Prosedur berperkara pada Pengadilan Tingkat pertama
A. Biaya Perkara

  1. Besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Pandeglang ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Pandeglang yang diumumkan melalui papan pengumuman dan website Pengadilan Agama Pandeglang.
  2. Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara. Besarnya panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau Penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.
  3. Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ketempat para pihak yang dipanggil serta biaya administrasi, yang dipertanggungjawabkan dalam putusan.
  4. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui bank BRI Cab. Pandeglang dengan nomor Rekening 0062.01.001023.30.4 sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I bahwa pegawai pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
  5. Pengadilan Agama Pandeglang hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan telah tidak mencukupi.
  6. Pengadilan Agama Pandeglang wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
  7. Pengadilan Agama Pandeglang menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, biaya pengiriman uang melalui bank/kantor pos, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak.
  8. Pengadilan Agama Pandeglang menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank ke rekening MA, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.
  9. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BNI Syariah Kantor Layanan BNI syariah Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta Pusat, Nomor Rekening 179179175 atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
  10. Pengadilan Agama Pandeglang akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank, ongkos kirim berkas, biaya pemberitahuan.

  1. B. Pelayanan Persidangan
  1. Sidang pada Pengadilan Agama Pandeglang dimulai pada jam 9.00. Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum.

2. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh Panitera sidang agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian dan Pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan sistem antrian.

  1. Jadwal sidang diumumkan kepada masyarakat pada papan pengumuman, situs resmi Pengadilan Agama Pandeglang.
  2. Pengadilan Agama Pandeglang menyediakan juru bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai; atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim.
  3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang wajib memutus dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan.
  4. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Agama Pandeglang mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranya melalui meja informasi, situs pengadilan atau media informasi lainnya.
  1. Pelayanan Bantuan Hukum (SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum)
  1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada kantor Pengadilama Agama Pandeglang.
  2. Pengadilan Agama Pandeglang memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak- pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang.
  3. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.
  4. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:
  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
  3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
  1. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan Agama Pandeglang.
  2. Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:
  1. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang dengan dilampiri dokumen pendukung.
  2. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon.
  3. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Agama Pandeglang mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Ketua Pengadilan Agama Pandeglang , yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak.
  4. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja.
  5. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.
  1. Pengadilan Agama Pandeglang menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran prodeo diumumkan kepada masyaraka melalui website Pengadilan Agama Pandeglang.

    Proses Penyelesaian Perkara :
    A. Perkara Cerai Gugat
  1. Cerai Gugat diajukan oleh Pihak Istri.
    Seorang istri baik langsung atau melalui kuasanya, yang bermaksud mengajukan gugatan cerai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

    1. Mendatangi petugas Meja I dengan terlebih dahulu membawa sejumlah persyaratan berupa:
  2. Surat permohonan cerai gugat dalam rangkap 7 (Tujuh);
    b. Asli Akta Nikah atau Duplikat Kutipan Akta Nikah;
    c. 1 (satu) lembar fotokopy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibubuhi meterai Rp 6.000,- oleh Kantor Pos;
    d. Surat Izin atasan bagi PNS/TNI/POLRI.
    e. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 (satu) lembar 1 (satu) muka tidak boleh dipotong yang dibubuhi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) oleh Kantor Pos;
  1. Mengajukan gugatan secara tertulis bagi yang bisa menulis dan membaca, atau secara lisan bagi yang tidak bisa membaca dan menulis ke Pengadilan Agama, kecuali yang bersangkutan (istri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Agama tempat berkediaman suami (Ps. 73 (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Ps 32 (2) UU No. 1 Tahun 1974);
    - Gugatan tersebut harus memuat :
  1. Identitas lengkap penggugat dan tergugat, meliputi nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal;
    b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
    c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
  • Gugatan Penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan cerai gugat atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. (Ps 86 (1) UU No. 7 Tahun

    3. Membayar biaya perkara (Ps. 145 ayat (4) R.Bg. jo. Ps 89 ayat (1) UU N0. 7 Tahun 1989).
    Bagi yang mampu membayar melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang . Bukti pembayaran diserahkan ke Meja I Pengadilan Agama agar gugatan cerai yang diajukan didaftarkan dalam register perkara.
    Bagi yang yang tidak mampu, agar membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat agar dapat berperkara secara Cuma-cuma. (Ps 273 R.Bg);

