Media Informasi dan Publikasi Pengadilan Agama Pandeglang

Logo Artikel

Air Mata Bahagia di Jiput: 29 Pasangan Suami Istri Akhirnya Kantongi Buku Nikah Resmi Melalui Sidang Terpadu Isbat Nikah Pengadilan Agama Pandeglang

Air Mata Bahagia di Jiput: 29 Pasangan Suami Istri Akhirnya Kantongi Buku Nikah Resmi Melalui Sidang Terpadu Isbat Nikah Pengadilan Agama Pandeglang

Diposting pada

Hakim tunggal PA Pandeglang dibantu Panitera Pengganti membuka sidang terpadu isbat nikah di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. Foto: Tim dokumentasi PA Pandeglang
Suasana haru dan penuh syukur menyelimuti Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, pada hari Rabu, 29 Oktober 2025. Sebanyak 29 pasangan suami istri yang selama bertahun-tahun hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak tercatat dan belum diakui Negara, akhirnya bisa bernapas lega. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pandeglang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Pandeglang, sukses menggelar Sidang Terpadu Isbat Nikah yang mendatangi langsung masyarakat di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. Sidang terpadu tersebut dilaksanakan di balai pertemuan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang.
Sidang terpadu ini merupakan upaya sinergis yang dirancang untuk mengatasi masalah perkawinan yang belum tercatat. Bagi 29 pasangan di Jiput, hari itu adalah momen penantian panjang berakhir. Begitu palu hakim diketuk mengesahkan pernikahan mereka melalui rangkaian pemeriksaan rukun dan syarat sah pernikahan di persidangan, prosesnya langsung dilanjutkan. Petugas Kemenag/KUA siap sedia menerbitkan Buku Nikah resmi di tempat, sementara tim Dukcapil langsung memproses perubahan data Kartu Keluarga (KK) dan penerbitan Akta Kelahiran bagi anak-anak mereka.

Mengapa Buku Nikah Begitu Penting? Lebih dari Sekadar Kertas!
Pelaksanaan sidang ini bukan hanya sekadar formalitas hukum. Di balik proses ini terkandung misi untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Tanpa Buku Nikah, pasangan suami istri dan terutama anak-anak mereka, berada dalam posisi yang rentan, yaitu hak waris tidak terjamin, hak keperdataan istri dalam harta bersama sulit dibuktikan, dan status anak-anak menjadi tidak jelas di mata hukum negara.
Kini, kepemilikan Buku Nikah resmi menjadi kunci untuk mengakses berbagai layanan publik dan kemanfaatan sosial di Indonesia. Dokumen sakral ini adalah syarat mutlak, bahkan untuk urusan ibadah. Mulai dari mengurus persyaratan untuk menunaikan ibadah Umroh dan Haji, menjadi dasar untuk pembuatan Paspor, hingga mengurus dokumen penting lainnya seperti pengajuan beasiswa bagi anak dan akses ke fasilitas perbankan. Tanpa Buku Nikah yang sah, semua proses ini akan terhambat total.
Melalui Sidang Terpadu ini, Pengadilan Agama Pandeglang memastikan bahwa kepastian hukum dan perlindungan hak sipil tidak lagi menjadi hal yang sulit untuk mereka yang jauh dari pusat kota/Pemerintahan, melainkan hak yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat kota. Biaya sidang terpadu ini juga tidak dipungut biaya, karena dibiayai oleh Negara melalui program persidangan cuma-cuma tanpa biaya (prodeo).
Skip to content