    Dalam praktik peradilan, hakim dapat membebankan pembuktian tersebut kepada kedua belah pihak atau hanya kepada salah satu pihak berperkara. Menurut yurisprudensi tetap, digariskan bahwa judex factie memiliki kebebasan untuk menetapkan kepada pihak yang mana pembuktian dalil harus dibebankan. Lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya.[2] Beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat, dibandingkan dengan beban pembuktian kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif.[3]

    [1] Pasal 163 HIR/pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW (KUH Perdata), menyebutkan: “Barang siapa yang mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya”.

    [2] Putusan Mahkamah Agung RI No. 549 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1972, dalam: Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 162

    [3] Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1971, dalam: Sunarto, Peran Aktif, Hal. 162

    Bertitik tolak pada koridor-koridor tersebut, menyoal pembebanan pembuktian terhadap permasalahan pada kasus di atas, maka perlu dicermati siapa yang lebih mudah untuk membuktikan. Dalam hal ini patokannya adalah siapa yang mendalilkan peristiwa yang positif, maka dialah yang patut dianggap lebih mudah membuktikan. Sehingga, sudah seharusnya kepada yang bersangkutan dibebani pembuktian.

    Jika dalam kasus di atas, Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan suatu peristiwa yang positif, maka sudah sepatutnya ia yang dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, bukan kepada tergugat selaku pihak yang menegasikan. Adapun terhadap persoalan penggugat hanya memiliki alat bukti fotokopi saja karena asli surat berada di pihak lawan merupakan persoalan lain. Hakim tidak bisa secara serta merta memerintahkan tergugat untuk menunjukkan asli surat tersebut, jika secara nyata tergugat menyangkal dalil penggugat.

    Sebagai contoh, dalam kasus sengketa harta bersama, A (mantan istri) sebagai Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang dibeli pada saat perkawinannya dengan B (mantan suami) sebagai Tergugat, yang saat ini sebidang tanah tersebut dikuasai oleh B. Dalam jawabannya B membantah dalil-dalil A. B menyatakan bahwa selama dalam perkawinan keduanya tidak pernah membeli sebidang tanah sebagaimana yang didalilkan oleh A. Kemudian pada saat pembuktian, A hanya dapat menunjukkan alat bukti fotokopi akta jual beli dan tidak dapat menunjukkan aslinya, dengan dalih asli akta berada di tangan B. Dalam kasus demikian, hakim tentu tidak boleh membebani tergugat untuk membuktikan apa yang tidak ia dalilkan secara positif. Meski hakim yakin asli surat berada di pihak tergugat, sehingga penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun oleh karena tergugat menyangkal terjadinya suatu peristiwa yang didalilkan oleh penggugat, maka tentu tidak adil bagi tergugat jika hakim memaksanya dengan memerintahkan menunjukkan aslinya. Hal itu dikarenakan bahwa dapat tidaknya

    bukti itu diajukan, akan sangat menentukan menang kalahnya pihak yang berperkara.

    Jadi, hakim tetap menerima alat bukti fotokopi dari penggugat dengan tanpa disesuaikan terhadap aslinya, untuk kemudian mempertimbangkannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanpa harus memaksa tergugat untuk menunjukkan asli suratnya. Karena tindakan yang demikian akan melanggar asas actori incumbit probatio, di mana telah nyata penggugat lah yang mendalilkan haknya, juga mencederai asas audi et alteram partem, karena terlihat seolah hakim hanya membela kepentingan penggugat.

    1. Penilaian bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya

    Untuk mendiskusikan lebih jauh penilaian terhadap alat bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terdapat beberapa yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan diskusi, yang mana secara kasuistis dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

    1. Alat bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, didukung dengan alat bukti lain

    Dalam yurisprudensi Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, ditegaskan bahwa jika fotokopi suatu surat yang diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotokopi surat tersebut tanpa surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut, atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan demikian maka fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.