    Proses Penyelesaian Perkara :

    1. Tahap Pendaftaran :

- Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama dengan membawa bukti pembayaran dari BRI Cabang;
- Pengadilan Agama melalui Jurusita Pengganti akan memanggil penggugat dan tergugat menghadiri persidangan;

  1. Tahap Persidangan :

- Pada persidangan pertama, majelis menganjurkan penggugat dan tergugat untuk mengikuti proses mediasi;
- Persidangan dischorsing untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat memilih mediator pada daftar mediator yang disediakan Pengadilan Agama;
- Ketua Majelis Hakim menunjuk Mediator pilihan penggugat dengan tergugat dengan surat penetapan;
- Jika penggugat dengan tergugat tidak sepakat memilih mediator, ketua majelis dengan surat penetapan menujuk seorang hakim bukan pemeriksa perkara untuk menjadi mediator dalam perkara tersebut;
- Apabila mediasi berhasil, penggugat dapat mencabut gugatannya dan jika mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.
- Dalam tahap jawab menjawab, tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik). Ps 158 R.Bg.);


3. Putusan Pengadilan Agama :

- Putusan Pengadilan Agama dapat berupa mengabulkan gugatan penggugat dapat pula menolak atau tidak menerima.
- Apabila tergugat keberatan dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, tergugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama.
- Apabila gugatan ditolak, penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama.
- Sedang jika gugatan tidak diterima, penggugat dapat mengajukan permohonan baru.
- begitu putusan dijatuhkan, penggugat dapat lansung mengambil sisa panjar biaya perkara jika masih ada.
- Jika gugatan cerai dikabulkan dan tidak ada banding dari pihak tergugat, Pengadilan Agama memberikan Akta Cerai sebagai bukti perceraian kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut memperoleh kekuatah hukum tetap. Penggugat dan Tergugat dapat mengambil Akte Cerai secara langsung, atau melalui kuasa dengan sayarat ada surat kuasa khusus untuk pengambilan Akta Cerai tersebut



  1. Perkara Cerai Talak :

Perkara Cerai Talak, yaitu perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami sebagai pemohon.
Seorang suami, baik langsung atau melalui kuasanya, yang bermaksud mengajukan permohonan cerai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendatangi petugas Meja I dengan terlebih dahulu membawa sejumlah persyaratan berupa:

  1. Surat permohonan cerai talak dalam rangkap 7 (Tujuh);
    b. Asli Akta Nikah atau Duplikat Kutipan Akta Nikah;
    c. 1 (satu) lembar fotokopy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibubuhi meterai Rp 6.000,- oleh Kantor Pos ;
    d. Surat Izin atasan bagi PNS/TNI/POLRI.
    e. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 (satu) lembar 1 (satu) muka tidak boleh dipotong yang dibubuhi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) oleh Kantor Pos ;


2. Mengajukan permohonan secara tertulis bagi yang bisa menulis dan membaca, atau secara lisan bagi yang tidak bisa membaca dan menulis ke Pengadilan Agama (sebagai Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman istri), kecuali yang bersangkutan (istri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Agama tempat berkediaman suami (Ps. 66 (2) UU Nomor 7 Tahun 1989);
Permohonan tersebut harus memuat :

  1. Identitas lengkap pemohon dan termohon, meliputi nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal;
    b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
    c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
    d. Permohonan Penguasaan anak dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. (Ps 86 (1) UU No. 7 Tahun

3. Membayar biaya perkara (Ps. 145 ayat (4) R.Bg. jo. Ps 89 ayat (1) UU N0. 7 Tahun 1989).

  1. Bagi yang mampu membayar melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang. Bukti pembayaran diserahkan ke Meja I Pengadilan Agama agar gugatan cerai yang diajukan didaftarkan dalam register perkara.
    b. Bagi yang yang tidak mampu, agar membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat agar dapat berperkara secara Cuma-cum (Ps 273 R.Bg);

Proses Penyelesaian Perkara

1. Tahap Pendaftaran :

- Pemohon mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama dengan membawa bukti pembayaran dari BRI Cabang;
- Pengadilan Agama melalui Jurusita Pengganti akan memanggil pemohon dan termohon menghadiri persidangan;


