DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PA PANDEGLANG
Pengadilan Agama Pandeglang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 18 Januari dengan nama Raad Agama / Penghulu Landraad.

SEJARAH PEMBENTUKAN PA PANDEGLANG
Tidak diketahui awal pembentukan Pengadilan Agama Pandeglang dengan segala keberadaannya. Hanya tercatat bahwa Pengadilan Agama Pandeglang secara kelembagaan melaksanakan tugas pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang pada tahun 1982, dimana gedung kantor saat itu berdiri diatas tanah milik Departemen Agama Kabupaten Pandeglang.

Pada tanggal 28 Nopember 2006 gedung baru Pengadilan Agama Pandeglang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung (Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL) diatas tanah seluas 1.000 M2 dengan sertifikat hak milik sendiri yang terletak di Jl. Raya Labuan Km. 3 Maja, Pandeglang, Banten

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG.
Pengadilan Agama Pandeglang yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama memiliki fungsi:
1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 49, 50 dan Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama
2. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam
3. Menyelenggarakan administrasi Peradilan dan administrasi umum Perkantoran.
4. Mengadakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas pelayanan umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.