    Berdasarkan yuriprudensi tersebut, dapat dipahami bahwa alat bukti fotokopi tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selain karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, juga karena telah nyata tidak didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Artinya, Mahkamah Agung telah mengakomodasi alat bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan syarat dikuatkan dengan syarat dikuatkan dengan alat bukti lainnya.[1]

    Jika dianalisis, dalam yurisprudensi ini Mahkamah Agung menerima alat bukti fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya hanya sebagai bukti permulaan, yaitu bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan alat bukti lain yang relevan. Terhadap bukti tersebut kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Hakim bebas memberikan penilaian terhadap kekuatan pembuktian fotokopi tersebut.[2]

    Lalu, apakah semua alat bukti dapat dijadikan untuk menguatkan fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya?. Menjawab pertanyaan ini maka alat bukti yang dapat digunakan hanya terbatas pada alat bukti saksi dan alat bukti surat. Alat-alat bukti tersebut tentunya harus relevan dengan fotokopi terkait, dengan kata lain saksi atau alat bukti surat yang diajukan harus berkaitan langsung dengan peristiwa hukum hendak dibuktikan oleh alat bukti fotokopi dimaksud.

    • Alat bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dibenarkan oleh pihak lawan

    Dalam hal penilaian terhadap alat bukti fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, dapat merujuk pada yurisprudensi Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008. Kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut menegaskan, dalam keadaan tertentu fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai bukti. Dalam perkara ini, Majelis tingkat pertama menggunakan alat bukti fotokopi itu untuk menunjang pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat III, bahwa tanah sengketa semula milik orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat yang setelah beralih ke tangan Termohon Kasasi/Tergugat II kemudian dibeli oleh Termohon Kasasi/Tergugat III. Tanpa melihat konteksnya, Pengadilan Tinggi membatalkan Pengadilan Negeri atas dasar bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan pada alat bukti yang tidak sah. Menurut Majelis Hakim kasasi, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atas dasar pertimbangan yang tidak cukup.[3]

    Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta salah menerapkan hukum sebab tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Alasannya karena Majelis Hakim pada tingkat banding tidak melihat dalam konteks apa bukti fotokopi tersebut diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dinilai keliru karena Majelis Hakim pada tingkat pertama menggunakan alat bukti fotokopi tersebut untuk menunjang pengakuan Tergugat III dalam jawabannya. Menurut Mahkamah Agung, bukti fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena digunakan dalam konteks untuk menunjang pengakuan pihak lawan.

    Oleh karenanya, dalam kasus ini dapat diambil sebuah pemahaman hukum bahwa alat bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti dengan syarat tidak berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan adanya Pengakuan pihak lawan. Adapun kekuatan pembuktian alat bukti fotokopi tersebut adalah bebas.

    PENUTUP

    1. Kesimpulan
    2. Alat bukti fotokopi telah nyata diakui keberadaanya dalam hukum acara perdata serta dapat dijadikan alat bukti yang sah jika telah dapat disesuaikan dengan aslinya. Adapun mengenai kekuatan pembuktiannya terletak pada asli suratnya. Jika fotokopi telah sesuai dengan aslinya, maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan kekuatan pembuktian surat aslinya.
    3. Dalam hal alat bukti asli di pihak lawan, Hakim tetap membagi pembebanan secara adil dengan berdasar pedoman yang ada. Apabila Penggugat yang dibebani pembuktian hanya dapat mengajukan alat bukti berupa fotokopi saja, dikarenakan yang asli berada di pihak lawan, hakim tidak diperbolehkan memaksa tergugat untuk menunjukkan asli suratnya.
    4. Alat bukti surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah jika dikuatkan dengan alat bukti lain yang relevan atau telah secara jelas dibenarkan oleh pihak lawan. Alat bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian bebas.

    Daftar Pustaka

    Achmad Ali, Hukum Pembuktian Perdata, Kencana, Jakarta, 2012,

    M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

    Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II

    Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2008

    Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010

    Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. IX, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017

    Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Cet. III, Jaudar Press, Surabaya, 2020

    Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988

    Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Kencana, Jakarta, 2014.

    Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

    Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

    Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

    https://kbbi.web.id/fotokopi

    [1] Lihat, M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang, hal. 623

    [2] Lihat Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010

    [3] Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2008

    Skip to content