2. Tahap Persidangan :

- Pada persidangan pertama, majelis menganjurkan pemohon dan termohon untuk mengikuti proses mediasi;
- Persidangan dischorsing untuk memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon memilih mediator pada daftar mediator yang disediakan Pengadilan Agama ;
- Ketua Majelis Hakim menunjuk Mediator pilihan pemohon dan termohont dengan surat penetapan;
- Jika pemohon dan termohon tidak sepakat memilih mediator, ketua majelis dengan surat penetapan menujuk seorang hakim bukan pemeriksa perkara untuk menjadi mediator dalam perkara tersebut;
- Apabila mediasi berhasil, pemohon dapat mencabut permohonannya dan jika mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon, dilanjutkan dengan jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.
- Dalam tahap jawab menjawab, termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik). Ps 158 R.Bg.);


3. Putusan Pengadilan Agama :

- Putusan Pengadilan Agama dapat berupa mengabulkan permohonan pemohon dapat pula menolak atau tidak menerima.
- Apabila termohon keberatan dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, termohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama.
- Apabila gugatan ditolak, pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama.
- Sedang jika permohonan tidak diterima, pemohon dapat mengajukan permohonan baru.


4. Jika permohonan cerai talak dikabulkan dan tidak ada banding dari pihak termohon, Pengadilan Agama akan menentukan hari sidang penyaksian Ikrar Talak.
5. Pengadilan Agama akan memangil pemohon dan termohon melalui Jurusita Pengganti untuk menghadiri persidangan penyaksian Ikrar Talak pemohon.
6. Apabila dalam tenggat waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian Ikrar Talak, pemohon atau kuasanya tidak melaksanakan Ikrar Talak di depan persidangan Pengadilan Agama, maka gugurlah kekuatan hukum Putusan Pengadilan Agama dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alas an hokum yang sama. (Ps. 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).
7. Apabila pemohon hadir dan mengucapkan ikrar talak di sidang pengadilan , maka pada hari itu juga akta cerainya dapat diambil, dan jika masih terdapat sisa panjar dapat pula langsung mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut pada kasir.

 

C. Gugatan Harta Bersama

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan harta bersama yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.

2. Penggugat membayar biaya perkara ke Bank yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja I seperti tersebut dalam SKUM, kemudian menyerahkan surat gugatan yang disertai bukti slip pembayaran tersebut kepada petugas meja 1 untuk didaftarkan dalam buku register perkara. Bagi Penggugat yang tidak mampu/miskin dapat mengajukan gugatan secara Cuma-Cuma/prodeo, dengan syarat melengkapi surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.

3. Dalam suarat gugatan harta bersama itu harus dijelaskan objek yang menjadi sengketa , seperti ukuran dan batas-batasnya jika objek itu berupa tanah, merek, kode/tahun pembuatan jika barang digugat berupa mobil/sepeda motor atau barang elektronik, dan kalau perlu dilengkapi warna dan lain-lain.

4. Setelah gugatan didaftarkan, penggugat dan tergugat tinggal menunggu panggilan sidang. Panggilan sidang nanti akan disampaikan oleh juru sita kealamat penggugat dan tergugat paling lama 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.

5. Dalam persidangan diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi bagi kedua belah pihak yang hadir dimuka sidang. Penggugat dan tergugat bebas memilih hakim mediator atau pihak lain yang sudah punya sertifikasi sebagai mediator, dan biayanya menggunakan mediator dari luar ditanggung sepenuhnya oleh penggugat.

6. Pengajuan gugatan harta bersama ini atau dalam persidangan, pihak penggugat atau tergugat dapat menggunakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil.

7. Proses sidang, dimulai dari upaya perdamaian, pembacaaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan putusan.

  1. Gugatan Waris

1. Gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama oleh penggugat selaku ahli waris dan dapat pula mengguganakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil. Jika menggunakan kuasa insidentil, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menjadi kuasa insidentil, kemudian Ketua Pengadilan mengeluarkan surat izinnya.

2. Pengajuan gugatan waris disertai dengan bukti kematian pewaris dari Lurah/Kepala Desa dan silsilah ahli warisnya dan dipersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan objek sengketa seperti sertifikat, akta jual beli, dan bukti kepemilikan lainnya.

3. Dalam surat gugatan harus memuat secara lengkap objek-objek sengketa mengenai ukuran dan batas-batasnya tanah, merek dan tahun pembuatan dan kalau perlu dengan warnanya jika objeknya berupa mobil/Sepeda motor atau barang-barang elektronik.

4. Pengujuan gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi letak barang tetap (objek sengketa) itu berada, kecuali barang-barang sengketa itu menyebar kepada beberapa wilayah Pengadilan Agama, maka penggugat dapat memilih salah satunya Pengadilan Agama dimana objek sengketa waris itu berada.

5. Penggugat membayar panjar biaya perkara melalui Bank dan jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 (SKUM) yang didasarkan pada PP 53 tahun 2008 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang panjar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu/miskin dapat mengajukan gugatan waris secara cuma-Cuma/prodeo, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang diketahui oleh camat.

6. Setelah gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama, penggugat/kuasanya tinggal menuggu panggilan sidang yang disampaikan oleh juru sita. Panggilan disampaikan minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.

7. Proses sidang dimulai dari upaya perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika para pihak hadir dipersidangan. Dalam mediasi, para pihak bebas memilih mediator apakah berasal dari hakim atau pihak lain yang sudah memiliki sertifikat mediasi, dan segala biaya pengeluaran mediasi ditanggung oleh penggugat atau kedua belah pihak jika terdapat kesepakatan dengan tergugat. Namun apabila mengguganakan hakim mediator tidak dipungut biaya.

8. Setelah proses mediasi dilaksanakan, dan ternyata damai, maka dibuatkan akte perdamaian yang dikuatkan dalam putusan majelis hakim yang bersangkutan. Namun jika tidak terjadi damai, pemeriksaan gugatan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan putusan.

  1. Itsbat Nikah (Voluntair)

1. Permohonan isbat nikah dapat di ajukan oleh suami isteri, atau salah satunya, anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

2. Pengajuan isbat nikah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan/permohonan perceraian. Permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara voluntair, tetapi jika salah seorang suami atau isteri meninggal dunia, maka permohonan perkara isbat nikah seperti ini termasuk kontentius, dan semua ahli warisnya harus dijadikan €œpihak€.

3. Pihak Pemohon yang mengajukan isbat nikah, terlebih dahulu harus membayar panjar biaya perkara melaui Bank yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 seperti tersebut dalam SKUM. Bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukannya dengan Cuma-Cuma/prodeo.

4. Setelah pembayaran panjar biaya perkara dilakukan, kemudian pemohon mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama dengan melampirkan bukti slip pembayarkan lewat Bank tersebut, dan selanjutnya pemohon pulang dan menunggu panggilan sidang.

5. Ketua Pengadilan Agama, membuatkan PMH dan majelis hakim yang ditetapkan harus segera membuatkan PHS/ penetapan hari sidang, yang sebelumnya diumumkan dalam waktu 14 hari melalui radio. Dan setelah 14 hari diumumkan itu, baru sidang dapat dilakukan, dan pemohon dipanggil oleh juru sita untuk menghadiri sidang itu, minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.

6. Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan Penetapan, salinan penetapan ini dapat diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang pembacaan penetapat tersebut/sidang berakhir.

7. Salinan Penetapan dapat diambil sendiri atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa, dan selanjutnya salinan penetapan ini dibawa dan diserahkan kepada Kantor KUA tempat tinggal pemohon, untuk dicatatkan dalam register dan menggantikannya dengan Buku Nikah.

A. Pelayanan  Mediasi

1. Mediasi dalam Persidangan:

a. Pengadilan Agama Pandeglang memberikan layanan mediasi bagi  para  pihak  dalam  persidangan dan tidak dipungut biaya.

b. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Pandeglang, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.

c. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihak.

d. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.

e. Pengadilan Agama Pandeglang telah menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.

2. Mediasi di luar persidangan:

a. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan.

b. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat  mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Agama Pandeglang untuk  memperoleh  Akta Perdamaian

c. Pengadilan Agama Pandeglang menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan Agama Pandeglang dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

 

B. Pelayanan Sidang Keliling

1. Sidang keliling dilaksanakan di luar  gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

2. Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling  selama biaya/pagu masih tersedia.

3. Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan  tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah:

a. Itsbat nikah: pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA

b. Cerai gugat: gugatan cerai yang ajukan oleh istri

c. Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami

d. Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak  apabila  pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian .

e. Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.

f. Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.

4. Sidang keliling dilaksanakan di  tempat-tempat  yang  representatif  pada  lokasi dimana sidang diadakan antara lain di balai desa, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah  dijangkau  oleh  masyarakat  yang  tinggal jauh dari kantor pengadilan.

5. Pengadilan Agama Pandeglang mengumumkan waktu, tempat dan biaya sidang keliling melalui website Pengadilan Agama Pandeglang dan pada lokasi dimana sidang keliling akan dilaksanakan.

6. Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah:

a. Surat gugatan atau permohonan

b. Kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan.

c. Membayar panjar biaya perkara yang telah  di tetapkan  oleh Pengadilan Agama Pandeglang. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau beperkara secara gratis (lihat panduan cara mengajukan prodeo).

d. Pada saat pelaksanaan Persidangan Pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 (dua) orang  saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon.

e. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.

f. Setelah persyaratan diserahkan,  minta  tanda  buktipembayaran  (SKUM),  dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara.

7. Setelah perkara diputus, salinan putusan bisa diambil di kantor Pengadilan Agama Pandeglang atau di tempat sidang keliling.

 

C. Itsbat Rukyatul Hilal

1. Pemohon (Kantor Kementerian Agama Pandeglang) mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama Pandeglang.

2. Panitera atau petugas yang ditunjuk mencatat permohonan tersebut dalam register khusus untuk itu.

3. Sidang itsbat rukyat hilal dilaksanakan di tempat rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat dan sederhana, sesuai dengan kondisi setempat.

4. Ketua Pengadilan Agama Pandeglang menunjuk hakim majelis atau hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut

5. Hakim yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal.

6. Pelaksanaan rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI.

7. Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada anggaran negara.

 

D. Pelayanan Administrasi Upaya Hukum

 

1. Pelayanan Administrasi Perkara Banding

a. Para Pihak dapat mengajukan permohonan banding kepada Petugas Meja Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut  diucapkan diluar hadir.

b. Pengadilan mendaftarkan perkara dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada Pemohon Banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.

c. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank. Pegawai Pengadilan Agama Pandeglang tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara  langsung  dari  pihak  berperkara  (SEMA No. 4/2008).

d. Pengadilan Agama Pandeglang menyampaikan permohonan banding kepada Pihak Terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.

e. Pengadilan Agama Pandeglang mengirimkan berkas banding (Berkas A dan B) ke Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan.

f. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang yang ditanda tangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan  banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.

g. Pengadilan Tinggi Agama Banten wajib mengirimkan salinan putusan dikirim pada pengadilan Agama Pandeglang untuk diberitahukan kepada para pihak. Panitera wajib membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 14  (empat belas) hari.

 

2. Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi

a. Permohonan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan atau penetapan Pengadilan diucapkan dan diberitahukan (dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadirnya).

b. Pemohon kasasi menerima SKUM yang  dicap/stempel  Lunas  oleh  Pemegang Kas setelah menyerahkan bukti pembayaran.

c. Petugas Meja Pendaftaran meregister permohonan kasasi dan menyerahkan akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.

d. Pengadilan menyampaikan permohonan kasasi dalam  waktu 7 (tujuh) hari kepada pihak lawan.

e. Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri.

f. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi  dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak  lawan  dalam  perkara  yang dimaksud.

g. Jawaban atau kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri untuk disampaikan pihak lawannya.

h. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung harus diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.

i. Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan kasasi diajukan, harus sudah mengirimkan berkas kasasi (Berkas A dan B) ke Mahkamah Agung.

j. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agamayang ditanda tangani oleh pemohon kasasi (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.

k. Pencabutan permohonan kasasi  harus  segera  dikirim  oleh  Panitera  ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.

l. Mahkamah Agung wajib mengirimkan  salinan  putusan  kepada  Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat  dalam  waktu  2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.

 

3. Pelayanan Administrasi Perkara Peninjauan Kembali

a. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

b. Pemohon kasasi menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya perkara dan menerima SKUM yang telah dibubuhi cap stempel lunas dari Pemegang Kas. Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan meregister permohonan peninjauan  kembali.

c. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasanya kepada pihak lawan.

d. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan PK tersebut diterima harus sudah diterima kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan.

e. Jawaban/tanggapan  atas  alasan  PK  yang  diterima  kepaniteraan  pengadilan harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut.

f. Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Pengadilan yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali (harus diketahui oleh pemohon apabila permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.

g. Pencabutan permohonan peninjauan  kembali  harus  segera  dikirim  oleh Paniterake Mahkamah Agung disertai akta pencabutan  yang  ditandatangani oleh Panitera.

h. Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan pada Pengadilan Agama pengaju untuk diberitahukan kepada  Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.